Gabung BRICS, Ekonom Khawatir Indonesia Makin Bergantung ke China
loading...
Menlu Sugiono bersama para pemimpin negara-negara BRICS di konferensi tingkat tingggi di Kazan, Rusia. FOTO/Instagram @sugiono_56
A
A
A
JAKARTA - Keinginan Indonesia untuk bergabung dalamdalam aliansi BRICS ditanggapi negatif oleh ekonomBhima Yudhistira. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut menilai bergabungnya Indonesia ke BRICS akan semakin menegaskan ketergantungan negara ini terhadap China .
Padahal, kata Bhima, tanpa BRICS pun dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar. Bhima menyebut impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, dari USD29,2 miliar di 2015 menjadi USD62,1 miliar pada 2023.
"Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023," ujar Bhima dalam keterangan resminya, Sabtu (26/10/2024).
Bhima menambahkan, selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerja sama bilateral dengan China, proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan, terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Menurut dia, persoalan-persoalan itu hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
Bhima mencontohkan kecelakaan kerja yang berulang kali terjadi di Indonedia Morowali Industrial Park (IMIP) menunjukkan standardisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal, Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah komoditas secara kualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.
Bhima menambahkan, ketergantungan pada China juga akan membuat perekonomian lebih rapuh. Di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian nasional.
Karena itu Bhima beranggapan diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama. "Kondisi ini idealnya direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS," tegasnya.
Belum lama ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia, Kamis (24/10) secara resmi menyatakan bahwa Indonesia mendaftarkan keanggotan dalam aliansi BRICS. Menlu Sugiono mengatakan bahwa forum tersebut bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South.
BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang. Lebih lanjut, prioritas BRICS juga dinilai selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun kemajuan sumber daya manusia.
"Kami lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," tegas Menlu Sugiono.
Keinginan untuk bergabung dengan blok yang dimotori Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan ini belum pernah ditunjukkan secara eksplisit pada masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan, di era Presiden Joko Widodo, Indonesia terkesan kurang tertarik untuk bergabung dengan pertimbangan mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antarnegara anggota BRICS, hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.
"Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS," pungkas Bhima.
Padahal, kata Bhima, tanpa BRICS pun dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar. Bhima menyebut impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, dari USD29,2 miliar di 2015 menjadi USD62,1 miliar pada 2023.
"Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023," ujar Bhima dalam keterangan resminya, Sabtu (26/10/2024).
Bhima menambahkan, selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerja sama bilateral dengan China, proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan, terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Menurut dia, persoalan-persoalan itu hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
Bhima mencontohkan kecelakaan kerja yang berulang kali terjadi di Indonedia Morowali Industrial Park (IMIP) menunjukkan standardisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal, Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah komoditas secara kualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.
Bhima menambahkan, ketergantungan pada China juga akan membuat perekonomian lebih rapuh. Di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian nasional.
Karena itu Bhima beranggapan diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama. "Kondisi ini idealnya direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS," tegasnya.
Belum lama ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia, Kamis (24/10) secara resmi menyatakan bahwa Indonesia mendaftarkan keanggotan dalam aliansi BRICS. Menlu Sugiono mengatakan bahwa forum tersebut bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South.
BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang. Lebih lanjut, prioritas BRICS juga dinilai selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun kemajuan sumber daya manusia.
"Kami lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," tegas Menlu Sugiono.
Keinginan untuk bergabung dengan blok yang dimotori Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan ini belum pernah ditunjukkan secara eksplisit pada masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan, di era Presiden Joko Widodo, Indonesia terkesan kurang tertarik untuk bergabung dengan pertimbangan mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antarnegara anggota BRICS, hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.
"Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS," pungkas Bhima.
(fjo)
Explore More