GAPKI Dukung Peningkatan Baku Mutu Limbah Sawit Kurangi Emisi Karbon
Senin, 09 Desember 2024 - 09:29 WIB
loading...
A
A
A
Unsur hara adalah sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Dia mengharapkan pemerintah segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) agar para PKS segera bisa menyesuaikan dengan aturan tersebut.
"Intinya pemerintah harus menyusun Road map 10 tahun ke depan sehingga program pengurangan emisi GRK dan program mendukung pertumbahan ekonomi 8 persen bisa tercapai," tandasnya.
Senada, pakar tanah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Sumawinata juga mendukung aturan yang akan diterapkan oleh Kementerian LH. "Kalau aturannya BOD 2.000 itu kan namanya juga kebijakan, saya ngga mau berbantah-bantah. Kalau ditanya secara pribadi dan secara data saya, BOD 3.000 itu lebih baik dari 2.000," jelas Basuki yang juga dari Pusaka Kalam ini.
Kandungan BOD 2.000 mg/L dikhawatirkan kandungan untuk pupuknya cepat hilang dibawa air. Basuki memahami kekhawatiran pemerintah kenapa memilih BOD 2.000 mg/L. Karena BOD yang tinggi ditakutkan akan melepaskan gas methan ke udara. Padahal hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan ketebalan cairan yang disebar ke kebun sawit antara 20-30 cm sehingga kemungkinan lepasnya gas methan ke udara juga berkurang.
Selama ini dia melihat cairan yang disebar setebal hingga 40-60 cm sehingga memungkinkan lepasnya gas methan ke udara yang cukup tinggi. Basuki mengatakan, limbah dengan BOD 100 mg/L yang dibuang ke sungai juga sangat berbahaya bagi lingkungan dan memiliki potensi terjadinya fenomena eutrofikasi yang pada gilirannya dapat merusak biota perairan.
Baca Juga: Kolaborasi Mengolah Limbah Sawit Menjadi Barang Bernilai Tinggi
Selain itu, pembuangan tersebut juga menjadi sia-sia karena banyak kandungan hara yang terbuang secara percuma. Karena limbah cair sawit memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.
"Satu industri dengan kapasitas 60 ton per jam atau 1.000 ton per hari maka limbah yang keluar kan 400 500 kubik per hari. Kalau kita sebarkan ke kebon sawit seluas 400 hingga 500 hektar bisa. Itu bisa menghemat pupuk setara Rp 30 miliar," ungkapnya.
"Intinya pemerintah harus menyusun Road map 10 tahun ke depan sehingga program pengurangan emisi GRK dan program mendukung pertumbahan ekonomi 8 persen bisa tercapai," tandasnya.
Senada, pakar tanah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Sumawinata juga mendukung aturan yang akan diterapkan oleh Kementerian LH. "Kalau aturannya BOD 2.000 itu kan namanya juga kebijakan, saya ngga mau berbantah-bantah. Kalau ditanya secara pribadi dan secara data saya, BOD 3.000 itu lebih baik dari 2.000," jelas Basuki yang juga dari Pusaka Kalam ini.
Kandungan BOD 2.000 mg/L dikhawatirkan kandungan untuk pupuknya cepat hilang dibawa air. Basuki memahami kekhawatiran pemerintah kenapa memilih BOD 2.000 mg/L. Karena BOD yang tinggi ditakutkan akan melepaskan gas methan ke udara. Padahal hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan ketebalan cairan yang disebar ke kebun sawit antara 20-30 cm sehingga kemungkinan lepasnya gas methan ke udara juga berkurang.
Selama ini dia melihat cairan yang disebar setebal hingga 40-60 cm sehingga memungkinkan lepasnya gas methan ke udara yang cukup tinggi. Basuki mengatakan, limbah dengan BOD 100 mg/L yang dibuang ke sungai juga sangat berbahaya bagi lingkungan dan memiliki potensi terjadinya fenomena eutrofikasi yang pada gilirannya dapat merusak biota perairan.
Baca Juga: Kolaborasi Mengolah Limbah Sawit Menjadi Barang Bernilai Tinggi
Selain itu, pembuangan tersebut juga menjadi sia-sia karena banyak kandungan hara yang terbuang secara percuma. Karena limbah cair sawit memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.
"Satu industri dengan kapasitas 60 ton per jam atau 1.000 ton per hari maka limbah yang keluar kan 400 500 kubik per hari. Kalau kita sebarkan ke kebon sawit seluas 400 hingga 500 hektar bisa. Itu bisa menghemat pupuk setara Rp 30 miliar," ungkapnya.
(akr)
Lihat Juga :
