Pengamat Blak-blakan Soal Nasib IKN di Tangan Prabowo: Tak Lagi Jadi Fokus Utama

JAKARTA - Melihat kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang terbatas, bagaimana nasib Ibu Kota Nusantara atau IKN di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya memproyeksikan, pembangunan IKN bakal berjalan lebih lambat ketimbang periode Joko Widodo (Jokowi).



Yunarto mengatakan, hal tersebut sebetulnya sudah tergambar jelas dari rancangan APBN tahun 2025 mendatang. Loyalitas anggaran sudah tidak mengarah lagi kepada proyek ambisius Presiden Jokowi, tetapi condong kepada program unggulan sebagaimana janji-janji politik Prabowo.

Pada tahun 2025 mendatang, secara umum pembangunan IKN menggunakan APBN dialokasikan dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp9,19 triliun, dan pagu Otorita IKN sendiri sebesar Rp6,39 triliun. Sehingga total dukungan APBN ke IKN tahun 2025 sebesar Rp16,12 triliun saja.

"Anggaran IKN tahun lalu saja Rp23 triliun, sebelumnya lagi (2022) Rp44 triliun. Alokasi APBN kita sangat terbatas, fokus Prabowo tentu akan bicara janjinya yang paling populer terkait makan bergizi gratis, kedua fokus pada Hankam yang naik 12% (anggaran)," ujarnya dalam acara Wealth Xpo CIMB Niaga di Jakarta, Kamis (26/9/2024).



Sehingga menurutnya, dalam konteks dukungan anggaran Pemerintah kepada proyek IKN, pembangunan Ibukota baru itu akan berjalan lebih lambat ketimbang periode Jokowi, yang mana lebih loyal untuk mendanai proyek tersebut.

Penggunaan APBN memang difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar saja, akan tetapi ketersediaan infrastruktur dasar itulah yang menjadi pemantik investor untuk datang menanamkan modalnya ke proyek Ibukota baru tersebut.

"Tentu saja kalau masih bergantung ada APBN kita tidak mungkin melihat perpindahan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan," tambahnya.

Menilik dari keberpihakan alokasi anggaran Presiden Terpilih Prabowo, Yunarto menyebut setidaknya ada dua arah pembangunan selama Kepemimpinan Prabowo. Pertama ketahanan pangan, dan kedua ketahanan energi. Sedangkan infrastruktur, dianggap Prabowo bukan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Prioritas Prabowo adalah pangan dan energi, itulah yang menyebabkan ketika kita bicara anggaran infrastruktur, padahal infra itu tujuannya menurunkan biaya logistik, tapi dia dianggap Prabowo tidak masuk dalam peran negara yang utama, karena bukan hajat hidup orang banyak," kata Yunarto.

"Sementara infra, dari kacamata Prabowo, tidak boleh dianggarkan dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, itulah kenapa pak Prabowo menempatkan anggaran infra, turun, artinya infra akan disediakan oleh swasta," pungkasnya.