Kapan BRICS Pay Diluncurkan? Ramai-ramai Negara Berkembang Kubur Dolar AS

JAKARTA - BRICS Pay adalah sistem pembayaran independen yang bertujuan memfasilitasi transaksi lintas batas antar negara-negara anggota yang awalnya hanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan hingga meluas hingga Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab.

BRICS Pay pada awal pengembangan hanya ditujukan untuk negara-negara anggota blok ekonomi BRICS, namun saat ini berkembang ke negara lain. Baca Juga: KTT BRICS Terancam! Saat Pejabat Tinggi Ekonomi Dunia Menjauh dari Moskow

BRICS Pay bertujuan untuk mewadahi transaksi berupa pembayaran digital yang memungkinkan pelaku usaha dan konsumen bisa melakukan kerja sama dalam mata uang lokal mereka masing-masing dengan aman dan lancar. Sehingga tak perlu lagi mata uang internasional seperti dolar AS .

Platform ini juga dirancang untuk mengurangi biaya dan kompleksitas pembayaran internasional, sekaligus menyediakan cara yang aman dan andal untuk membayar barang dan jasa. BRICS Pay memanfaatkan kombinasi sistem pembayaran tradisional dan teknologi baru seperti mata uang digital bank sentral (CBDC), keuangan terdesentralisasi, dan aset tokenisasi (uang aman).

BRICS Pay merupakan perluasan opsi pembayaran bagi perusahaan dan warga negara peserta, serta bagi seluruh dunia dan semua solusi pembayaran yang ada atau yang sedang berkembang.

Kapan BRICS Pay Diluncurkan?

BRICS Pay menjadi salah satu yang didorong Rusia untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota, saat menggelar KTT BRICS di Kazan akhir bulan ini.

Sistem pembayaran alternatif dalam mata uang BRICS yang akan mencakup sistem pesan baru dan jaringan bank komersial nasional yang terhubung satu sama lain melalui bank sentral BRICS. Hal ini akan menghilangkan kebutuhan untuk menukar mata uang lokal melalui dolar AS.

Sistem ini diyakini kebal terhadap tekanan eksternal dan akan menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan dan mentransfer token digital, yang didukung oleh mata uang nasional, untuk membuatnya lebih aman dan mengurangi biaya transaksi.

Tujuannya adalah untuk menjaga arus perdagangan antar negara anggota BRICS berjalan lancar, bahkan jika satu atau lebih anggota ditolak akses ke sistem keuangan internasional.

Sebelumnya Menteri Keuangan Afrika Selatan sempat menerangkan, bahwa BRICS Pay tidak bermaksud untuk menggantikan sistem pembayaran internasional termasuk SWIFT. Tapi melainkan mempertimbangkan untuk menciptakan sistem yang akan memperkuat perdagangan dalam mata uang lokal.

De-dolarisasi adalah prioritas khusus bagi Rusia, yang ekonominya telah lumpuh oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Barat atas invasinya ke Ukraina dan dilarang dari SWIFT.

"Ini bukan alternatif untuk SWIFT," kata Enoch Godongwana, yang menjamu sesama menteri keuangan BRICS di KTT Johannesburg pada akhir 2023 lalu.

"Ini adalah sistem pembayaran yang memfasilitasi pendalaman penggunaan mata uang lokal," bebernya.

Tahun ini menjadi tahun pertama setelah perluasan BRICS, dan KTT pasca-ekspansi pertama akan diadakan di Kazan, Rusia, dari 22 hingga 24 Oktober. Bersamaan dengan KTT, sistem pembayaran baru BRICS Pay telah menarik perhatian, menyoroti penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara BRICS.

Rusia, yang mengetuai kelompok BRICS tahun ini, telah meminta mitranya untuk menciptakan alternatif Dana Moneter Internasional (IMF) untuk melawan tekanan politik dari negara-negara Barat menjelang KTT BRICS akhir bulan ini, menurut Reuters.

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov yang menjadi tuan rumah pertemuan para petinggi BRICS, mengatakan sistem keuangan global dikendalikan oleh negara-negara Barat. Ia menekankan, BRICS yang mewakili 37% ekonomi global, perlu menciptakan alternatif.

Sistem Pembayaran Baru

Menurut situs web resmi, BRICS Pay digambarkan sebagai "landasan potensial untuk pembayaran bagi negara-negara berdaulat dan makmur."

Para analis China mengatakan bahwa inisiatif ini akan memberi negara-negara BRICS opsi pembayaran yang diperluas untuk menyelesaikan barang dan jasa, yang semakin memperkuat hubungan ekonomi mereka.

Selain itu, pendekatan ini dapat membantu mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada dolar AS, menyeimbangkan dominasi dolar, mendorong diversifikasi keuangan, dan meningkatkan otonomi ekonomi di antara anggota BRICS dan seterusnya, unngkap para ahli memberikan catatan.

Negara-negara BRICS telah secara aktif mengembangkan sistem pembayaran internasional baru. Menurut outlet media Rusia RT, mengutip wawancara baru-baru ini dengan Siluanov, mengungkapkan bahwa "infrastruktur pembayaran lintas batas baru akan didasarkan pada teknologi canggih dan akan memungkinkan transaksi perdagangan luar negeri yang lebih cepat dan lebih murah tanpa campur tangan eksternal."

BRICS Pay adalah sistem pesan pembayaran independen yang terdesentralisasi yang sedang dikembangkan oleh negara-negara anggota BRICS, sebanding dengan SWIFT Eropa.

Selama Forum Bisnis BRICS di Pusat Perdagangan Internasional di Moskow, pengguna dapat berpartisipasi dalam pengujian teknologi ritel BRICS Pay, menurut situs web resmi BRICS Pay.

BRICS Pay telah dikembangkan selama beberapa tahun. Pada awal 2019, negara-negara BRICS telah bekerja untuk membangun sistem pembayaran terpadu sebagai bagian dari platform pembayaran ritel dan pengiriman uang untuk negara-negara anggota, menurut laporan media.

Setahun kemudian, Deklarasi Moskow KTT BRICS ke-12, yang dirilis pada 17 November 2020, memuji pekerjaan berkelanjutan pada kerja sama sistem pembayaran nasional. Khususnya pada pembentukan Satuan Tugas Pembayaran BRICS dan menantikan kemajuan lebih lanjut di jalur ini, seperti dilaporkan Kantor Berita Xinhua.

Para ahli mencatat bahwa sistem pembayaran baru - BRICS Pay - muncul pada saat negara-negara, terutama negara-negara berkembang, berusaha untuk melindungi kedaulatan ekonomi mereka dengan lebih baik sambil berusaha memperluas kerja sama.

"Sebagai sekelompok negara pasar berkembang, pentingnya meluncurkan sistem pembayaran semacam itu untuk BRICS. Terbukti ... ini membawa implikasi praktis untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang dan memperluas kerja sama ekonomi dan perdagangan," kata Song Wei, seorang profesor di Sekolah Hubungan Internasional dan Diplomasi di Beijing Foreign Studies University, seperti dilansir Global Times.

Negara-negara BRICS saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi paling signifikan di dunia. Rusia mengambil alih kepresidenan bergilir BRICS untuk tahun 2024 pada 1 Januari tahun ini. Pada hari yang sama, Arab Saudi, Mesir, UEA, Iran, dan Ethiopia secara resmi bergabung sebagai anggota BRICS, menggandakan jumlah negara anggota dari lima menjadi 10.

Song mengatakan, bahwa sistem pembayaran baru ini dapat memperdalam kolaborasi ekonomi di antara negara-negara BRICS, mempromosikan kemitraan perdagangan dan investasi, memungkinkan negara-negara ini memanfaatkan pengaruh ekonomi mereka untuk mendorong pemulihan ekonomi global.



"Selain itu, sistem ini dapat berfungsi sebagai percontohan untuk kerja sama multilateral, termasuk Belt and Road Initiative (BRI)," kata Song.

Karena BRI terus merangkul pembangunan yang fokus pada pendalaman kerja sama ekonomi, akan ada harapan untuk menemukan kebutuhan dalam mengeksplorasi cara untuk memfasilitasi penyelesaian investasi terkait perdagangan, ungkapnya.