alexametrics

Kemenhub dan KNKT Bahas Tindak Lanjut Kecelakaan Bus Sriwijaya

loading...
Kemenhub dan KNKT Bahas Tindak Lanjut Kecelakaan Bus Sriwijaya
rapat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Kamis (9/1/2019)/FOTO:Its
A+ A-
JAKARTA - Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah usai mengumpulkan data terkait kecelakaan yang menimpa bus Sriwijaya dengan nomor polisi BD 7031 AU pada 24 Desember 2019 lalu.

Dalam rapat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Kamis (9/1/2019), sejumlah instansi terkait hadir untuk membahas seputar kecelakaan tersebut di Kementerian Perhubungan.

Ketua Investigasi KNKT, Achmad Wildan dalam bahan paparannya menjelaskan bahwa kronologis kecelakaan yakni Bus Sriwijaya berangkat dari pool bus di Kota Bengkulu menuju Palembang pukul 14.00 WIB dengan membawa 27 penumpang. “Di tengah jalan jumlah penumpang bertambah menjadi 50 orang. Mobil Bus diawaki oleh 2 orang pengemudi dan 2 orang pembantu pengemudi. Pada pukul 23.45 saat hendak melewati jembatan Lematang, bus kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan selanjutnya terjun ke dalam jurang sedalam 100 meter. Kondisi cuaca saat itu hujan,” jabar Achmad.



Total jumlah korban meninggal dunia yaitu 41 orang dan luka berat 13 orang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi yang memimpin rapat ini menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti usulan KNKT atas kecelakaan ini, salah satunya dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya untuk pengemudi melainkan juga manajemen perusahaan yang diimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).

“Kami akan coba melakukan pelatihan terhadap pengemudi dalam waktu dekat secara masif. Kami dari Ditjen Hubdat akan mencoba untuk melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah maupun asosiasi angkutan umum. Satu lagi yang penting yaitu untuk mengedukasi pengemudi dan mekanik seiring perkembangan teknologi kendaraan,” jelas Dirjen Budi.

Achmad Wildan menilai dari hasil investigasi KNKT terungkap jika kecelakaan terjadi karena kegagalan pengereman dan kekeliruan prosedur pengemudi. “Ada juga yang kami temukan yakni kurangnya perlengkapan jalan yang berkeselamatan (self explaining road dan forgiving road).

Kondisi teknis mobil bus tidak dilengkapi dengan exhaust brake, dan system supply angin dari kompresor ke tabung angin tidak sempurna (sangat dimungkinkan tekanan angin sebelum berangkat dari rumah makan pendopo kurang dari 9 bar dan berkurang dengan cepat).

Pengemudi mengantisipasi turunan dan tikungan tajam hanya dengan menggunakan service brake. Resiko yang akan muncul adalah brake fading dan tekanan angin tekor,” jelas Achmad.

Dalam rapat tersebut, KNKT menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu, Perbaikan pagar pengamanan; Edukasi/ sosialisasi topik prosedur mengemudi, sistem, rem, pendidikan mengemudi, dan manajemen resiko perjalanan; Ditjen Hubdat menyurvei inspeksi keselamatan jalan dan pemberian rekomendasi identifikasi resiko dan hazard, serta; Membuat pilot project SMK untuk jangka pendek.

Rapat juga menyimpulkan bahwa akan dilakukan pembinaan dari sisi pengujian kendaraan bermotor. “Selain itu saya pastikan akan memperkuat pelaksanaan rampcheck dengan penambahan alat uji rem untuk mendukung sistem rampcheck yang selama ini dilakukan dengan manual. Saya juga memandang perlunya perbaikan infrastruktur jalan dan perlengkapan jalan,” ungkap Dirjen Budi.

Rapat tindak lanjut kecelakaan ini dihadiri oleh sejumlah instansi yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung, BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan–Bangka Belitung, DPP Organda, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang, Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam, Ditlantas Polda Sumsel.
(akn)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak