Pertumbuhan Ekonomi 8% Masih Berat di Tahun 2025, Ekonom Ungkap Penyebabnya
loading...
Target pertumbuhan ekonomi 8% dinilai masih punya tantangan berat untuk direalisasikan dalam waktu singkat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Target pertumbuhan ekonomi 8% dinilai masih punya tantangan berat untuk direalisasikan dalam waktu singkat. Paling tidak pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi nasional tidak sampai pada target tersebut.
Kepala Ekonom BCA, David Sumual mengatakan, hal ini ini disebabkan faktor internal dan eksternal yang membuat sentimen kurang baik bagi perekonomian. Faktor eksternal seperti adanya konflik geopolitik hingga perang dagang turut menjadi sentimen yang pengaruhi ekonomi nasional.
Belum lagi kebijakan tarif impor yang akan diputuskan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang dinaikan untuk beberapa negara, terutama China. Hal ini dinilai punya efek domino terhadap negara-negara mitra kedua negara tersebut termasuk Indonesia.
Sedangkan faktor internal terdapat tantangan daya beli masyarakat serta pelemahan nilai tukar rupiah yang hingga saat ini masih bertengger di level Rp16.300. David menilai nilai tukar rupiah bisa diperkirakan bisa mencapai di level Rp16.800 akibat adanya pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate.
"Mungkin untuk tahun 2025 masih sulit karena tantangan eksternal. Kuncinya di investasi langsung asing dan perbaikan produktivitas/efisiensi ekonomi domestik kalau mau dorong sampai 8%," kata Ekonom Bank BCA kepada MNC Portal, Minggu (19/1/2025).
Menurutnya, investasi asing memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga tidak melulu mengandalkan konsumsi domestik sebagai tumpuan dalam mengakumulasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun demikian, dikatakan David pemerintah masih perlu memperbaiki iklim investasi yang kondusif terutama di sektor riil. Sehingga pemangkasan suku bunga bisa efektif untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
"Dampak kebijakan moneter perlu waktu lebih lama ke sektor riil, biasanya lebih dari 1 semester. Harapannya akan lebih mendorong gairah ekonomi kedepan. Pemerintah bisa terus dorong memberikan iklim investasi yang kondusif di sektor riil terutama FDI (investasi asing," tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, pelemahan daya beli masyarakat dapat tergambar dari penurunan jumlah kelas menengah beberapa waktu belakangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13% dari total penduduk.
Bhima memproyeksikan, pada tahun 2025 pada kuartal I bahkan tidak sampai di angka 5%, alias hanya bisa tumbuh 4,7 - 4,95%. Menurutnya ada 10 kebijakan pemerintah yang akan berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat tahun 2025. Seperti penerapan PPN 12%, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Tapera, Dana Pensiun Wajib, Asuransi Kendaraan Wajib, Opsen Kendaraan Wajib, Wacana Subsidi KRL diganti NIK, Kenaikan UKT Mahasiswa, Cukai MBDK, hingga kenaikan UMP hanya sebesar 6,5%.
"Begitu konsumsi rumah tangga melemah, bahkan tumbuh di angka 5%, ekonomi domestik tidak mampu lagi menjaga pertumbuhan ekonomi. Akibatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan berkisar di angka 4,7 – 4,95%," kata Bhima.
Direktur Celios Bhima menilai adanya penambahan komponen iuran wajib maupun kenaikan tarif pajak yang berlaku mulai tahun 2025 tidak sepadan dengan kenaikan Upah Minimum yang ditetapkan sebesar hanya 6,5% secara nasional.
"Fenomena makan tabungan akan berlanjut selain karena kebijakan perpajakan, juga karena rendahnya kenaikan UMP 6,5%," tambahnya
Menurutnya, sebagai upaya untuk memulihkan kelas menengah pada tahun 2025 bisa dimulai dari melindungi daya beli. Caranya dengan membatalkan tarif-tarif dan pungutan baru yang siap berlaku mulai tahun depan.
"Fiskal jadi tantangan terberat ekonomi Indonesia di 2025. Semua tergantung pemerintah, apakah mau jaga daya beli, ekonomi tumbuh diatas 5% atau mengorbankan daya beli demi pelaksanaan program pemerintah," tutupnya.
Kepala Ekonom BCA, David Sumual mengatakan, hal ini ini disebabkan faktor internal dan eksternal yang membuat sentimen kurang baik bagi perekonomian. Faktor eksternal seperti adanya konflik geopolitik hingga perang dagang turut menjadi sentimen yang pengaruhi ekonomi nasional.
Belum lagi kebijakan tarif impor yang akan diputuskan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang dinaikan untuk beberapa negara, terutama China. Hal ini dinilai punya efek domino terhadap negara-negara mitra kedua negara tersebut termasuk Indonesia.
Sedangkan faktor internal terdapat tantangan daya beli masyarakat serta pelemahan nilai tukar rupiah yang hingga saat ini masih bertengger di level Rp16.300. David menilai nilai tukar rupiah bisa diperkirakan bisa mencapai di level Rp16.800 akibat adanya pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate.
"Mungkin untuk tahun 2025 masih sulit karena tantangan eksternal. Kuncinya di investasi langsung asing dan perbaikan produktivitas/efisiensi ekonomi domestik kalau mau dorong sampai 8%," kata Ekonom Bank BCA kepada MNC Portal, Minggu (19/1/2025).
Menurutnya, investasi asing memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga tidak melulu mengandalkan konsumsi domestik sebagai tumpuan dalam mengakumulasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun demikian, dikatakan David pemerintah masih perlu memperbaiki iklim investasi yang kondusif terutama di sektor riil. Sehingga pemangkasan suku bunga bisa efektif untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
"Dampak kebijakan moneter perlu waktu lebih lama ke sektor riil, biasanya lebih dari 1 semester. Harapannya akan lebih mendorong gairah ekonomi kedepan. Pemerintah bisa terus dorong memberikan iklim investasi yang kondusif di sektor riil terutama FDI (investasi asing," tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, pelemahan daya beli masyarakat dapat tergambar dari penurunan jumlah kelas menengah beberapa waktu belakangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13% dari total penduduk.
Bhima memproyeksikan, pada tahun 2025 pada kuartal I bahkan tidak sampai di angka 5%, alias hanya bisa tumbuh 4,7 - 4,95%. Menurutnya ada 10 kebijakan pemerintah yang akan berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat tahun 2025. Seperti penerapan PPN 12%, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Tapera, Dana Pensiun Wajib, Asuransi Kendaraan Wajib, Opsen Kendaraan Wajib, Wacana Subsidi KRL diganti NIK, Kenaikan UKT Mahasiswa, Cukai MBDK, hingga kenaikan UMP hanya sebesar 6,5%.
"Begitu konsumsi rumah tangga melemah, bahkan tumbuh di angka 5%, ekonomi domestik tidak mampu lagi menjaga pertumbuhan ekonomi. Akibatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan berkisar di angka 4,7 – 4,95%," kata Bhima.
Direktur Celios Bhima menilai adanya penambahan komponen iuran wajib maupun kenaikan tarif pajak yang berlaku mulai tahun 2025 tidak sepadan dengan kenaikan Upah Minimum yang ditetapkan sebesar hanya 6,5% secara nasional.
"Fenomena makan tabungan akan berlanjut selain karena kebijakan perpajakan, juga karena rendahnya kenaikan UMP 6,5%," tambahnya
Menurutnya, sebagai upaya untuk memulihkan kelas menengah pada tahun 2025 bisa dimulai dari melindungi daya beli. Caranya dengan membatalkan tarif-tarif dan pungutan baru yang siap berlaku mulai tahun depan.
"Fiskal jadi tantangan terberat ekonomi Indonesia di 2025. Semua tergantung pemerintah, apakah mau jaga daya beli, ekonomi tumbuh diatas 5% atau mengorbankan daya beli demi pelaksanaan program pemerintah," tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
