Indonesia Gabung Jadi Anggota Penuh BRICS, Dominasi Dolar dalam Bahaya?

JAKARTA - Indonesia telah resmi bergabung dengan kelompok negara-negara berkembang BRICS , sebuah langkah yang dilihat sebagai strategi lebih luas untuk meningkatkan kolaborasi di antara negara-negara berkembang dan mengimbangi dominasi Barat.

Pengumuman ini disampaikan oleh Brasil sebagai ketua BRICS saat ini, pada Senin (6/1), dan Jakarta mengukuhkan keanggotaannya pada Selasa (7/1). Negara-negara pendiri BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan terus memperluas pengaruhnya di kancah global.

Kementerian Luar Negeri Indonesia memuji keanggotaan ini sebagai sebuah langkah strategis untuk membina kerja sama dengan negara-negara berkembang dengan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati dan pembangunan berkelanjutan. Kemenlu RI juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Rusia sebagai ketua BRICS tahun lalu, atas dukungannya dalam memfasilitasi keanggotaan Indonesia.

Komitmen terhadap Reformasi Global

Kementerian Luar Negeri Brasil menegaskan bahwa Indonesia memiliki visi yang sama dengan blok tersebut dalam mereformasi institusi pemerintahan global dan memajukan kerja sama di negara-negara belahan selatan. Permohonan keanggotaan Indonesia telah disetujui pada KTT Johannesburg 2023.

Kelompok ini, yang awalnya dinamai "BRIC" oleh seorang ekonom Goldman Sachs pada tahun 2001, secara resmi terbentuk pada 2009, dengan Afrika Selatan bergabung pada tahun berikutnya. Ekspansi baru-baru ini telah mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan UEA, yang menyoroti daya tarik blok ini yang semakin meningkat di antara negara-negara berkembang.

Mendorong Dedolarisasi

BRICS semakin memposisikan dirinya sebagai alternatif dari kerangka kerja ekonomi Barat, dengan fokus untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional.

Proposal untuk mata uang bersama telah mendapatkan daya tarik di antara para anggota, dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berkomitmen untuk memajukan mekanisme pembayaran, yang memfasilitasi perdagangan intra-BRICS selama masa kepresidenannya.

Langkah ini telah menuai kritik tajam dari negara-negara Barat, dengan Presiden terpilih AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif yang tinggi terhadap negara-negara BRICS apabila mereka meninggalkan dolar dalam transaksi perdagangan.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 di Rusia semakin menunjukkan ambisi aliansi ini meninggalkan dolar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri RI Sugiono di KTT tersebut menandakan kehendak Indonesia dalam upaya itu.

KTT di Kazan pada 22-24 Oktober 2024 itu menyepakati Deklarasi Kazan. "Kami menugasi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk terus memmpertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran dan pembayaran," demikian tercantum dalam deklarasi itu.