Pelaku Usaha Berharap Presiden Segera Bentuk Badan Otorita Sawit
Jum'at, 20 Desember 2024 - 23:13 WIB
loading...
Diskusi bertajuk Kupas Tuntas Tata Kelola Sawit Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (19/12/2024). FOTO/M Faizal
A
A
A
JAKARTA - Petani dan pelaku usaha di sektor sawit mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk badan khusus untuk membenahi tata kelola sawit. Hal ini mencuat dalam diskusi bertajuk "Kupas Tuntas Tata Kelola Sawit Berkelanjutan" di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (19/12).
Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menegaskan, visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan energi bisa terwujud dengan hadirnya badan khusus sawit. "Kalau Presiden Prabowo sudah menjelaskan bahwa kita perlu ketahanan energi nasional dan pangan, itu yang harus dipenuhi. Maka, segala persoalan ini akan selesai," tegas Sahat.
Dia menambahkan catatan bahwa badan khusus tersebut harus diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan persoalan tata kelola sawit, terutama di sektor hulu. Pasalnya, kata Sahat, banyaknya kementerian dan lembaga yang mengurusi sawit selama ini justru menghambat penyelesaian masalah tata kelola sawit. "Yang bikin sulit itu, sini bilang A, pandangannya sini B. Itu kan pandangan banyak orang, akhirnya nggak selesai-selesai. Saya kira itu jadi masalah," cetusnya.
Baca Juga: Pakar Sawit IPB: Temuan Ombudsman RI Jadi Pintu Benahi Tata Kelola Sawit
Ketua Bidang Perkebunan Gapki R Azis Hidayat menambahkan, tim ahli dari tiga calon presiden sebetulnya sudah sepakat mengenai pentingnya pembentukan badan khusus sawit yang akan mengurus isu sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Kemudian, imbuh dia, Ombudsman juga mengusulkan hal yang sama agar pelayanan publik di sektor sawit menjadi lebih fokus dan terarah. "Ombudsman sendiri juga sudah studi banding MPOB pada bulan lalu dan mengusul supaya pelayanan publik itu fokus," tuturnya.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menegaskan, visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan energi bisa terwujud dengan hadirnya badan khusus sawit. "Kalau Presiden Prabowo sudah menjelaskan bahwa kita perlu ketahanan energi nasional dan pangan, itu yang harus dipenuhi. Maka, segala persoalan ini akan selesai," tegas Sahat.
Dia menambahkan catatan bahwa badan khusus tersebut harus diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan persoalan tata kelola sawit, terutama di sektor hulu. Pasalnya, kata Sahat, banyaknya kementerian dan lembaga yang mengurusi sawit selama ini justru menghambat penyelesaian masalah tata kelola sawit. "Yang bikin sulit itu, sini bilang A, pandangannya sini B. Itu kan pandangan banyak orang, akhirnya nggak selesai-selesai. Saya kira itu jadi masalah," cetusnya.
Baca Juga: Pakar Sawit IPB: Temuan Ombudsman RI Jadi Pintu Benahi Tata Kelola Sawit
Ketua Bidang Perkebunan Gapki R Azis Hidayat menambahkan, tim ahli dari tiga calon presiden sebetulnya sudah sepakat mengenai pentingnya pembentukan badan khusus sawit yang akan mengurus isu sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Kemudian, imbuh dia, Ombudsman juga mengusulkan hal yang sama agar pelayanan publik di sektor sawit menjadi lebih fokus dan terarah. "Ombudsman sendiri juga sudah studi banding MPOB pada bulan lalu dan mengusul supaya pelayanan publik itu fokus," tuturnya.
Lihat Juga :
