Pertumbuhan Ekonomi 8% Masih Berat di Tahun 2025, Ekonom Ungkap Penyebabnya
Minggu, 19 Januari 2025 - 19:47 WIB
loading...
A
A
A
Namun demikian, dikatakan David pemerintah masih perlu memperbaiki iklim investasi yang kondusif terutama di sektor riil. Sehingga pemangkasan suku bunga bisa efektif untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
"Dampak kebijakan moneter perlu waktu lebih lama ke sektor riil, biasanya lebih dari 1 semester. Harapannya akan lebih mendorong gairah ekonomi kedepan. Pemerintah bisa terus dorong memberikan iklim investasi yang kondusif di sektor riil terutama FDI (investasi asing," tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, pelemahan daya beli masyarakat dapat tergambar dari penurunan jumlah kelas menengah beberapa waktu belakangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13% dari total penduduk.
Bhima memproyeksikan, pada tahun 2025 pada kuartal I bahkan tidak sampai di angka 5%, alias hanya bisa tumbuh 4,7 - 4,95%. Menurutnya ada 10 kebijakan pemerintah yang akan berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat tahun 2025. Seperti penerapan PPN 12%, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Tapera, Dana Pensiun Wajib, Asuransi Kendaraan Wajib, Opsen Kendaraan Wajib, Wacana Subsidi KRL diganti NIK, Kenaikan UKT Mahasiswa, Cukai MBDK, hingga kenaikan UMP hanya sebesar 6,5%.
"Begitu konsumsi rumah tangga melemah, bahkan tumbuh di angka 5%, ekonomi domestik tidak mampu lagi menjaga pertumbuhan ekonomi. Akibatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan berkisar di angka 4,7 – 4,95%," kata Bhima.
Direktur Celios Bhima menilai adanya penambahan komponen iuran wajib maupun kenaikan tarif pajak yang berlaku mulai tahun 2025 tidak sepadan dengan kenaikan Upah Minimum yang ditetapkan sebesar hanya 6,5% secara nasional.
"Dampak kebijakan moneter perlu waktu lebih lama ke sektor riil, biasanya lebih dari 1 semester. Harapannya akan lebih mendorong gairah ekonomi kedepan. Pemerintah bisa terus dorong memberikan iklim investasi yang kondusif di sektor riil terutama FDI (investasi asing," tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, pelemahan daya beli masyarakat dapat tergambar dari penurunan jumlah kelas menengah beberapa waktu belakangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13% dari total penduduk.
Bhima memproyeksikan, pada tahun 2025 pada kuartal I bahkan tidak sampai di angka 5%, alias hanya bisa tumbuh 4,7 - 4,95%. Menurutnya ada 10 kebijakan pemerintah yang akan berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat tahun 2025. Seperti penerapan PPN 12%, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Tapera, Dana Pensiun Wajib, Asuransi Kendaraan Wajib, Opsen Kendaraan Wajib, Wacana Subsidi KRL diganti NIK, Kenaikan UKT Mahasiswa, Cukai MBDK, hingga kenaikan UMP hanya sebesar 6,5%.
"Begitu konsumsi rumah tangga melemah, bahkan tumbuh di angka 5%, ekonomi domestik tidak mampu lagi menjaga pertumbuhan ekonomi. Akibatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan berkisar di angka 4,7 – 4,95%," kata Bhima.
Direktur Celios Bhima menilai adanya penambahan komponen iuran wajib maupun kenaikan tarif pajak yang berlaku mulai tahun 2025 tidak sepadan dengan kenaikan Upah Minimum yang ditetapkan sebesar hanya 6,5% secara nasional.
Lihat Juga :
