Simalakama Efisiensi Anggaran Kementerian, Awas Menggerus Ekonomi Nasional

Minggu, 09 Februari 2025 - 13:06 WIB
loading...
Simalakama Efisiensi...
Alih-alih mencapai efisiensi, langkah penghematan APBN yang buntutnya banyak pos anggaran di Kementerian dan lembaga dipangkas dinilai justru akan memberi dampak negatif bagi perekonomian. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Upaya penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tengah digalakkan Pemerintahan Prabowo Subianto yang menyebabkan banyak pos anggaran Kementerian dan lembaga dipangkas. Alih-alih mencapai efisiensi anggaran , langkah ini dinilai justru akan memberi dampak negatif bagi perekonomian.

Hal ini seperti diungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti. Menurutnya, kebijakan penghematan anggaran yang dikeluarkan pemerintah malah akan mempersulit target pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2025 ini.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Pegawai BKN Hanya Ngantor 3 Hari dalam Sepekan

Esther mengungkap, target pertumbuhan ekonomi 5,2% justru akan sulit dicapai apabila anggaran belanja pemerintah dipangkas, mengingat dalam sebuah teori, belanja pemerintah menjadi salah satu komponen utama yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Saya rasa akan berat tercapai jika ada pemangkasan anggaran karena menurut teori salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah," ungkap Esther saat dihubungi MNC Portal Indonesia.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Orang Super Kaya Indonesia...
Orang Super Kaya Indonesia Diramal Melonjak Tercepat di Dunia, tapi Kelas Menengah Menyusut
Sektor Industri Bermasalah,...
Sektor Industri Bermasalah, RI Rawan Disalip Vietnam Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi
Optimisme Baru Ekonomi:...
Optimisme Baru Ekonomi: Laba Sejumlah BUMN Tumbuh Signifikan
Mengapa Sensus Ekonomi...
Mengapa Sensus Ekonomi Masih Dilakukan dari Pintu ke Pintu?
Gelombang PHK Ancam...
Gelombang PHK Ancam Industri Strategis, Regulasi yang Menggerus Daya Saing Harus Ditinjau Ulang
Inflasi Juni 2026 Capai...
Inflasi Juni 2026 Capai 3,34%, Harga BBM dan Tiket Pesawat Jadi Pendorong
Mengelola Anggaran Daerah...
Mengelola Anggaran Daerah di Era Efisiensi
Mega Korupsi Penegak...
Mega Korupsi Penegak Hukum Merusak Ekonomi Negara
FSP BUMN Bersatu Sebut...
FSP BUMN Bersatu Sebut Gelombang PHK Cerminkan Persoalan Struktural Ekonomi Nasional
Rekomendasi
Rumah di Koja Jakarta...
Rumah di Koja Jakarta Utara Kebakaran, Diawali Suara Ledakan
375 Kg Emas Disita Terkait...
375 Kg Emas Disita Terkait Korupsi Wakil Menteri
Inggris Semakin Ditekan...
Inggris Semakin Ditekan untuk Kembalikan 31 Ton Emas Venezuela
Berita Terkini
Purbaya Cerita Momen...
Purbaya Cerita Momen Bertemu S&P untuk Pertahankan Peringkat Utang RI
Tokenisasi ETF Buka...
Tokenisasi ETF Buka Akses Lebih Mudah Investasi S&P 500 dan Nasdaq
Pemerintah Targetkan...
Pemerintah Targetkan Seluruh SPBU Jual B50 Mulai Oktober 2026
Kilau Emas Antam Meredup,...
Kilau Emas Antam Meredup, Hari Ini Turun Lagi Rp20.000 per Gram
TikTok Tingkatkan Transparansi...
TikTok Tingkatkan Transparansi AI, Alokasikan USD4 Juta untuk Program Edukasi
Dibuka Menguat 0,33%,...
Dibuka Menguat 0,33%, IHSG Berbalik Melemah di Menit Pertama
Infografis
7 Dosa Kebijakan Nicolas...
7 Dosa Kebijakan Nicolas Maduro: Akar Kehancuran Ekonomi dan Sosial Venezuela
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved