Analis: Hegemoni Dolar Runtuh Begitu Negara Ekonomi Berkembang Bersatu

JAKARTA - Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional ( IMF ) dan Bank Dunia dimulai di Washington DC pada hari Senin (21/10), dengan pertemuan-pertemuan yang akan berlangsung hingga hari Sabtu, diharapkan akan berfokus pada krisis utang global dan cara-cara untuk menyelamatkan tatanan keuangan internasional yang dipimpin AS.

AS menyumbang lebih dari sepertiga dari utang publik global yang meroket sebesar USD100 triliun, dengan pinjaman negara sebesar USD35,75 triliun (dan terus meningkat) secara bertahap menempatkan raksasa ekonomi tersebut dalam bahaya karena pangsa PDB globalnya berdasarkan PPP turun hingga di bawah 15% - pencapaian terendah sejak Depresi Besar tahun 1930-an, dan turun dari rekor tertinggi sebanyak 50% (dalam nominal) pada pertengahan tahun 1940-an dan penciptaan Sistem Bretton Woods untuk pertukaran internasional.

"Negara-negara mencari cara dan sarana untuk melakukan perdagangan dan bisnis di luar arsitektur keuangan yang didominasi AS, karena mereka muak dengan AS yang mendiktekan persyaratan kepada banyak negara, terutama dengan mencegah negara-negara melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS," ujar Chintamani Mahapatra, pendiri dan ketua Kalinga Institute of Indo-Pacific Studies, seperti dilansir Sputnik, Selasa (22/10/2024).



Menurut dia, pada dasarnya banyak negara saat ini tidak punya pilihan lain untuk melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS, bahkan jika mereka tidak mendukung sanksi AS. Mahapatra menambahkan, mata uang China - yuan yang terus meningkat peranannya secara global masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat muncul sebagai mata uang internasional yang kredibel. Di sisi lain, menurutnya lembaga-lembaga yang dipimpin AS seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO pasti akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa AS dan sekutunya mempertahankan dominasi mereka dalam ekosistem keuangan global.

"Negara-negara Barat yang bersatu akan berusaha untuk tidak membiarkan sistem alternatif bangkit. Dan negara-negara non-Barat hampir tidak bersatu. Negara-negara memiliki saling ketergantungan yang kompleks," kata pengamat tersebut. "Jadi, orang tidak dapat menulis obituari sistem yang didominasi dolar saat ini. Ekonomi lain harus meningkat ke titik di mana dominasi relatif AS semakin menurun, dan dalam hal itu sistem alternatif akan mudah muncul," tambahnya.

Untuk meruntuhkan dominasi dolar menurutnya langkah pertama yang harus ditempuh adalah mencoba menciptakan sistem keuangan alternatif untuk perdagangan global, sehingga sistem pembayaran dapat berbeda dari arsitektur keuangan saat ini yang didominasi oleh Amerika Serikat. Namun, imbuh dia, de-dolarisasi tidaklah mudah.

"Negara-negara ekonomi berkembang harus menyelesaikan perbedaan politik dan keamanan bilateral mereka sebelum berusaha menciptakan tatanan de-dolarisasi berdasarkan non-diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan," tegas Mahapatra.



Sejauh menyangkut fokus agenda IMF/Bank Dunia pada utang, pengamat ini menekankan bahwa selama hegemoni dolar dipertahankan, utang yang terus meningkat di AS akan menciptakan risiko besar bagi ekonomi global. "Meskipun AS, ekonomi global terbesar, menghadapi utang publik yang besar, ekonomi AS tidak mungkin menderita banyak. Bagaimanapun, Federal Reserve AS mencetak dolar dan bukan negara lain. Namun, penurunan atau turbulensi ekonomi AS karena utang yang besar dan tidak berkelanjutan akan berdampak global dan dengan demikian negara-negara berusaha menghindari guncangan sebagai reaksi alami," kata Mahapatra.

Mneurut dia, ekonomi global akan berubah menjadi turbulensi, jika ekonomi AS goyah. Hal ini sebagian karena dominasi dolar AS dalam perdagangan dan transaksi global. Sistem keuangan dunia dikendalikan oleh AS karena kekuatan dan pengaruh mata uangnya.

"Perdagangan internasional tidak mungkin terjadi tanpa negara-negara memasuki sistem keuangan yang dikendalikan AS dan hal itu tercermin dengan baik dalam sanksi AS yang mencegah negara lain melakukan transaksi. Ada batasan pertukaran mata uang dan perdagangan barter dalam ekosistem ekonomi global kontemporer," jelas Mahapatra.

Meski demikian, pengalaman Rusia sejak 2014, dan khususnya setelah 2022 serta penerapan lebih dari 20.000 sanksi terhadap negara tersebut oleh Barat, telah menunjukkan bahwa setidaknya negara-negara yang lebih besar memiliki kemampuan, dan sarana, untuk menerobos blokade perdagangan berbasis dolar.

Pada KTT BRICS minggu ini di Kazan, Rusia akan berusaha menunjukkan kepada mitranya cara-cara sistematis untuk meningkatkan perdagangan dalam mata uang nasional, dan memperkuat jaringan perbankan.