10.800 Miliarder Ramai-ramai Eksodus dari Negeri Raja Charles III, Ini Sebabnya

JAKARTA - Miliarder berbondong-bondong meninggalkan Inggris sejak Partai Buruh meraih kemenangan besar dalam Pemilu Inggris 2024, untuk mengakhiri 14 tahun kekuasaan Partai Konservatif. Eksodus itu terjadi setelah pemerintahan Perdana Menteri, Keir Starmer mengkonfirmasi, rencana penghapusan rezim pajak non-domisili yang menawarkan manfaat signifikan bagi individu kaya yang tinggal di Inggris.

Banyaknya miliarder yang kabur dari negeri Raja Charles III itu dilaporkan oleh The Times, pada akhir pekan kemarin. Aturan pajak Inggris yang terkenal itu mengizinkan penduduk non-domisili hanya membayar pajak atas uang yang mereka peroleh di negara itu, dan tidak mengenakan pajak atas keuntungan yang dihasilkan pada lokasi berbeda di belahan dunia lain.

Baca Juga: Ramalan IMF: Ekonomi Inggris Jadi Salah Satu yang Terburuk Tahun Ini

Paraturan perpajakan itu telah membuat para crazy rich menghemat uang, ditambah mendapatkan insentif kepada mereka untuk tetap tinggal di Inggris. Ada sekitar 74.000 'non-domisili' di Inggris pada tahun 2023, menurut data resmi.

Rencana pemerintah untuk mengganti sistem 'non-dom' dengan rezim pajak berbasis tempat tinggal, tampaknya memiliki dampak besar. Menurut data yang diberikan kepada The Times oleh perusahaan analitik New World Wealth, Inggris kehilangan 10.800 miliarder karena migrasi pada tahun 2024, meningkat 157% dibandingkan dengan tahun 2023.

Namun disebutkan bahwa jumlah sebenarnya dari mereka yang meninggalkan negara itu lebih tinggi, karena angka tersebut juga memperhitungkan orang kaya yang baru saja datang.

Data tersebut berarti, mengungkapkan bahwa ada satu miliarder meninggalkan Inggris setiap 45 menit setelah Partai Buruh memenangkan pemilihan pada Juli tahun lalu. Kebanyakan miliarder yang meninggalkan Inggris, memilih pindah ke Italia, Swiss, dan UEA, mengutip penelitian tersebut.

Masih berdasarkan data, orang-orang super kaya di Inggris sangat cenderung memilih untuk pergi, dimana ada 78 centimillionaires dan 12 miliarder yang meninggalkan negara itu pada tahun lalu.

Pada bulan Oktober, Office for Budget Responsibility memperkirakan bahwa reformasi pajak akan menghasilkan 12-25% non-dom meninggalkan negara itu. The Times mencatat bahwa jika seperempat dari mereka melakukannya, maka bakal menjadi pukulan besar bagi perekonomian Inggris.

Rata-rata, setiap non-dom membayar PPN USD970.000 pada tahun lalu. Kategori ini memainkan peran utama dalam investasi dan mencakup klien bisnis kelas atas.

Badan tersebut juga memprediksi bahwa perubahan rezim pajak non-domisili akan meningkatkan anggaran Inggris rata-rata 2,5 miliar pounds per tahun. Namun, The Times mengutip Oxford Economics yang mengatakan reformasi tersebut akan merugikan Departemen Keuangan hampir 1 miliar pounds per tahun karena berkurangnya pendapatan pajak dari para orang kaya tersebut.

Baca Juga: Prabowo dan PM Inggris Starmer Bahas Kerja Sama Ekonomi hingga Pertahanan

Partai Buruh berpendapat bahwa pajak tambahan akan membantu mendanai sarapan gratis di sekolah, rumah sakit, dan perawatan gigi. Pada bulan Juli, Menteri Keuangan Rachel Reeves juga mengatakan, Partai Buruh mewarisi dari Tories lubang anggaran sekitar 22 miliar pounds.