Ngerinya Dampak Inflasi, Bisa Bikin Kelas Menengah Jatuh Miskin
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan, inflasi berisiko menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Inflasi yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh gangguan rantai pasok, bukan karena naiknya permintaan masyarakat.
"Yang dikhawatirkan, setelah inflasi tinggi maka berujung pada stagflasi, yakni output produksi dan kesempatan kerja menurun. Inflasi juga meningkatkan garis kemiskinan sehingga orang yang tadinya masuk kategori kelas menengah, turun menjadi orang miskin baru," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu (17/9/2022).
Selain itu inflasi akan menyebabkan naiknya tingkat suku bunga acuan dan banyak sekali masyarakat maupun pelaku usaha akan mengalami kenaikan bunga pinjaman. Pemerintah diminta untuk mengantisipasi dampak inflasi.
"Sebaiknya pemerintah mulai lakukan beberapa relaksasi seperti penurunan tarif PPN (pajak pertambahan nilai) dari 11% menjadi 8% agar harga barang di level konsumen lebih rendah. Kemudian berikan subsidi bagi transportasi umum," ungkapnya.
Pengendalian stok pangan pun sebut dia, tidak kalah urgen. Dibutuhkan data komprehensip untuk melakukan pengendalian itu, terutama di daerah.
Baca juga:
"Di sini pentingnya pendataan sampai adanya neraca pangan per kabupaten/kota, hingga memangkas rantai pasok yang terlalu panjang," tandas Bhima.
"Yang dikhawatirkan, setelah inflasi tinggi maka berujung pada stagflasi, yakni output produksi dan kesempatan kerja menurun. Inflasi juga meningkatkan garis kemiskinan sehingga orang yang tadinya masuk kategori kelas menengah, turun menjadi orang miskin baru," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu (17/9/2022).
Selain itu inflasi akan menyebabkan naiknya tingkat suku bunga acuan dan banyak sekali masyarakat maupun pelaku usaha akan mengalami kenaikan bunga pinjaman. Pemerintah diminta untuk mengantisipasi dampak inflasi.
"Sebaiknya pemerintah mulai lakukan beberapa relaksasi seperti penurunan tarif PPN (pajak pertambahan nilai) dari 11% menjadi 8% agar harga barang di level konsumen lebih rendah. Kemudian berikan subsidi bagi transportasi umum," ungkapnya.
Pengendalian stok pangan pun sebut dia, tidak kalah urgen. Dibutuhkan data komprehensip untuk melakukan pengendalian itu, terutama di daerah.
Baca juga:
"Di sini pentingnya pendataan sampai adanya neraca pangan per kabupaten/kota, hingga memangkas rantai pasok yang terlalu panjang," tandas Bhima.
(uka)