Bantuan AS ke Afrika Selatan Dibekukan, Terkait BRICS?
Jum'at, 07 Februari 2025 - 08:36 WIB
loading...
Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa dia bakal menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa dia bakal menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu "menyita" tanah. Trump menerangkan dalam sebuah postingan di platform Truth Social, menuding Pretoria melakukan "pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran."
"Amerika Serikat tidak akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh atas situasi ini selesai!" katanya.
Baca Juga: Mantan Presiden Afrika Selatan: BRICS Memegang Kunci Keseimbangan Global
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menandatangani RUU kontroversial yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi dalam kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial dalam kepemilikan tanah, masalah lama dalam ekonomi paling maju di Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah telah menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani kulit putih -yang sebagian besar masih menguasainya- kepada rekan-rekan kulit hitam hingga tahun 2030. Pemerintah Afrika Selatan mengatakan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga kulit hitam dipindahkan secara paksa dari tanah mereka di bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tidak mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang dan butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus memperingatkan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar di Afrika Selatan dan salah satu partai dalam pemerintahan koalisi Ramaphosa, "sangat menentang" undang-undang baru, hingga mengancam bakal menempuh jalur hukum.
Pretoria berada di bawah tekanan dari mitra Baratnya, terutama AS, dalam beberapa tahun terakhir, sebagian karena hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara berkembang yang digadang-gadang bakal menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 juta bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023. Baca Juga: Trump dan BRICS Memanas, China Siap Hadapi Perang Dagang dengan AS
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa mengatakan dia akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah dan isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada AS sebagai "mitra politik dan perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan."
"Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang berakar kuat dalam supremasi hukum, keadilan dan kesetaraan. Pemerintah Afrika Selatan belum menyita tanah apapun," katanya.
"Amerika Serikat tidak akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh atas situasi ini selesai!" katanya.
Baca Juga: Mantan Presiden Afrika Selatan: BRICS Memegang Kunci Keseimbangan Global
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menandatangani RUU kontroversial yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi dalam kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial dalam kepemilikan tanah, masalah lama dalam ekonomi paling maju di Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah telah menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani kulit putih -yang sebagian besar masih menguasainya- kepada rekan-rekan kulit hitam hingga tahun 2030. Pemerintah Afrika Selatan mengatakan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga kulit hitam dipindahkan secara paksa dari tanah mereka di bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tidak mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang dan butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus memperingatkan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar di Afrika Selatan dan salah satu partai dalam pemerintahan koalisi Ramaphosa, "sangat menentang" undang-undang baru, hingga mengancam bakal menempuh jalur hukum.
Pretoria berada di bawah tekanan dari mitra Baratnya, terutama AS, dalam beberapa tahun terakhir, sebagian karena hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara berkembang yang digadang-gadang bakal menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 juta bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023. Baca Juga: Trump dan BRICS Memanas, China Siap Hadapi Perang Dagang dengan AS
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa mengatakan dia akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah dan isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada AS sebagai "mitra politik dan perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan."
"Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang berakar kuat dalam supremasi hukum, keadilan dan kesetaraan. Pemerintah Afrika Selatan belum menyita tanah apapun," katanya.
(akr)
Lihat Juga :
