Ujian Kelas Menengah Kian Berat, Berikut Peristiwa Penting Ekonomi Sepanjang 2024
Minggu, 29 Desember 2024 - 11:26 WIB
loading...
A
A
A
Agustus diwarnai dengan demonstrasi besar-besaran oleh ribuan pengemudi ojek online yang menuntut penyeragaman tarif dan revisi regulasi terkait aplikator. Pada bulan yang sama, pemerintah mulai mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program ini mewajibkan kelas menengah menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk dana perumahan, yang pada 2025 menjadi tambahan beban finansial di tengah tekanan ekonomi lainnya.
September: Subsidi KRL dan Pengetatan BBM
September menandai perubahan skema subsidi KRL yang berbasis nomor KTP. Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, pembatasan penyaluran Pertalite mulai diberlakukan, di mana pembelian BBM subsidi hanya diperbolehkan bagi pengguna tertentu yang terdaftar.
Baca Juga: Kronologi Jeju Air Bawa 181 Orang Kecelakaan di Korea Selatan, 28 Tewas
Oktober: Mobil Maung dan Pailit Sritex
Pada Oktober, pemerintah mulai menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas pejabat. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung industri dalam negeri. Namun, di sisi lain, kabar buruk datang dari sektor tekstil. Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar Indonesia, dinyatakan pailit, yang berpotensi menyebabkan PHK massal bagi ribuan pekerja.
November: Penetapan Upah, PPN 12%, dan MBG
November menjadi bulan penuh kebijakan penting. Pemerintah menetapkan sistem pengupahan baru yang berbasis kebutuhan hidup layak untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada buruh. Selain itu, tarif PPN resmi dinaikkan menjadi 12%, yang langsung memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah pada 2025 dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah juga meluncurkan program Makan Bersama Gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar dengan alokasi Rp10.000 per anak, yang dampaknya lebih terasa di kalangan bawah dibanding kelas menengah.
Desember: Anggaran 2025 dan Transisi Pemerintahan
Pada Desember, anggaran tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun disahkan dengan defisit 2,53% dari PDB. Anggaran ini memprioritaskan belanja infrastruktur, pendidikan, dan transisi pemerintahan. Langkah ini menjadi penutup tahun yang penuh dinamika di sektor ekonomi.
September: Subsidi KRL dan Pengetatan BBM
September menandai perubahan skema subsidi KRL yang berbasis nomor KTP. Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, pembatasan penyaluran Pertalite mulai diberlakukan, di mana pembelian BBM subsidi hanya diperbolehkan bagi pengguna tertentu yang terdaftar.
Baca Juga: Kronologi Jeju Air Bawa 181 Orang Kecelakaan di Korea Selatan, 28 Tewas
Oktober: Mobil Maung dan Pailit Sritex
Pada Oktober, pemerintah mulai menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas pejabat. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung industri dalam negeri. Namun, di sisi lain, kabar buruk datang dari sektor tekstil. Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar Indonesia, dinyatakan pailit, yang berpotensi menyebabkan PHK massal bagi ribuan pekerja.
November: Penetapan Upah, PPN 12%, dan MBG
November menjadi bulan penuh kebijakan penting. Pemerintah menetapkan sistem pengupahan baru yang berbasis kebutuhan hidup layak untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada buruh. Selain itu, tarif PPN resmi dinaikkan menjadi 12%, yang langsung memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah pada 2025 dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah juga meluncurkan program Makan Bersama Gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar dengan alokasi Rp10.000 per anak, yang dampaknya lebih terasa di kalangan bawah dibanding kelas menengah.
Desember: Anggaran 2025 dan Transisi Pemerintahan
Pada Desember, anggaran tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun disahkan dengan defisit 2,53% dari PDB. Anggaran ini memprioritaskan belanja infrastruktur, pendidikan, dan transisi pemerintahan. Langkah ini menjadi penutup tahun yang penuh dinamika di sektor ekonomi.
(nng)
Lihat Juga :
