Inggris Kerek Pajak, Pengusaha Waswas Picu Ancaman PHK

JAKARTA - Peningkatan pajak yang diumumkan dalam Anggaran Musim Gugur diperkirakan akan menghambat investasi perusahaan-perusahaan di Inggris. Peringatan ini disampaikan oleh CEO Confederation of British Industry (CBI), Rain Newton-Smith, dalam konferensi tahunan CBI di London.

Menurut dia kebijakan pemerintah yang diumumkan bulan lalu telah membuat perusahaan semakin sulit untuk memanfaatkan peluang, termasuk dalam merekrut karyawan baru. "Di seluruh sektor, margin semakin tergerus dan keuntungan terpengaruh oleh lingkungan perdagangan yang semakin sulit," ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa keuntungan bukanlah sekedar uang tambahan bagi perusahaan. "Keuntungan adalah investasi. Ketika Anda mengurangi keuntungan, Anda mengurangi daya saing, mengurangi investasi, dan akhirnya menghambat pertumbuhan," kata Newton-Smith dilansir dari The Independent, Rabu (27/11/2024).



Menurut dia yang benar-benar mendefinisikan pertumbuhan adalah keputusan yang diambil di ruang rapat perusahaan di seluruh Inggris. "Ini adalah CFO dan CEO yang bertanya: Bisakah kita mampu berinvestasi? Bisakah kita memperluas bisnis? Bisakah kita merekrut orang baru? Setelah pengumuman anggaran, banyak perusahaan yang masih menjawab belum bisa," tambahnya.

Partai Buruh, yang kini memerintah, menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian utama dari platform pemilihannya dalam pemilu. Sejak masuk pemerintahan, mereka berjanji untuk mendukung peningkatan investasi bisnis. Dalam Anggaran bulan Oktober, Menteri Keuangan Rachel Reeves mengumumkan rencana pengeluaran publik hampir 70 miliar euro, yang sebagian dibiayai melalui kenaikan pajak bisnis, termasuk kontribusi asuransi nasional untuk pemberi kerja.

Peningkatan upah minimum, yang dipuji oleh serikat pekerja, juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Namun, kalangan bisnis menyatakan bahwa ini akan memaksa mereka untuk menyalurkan sebagian biaya kepada konsumen, mengurangi jumlah karyawan, atau bahkan mengurangi margin keuntungan.

Dalam pidatonya, Newton-Smith merujuk pada survei CBI yang menunjukkan bahwa hampir dua pertiga perusahaan merasa kebijakan Anggaran akan merugikan investasi di Inggris. Dia juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih bijak dalam meningkatkan pajak bagi bisnis.

"Kenaikan pajak semacam ini tidak boleh diterapkan sembarangan pada dunia usaha. Itu adalah jalan menuju akibat yang tidak diinginkan. Kita butuh kemitraan yang lebih baik dengan tujuan yang lebih besar," ujarnya.

Newton-Smith mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan janji reformasi tarif bisnis, memberi lebih banyak fleksibilitas kepada perusahaan dalam penggunaan dana melalui levy pelatihan magang, serta menjadikan pajak kesehatan kerja bebas pajak untuk mengurangi jumlah orang yang keluar dari angkatan kerja.



Dia juga menyerukan agar birokrasi di berbagai sektor dipangkas, terutama setelah Menteri Keuangan mengumumkan pengurangan hambatan regulasi untuk sektor keuangan pada bulan November lalu. Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menciptakan sistem perencanaan yang lebih sederhana dan aturan pajak yang lebih mudah dipahami, serta mempercepat adopsi teknologi di kalangan usaha kecil.

Baru-baru ini, dalam sebuah survei bisnis menunjukkan adanya penurunan aktivitas sektor swasta Inggris, di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan pajak dalam Anggaran. Bahkan beberapa pengecer besar seperti Tesco, Sainsbury’s, dan Marks & Spencer memperingatkan akan adanya lonjakan biaya hingga 7 miliar euro akibat kebijakan tersebut, yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja yang tak terhindarkan.

Menanggapi kritik tersebut, seorang juru bicara pemerintah menyatakan bahwa Anggaran yang disampaikan bulan lalu bertujuan untuk memperbaiki keuangan publik dan membangun kembali infrastruktur penting seperti NHS, sambil memastikan bahwa pekerja tidak dibebani pajak lebih tinggi.

"Pilihan ini memang sulit, namun alternatifnya adalah penghematan yang lebih ketat, penurunan yang lebih besar, dan ketidakstabilan yang justru akan merugikan bisnis dan pekerja," tambahnya.

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan dan bekerja sama dengan sektor swasta dalam investasi masa depan Inggris. Sebagai bagian dari itu, mereka tengah mereformasi sistem perencanaan, mengatasi hambatan perdagangan, dan menggalakkan investasi sektor swasta senilai 63 miliar euro yang diumumkan dalam KTT Investasi Internasional.