Bagaimana Nasib Ibu Kota Baru, AHY: Bukan Hanya IKN yang Perlu Dapat Atensi
Rabu, 23 Oktober 2024 - 17:42 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, timeline pembangunan IKN perlu dilakukan penyesuaian. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, timeline pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN (Ibu Kota Nusantara) perlu dilakukan penyesuaian.Sebelumnya pengamat memproyeksikan, pembangunan IKN bakal berjalan lebih lambat ketimbang periode Joko Widodo (Jokowi).
"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," ujar AHY di Kantor Kementerian PU Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
Sebab dikatakan AHY yang akan menjadi atensi pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur kedepan tidak hanya untuk IKN. Namun akan lebih mengarah untuk mendorong fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kualitas hidup masayrakat.
"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," kata AHY.
Baca Juga: Pengamat Blak-blakan Soal Nasib IKN di Tangan Prabowo: Tak Lagi Jadi Fokus Utama
"Kedepannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," tambahnya.
Lebih jauh, AHY menjelaskan, pembangunan IKN ke depan masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai Ibukota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mensukseskan pemindahan pusat pemerintahan.
"Kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY.
Baca Juga: Investasi di IKN Belum Capai Target, Jokowi Beberkan Alasannya
Sehingga menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.
"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," pungkas AHY.
"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," ujar AHY di Kantor Kementerian PU Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
Sebab dikatakan AHY yang akan menjadi atensi pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur kedepan tidak hanya untuk IKN. Namun akan lebih mengarah untuk mendorong fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kualitas hidup masayrakat.
"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," kata AHY.
Baca Juga: Pengamat Blak-blakan Soal Nasib IKN di Tangan Prabowo: Tak Lagi Jadi Fokus Utama
"Kedepannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," tambahnya.
Lebih jauh, AHY menjelaskan, pembangunan IKN ke depan masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai Ibukota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mensukseskan pemindahan pusat pemerintahan.
"Kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY.
Baca Juga: Investasi di IKN Belum Capai Target, Jokowi Beberkan Alasannya
Sehingga menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.
"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," pungkas AHY.
(akr)
Lihat Juga :
