Alarm Daya Beli Menyala: Kelas Menengah Tergerus, Stabilitas Ekonomi Terancam

JAKARTA - Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,76% pada Januari 2025 secara bulanan (month-to-month). BPS menegaskan bahwa penyebab utama deflasi ini adalah diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang hingga 2.200 VA.

Namun Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat menerangkan, analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa meskipun faktor ini berkontribusi pada penurunan indeks harga konsumen (IHK), angka deflasi yang signifikan ini merupakan bukti nyata dari melemahnya daya beli masyarakat.

Baca Juga: Tahun 2025 Penuh Tantangan, Beban Kelas Menengah Kian Berat

Bank Indonesia (BI) turut merilis data yang mengonfirmasi penurunan daya beli ini. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan sejak pertengahan 2024, menunjukkan bahwa masyarakat semakin berhati-hati dalam berbelanja dan cenderung menahan konsumsi.

Jika dilihat dari tren inflasi tahunan, sejak April 2024, inflasi terus melambat, dari 3,00% (yoy) pada April 2024 menjadi hanya 0,76% (yoy) pada Januari 2025.

"Tren ini bukan hanya mencerminkan sekedar deflasi harga, tetapi juga menandakan lemahnya permintaan domestik," ungkap Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Selasa (4/2/2025)

Kelas Menengah Tergerus: Ancaman bagi Stabilitas Ekonomi

Lebih lanjut diterangkan penurunan daya beli tidak hanya mempengaruhi angka inflasi, tetapi juga struktur sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai lembaga riset ekonomi, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2019, kelas menengah mencakup sekitar 21,5% dari populasi, tetapi pada 2024, angka ini turun menjadi 17,1%, yang berarti sekitar 10 juta individu kini berada dalam ketidakpastian ekonomi.

"Anda bayangkan 10 juta individu ini bertahan hidup serba tidak pasti. mereka ini tidak mendapatkan bantuan apapun dari Negara untuk memenuhi kehidupannya," bebernya.

Diterangkan bahwa kelas menengah memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Mereka adalah konsumen utama bagi sektor barang dan jasa, dan juga merupakan kelompok yang memiliki kemampuan investasi yang cukup besar.

Penurunan jumlah kelas menengah berarti berkurangnya konsumsi rumah tangga, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. "Dengan konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), perlambatan daya beli kelas menengah jelas menjadi ancaman besar bagi ekonomi Indonesia ," paparnya.

Dampak ke Dunia Usaha

Ketika daya beli berkurang, maka dampaknya dirasakan langsung oleh dunia usaha. Achmad Nur Hidayat menerangkan, banyak pelaku usaha, terutama di sektor ritel dan manufaktur, menghadapi tantangan akibat berkurangnya permintaan dari konsumen.

Indeks penjualan ritel yang terus menurun sejak kuartal ketiga 2024 menjadi bukti nyata bahwa konsumen mengurangi pengeluaran mereka. Beberapa pengusaha mengakui bahwa penjualan anjlok hingga 20-30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Situasi ini semakin diperburuk dengan meningkatnya biaya produksi akibat inflasi pada bahan baku dan kenaikan harga energi global. Dengan margin keuntungan yang semakin tipis dan permintaan yang lesu, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) kesulitan bertahan," jelasnya.

Penerimaan Negara Meleset dari Target: Risiko Fiskal Meningkat

Melemahnya daya beli masyarakat juga berdampak pada penerimaan negara. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penerimaan pajak pada 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target, tetapi pertumbuhan penerimaan hanya sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Ini merupakan indikasi bahwa meskipun target pajak tercapai, pertumbuhan ekonomi yang melambat telah membatasi ruang gerak fiskal pemerintah.

"Dalam skenario di mana konsumsi masyarakat menurun, penerimaan pajak dari sektor perdagangan dan industri akan terdampak. Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), yang biasanya menjadi indikator aktivitas konsumsi, mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan," paparnya.

Dengan menurunnya basis pajak, pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan fiskal, terutama dalam mendanai berbagai program sosial dan infrastruktur. Jika tren ini berlanjut, maka terang dia defisit fiskal berisiko melebar dan dapat berdampak pada kebijakan ekonomi nasional.

Baca Juga: Daya Beli di Jawa Gembos, Pengusaha Pilih Ekspansi ke Luar Jawa

"Pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat yang sudah kesulitan. Reformasi perpajakan dan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah pelemahan daya beli," terang Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat.