Dongkrak Kelas Menengah di Indonesia, Ini Saran Bank Dunia

Kamis, 30 Januari 2020 - 14:24 WIB
Dongkrak Kelas Menengah...
Dongkrak Kelas Menengah di Indonesia, Ini Saran Bank Dunia
A A A
JAKARTA - Bank Dunia menyatakan masih ada 115 juta orang Indonesia yang sebetulnya sudah keluar dari garis kemiskinan namun mereka masih "antri" untuk bisa masuk ke kategori kelas menengah.

Padahal, peran kelas menengah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia, kelas menengah telah tumbuh lebih cepat daripada kelompok lain, dimana sekarang ada setidaknya 52 juta orang Indonesia yang secara ekonomi aman, atau satu dari lima orang Indonesia.

Dalam laporan yang dipublikasikan hari ini, Kamis (30/1/2020), Bank Dunia mengungkapkan, kelas menengah Indonesia telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena konsumsi oleh kelompok ini tumbuh 12% setiap tahun sejak tahun 2002 dan sekarang mewakili hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia.

"Memperluas populasi kelas menengah sangat penting untuk membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong Indonesia ke status negara berpenghasilan tinggi," kata Bank Dunia dalam laporan bertajuk Aspirasi Indonesia: Memperluas Kelas Menengah.

Selama 50 tahun terakhir Indonesia telah mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 5,6% dalam PDB, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan penurunan substansial dalam kemiskinan ekstrem, yang menjadikan Indonesia mencapai status negara pendapatan menengah.

Tantangan saat ini adalah agar Indonesia membuat pertumbuhan menjadi lebih inklusif dengan menyediakan mobilitas ekonomi dan menumbuhkan kelas menengah.

Untuk itu, Bank Dunia menyebutkan beberapa cara untuk memperluas kelas menengah Indonesia. Antara lain meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan memperbaiki layanan kesehatan universal untuk memberikan perlindungan bagai masyarakat dari gangguan kesehatan. Juga, memperkuat pemberian layanan lokal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi yang diberikan kepada warga.

Selain itu, memperbaiki kebijakan dan administrasi pajak yang memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak dari kelas menengah yang tumbuh dan berinvestasi dalam infrastruktur yang sangat penting untuk produktivitas.

Di sisi lain, Bank Dunia juga memandang perlunya reformasi untuk kontrak sosial baru yang mengikat negara dan warganya yang semakin makmur ke dalam pengaturan yang saling menguntungkan.

"Inisiatif oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih berkualitas untuk menciptakan jalur untuk mobilitas ke atas melalui pekerjaan yang lebih baik, dan perlunya ketahanan ekonomi melalui perlindungan sosial yang lebih kuat dan pendapatan pajak yang meningkat," sebut Bank Dunia.
(ind)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4055 seconds (0.1#10.140)