10 Tahun Jokowi Realisasikan Hilirisasi, Industri Tambang Beri Apresiasi
Kamis, 17 Oktober 2024 - 14:50 WIB
loading...
A
A
A
"Dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi berhasil merealisasikan amanat UU Minerba sehingga pembangunan fasilitas pengolahan/pemurnian komoditas mineral berjalan dengan lancar," ujarnya, Rabu (2/10/2024).
Menurut dia, dukungan pemerintah dalam kebijakan hilirisasi terbukti dengan adanya kemudahan perizinan seperti penguatan peran dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman & Investasi dalam mendorong percepatan investasi. Kementerian Investasi, kata Hendra, juga berperan dalam membentuk kedeputian (eselon-1) yang menangani hilirisasi termasuk hilirisasi mineral. "Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan dan non-perpajakan untuk pembangunan smelter," tambahnya.
Hendra juga menilai komitmen pemerintah sangat terasa dalam menjalankan amanat UU dan tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha yang memohon dukungan relaksasi ekspor mineral akibat dampak dari tertundanya pembangunan proyek smelter akibat pandemi. Pemerintah, lanjutnya, juga aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional berupa pembatasan ekspor, meski banyak mendapat tekanan dari luar negeri.
"Pemerintah juga aktif dalam mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi di sektor mineral kritis di era transisi energi," Hendra menambahkan.
Baca Juga: Jokowi: Pembangunan Smelter Freeport Modal Indonesia Jadi Negara Maju
Presiden Jokowi, di akhir masa jabatannya tetap tidak kendur menggenjot program hilirisasi. Bahkan, di penghujung masa jabatannyaKepala Negara meresmikan dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit dalam waktu 2 hari sekaligus. Fasilitas-fasilitas pemurnian dan pengolahan terbaru yang diresmikan itu adalah miliki PT Amman Mineral Internasional, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Borneo Aluminas Indonesia.
Menurut dia, dukungan pemerintah dalam kebijakan hilirisasi terbukti dengan adanya kemudahan perizinan seperti penguatan peran dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman & Investasi dalam mendorong percepatan investasi. Kementerian Investasi, kata Hendra, juga berperan dalam membentuk kedeputian (eselon-1) yang menangani hilirisasi termasuk hilirisasi mineral. "Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan dan non-perpajakan untuk pembangunan smelter," tambahnya.
Hendra juga menilai komitmen pemerintah sangat terasa dalam menjalankan amanat UU dan tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha yang memohon dukungan relaksasi ekspor mineral akibat dampak dari tertundanya pembangunan proyek smelter akibat pandemi. Pemerintah, lanjutnya, juga aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional berupa pembatasan ekspor, meski banyak mendapat tekanan dari luar negeri.
"Pemerintah juga aktif dalam mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi di sektor mineral kritis di era transisi energi," Hendra menambahkan.
Baca Juga: Jokowi: Pembangunan Smelter Freeport Modal Indonesia Jadi Negara Maju
Presiden Jokowi, di akhir masa jabatannya tetap tidak kendur menggenjot program hilirisasi. Bahkan, di penghujung masa jabatannyaKepala Negara meresmikan dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit dalam waktu 2 hari sekaligus. Fasilitas-fasilitas pemurnian dan pengolahan terbaru yang diresmikan itu adalah miliki PT Amman Mineral Internasional, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Borneo Aluminas Indonesia.
Lihat Juga :
