Dikelola Profesional, Limbah Cair Pabrik Sawit Punya Nilai Ekonomi Tinggi
Senin, 10 Februari 2025 - 15:00 WIB
loading...
Masyarakat perlu mengubah paradigma bahwa LCPKS bukan limbah berbahaya tetapi air limbah yang berpotensi memberikan multi manfaat. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat perlu mengubah paradigma (mindset) bahwa Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit ( LCPKS ) bukan limbah berbahaya tetapi air limbah yang berpotensi memberikan multi manfaat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah cair sawit tersebut berpeluang memberikan manfaat untuk lingkungan, agronomi, maupun ekonomi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santosa. Menurut dia, jika LCPKS dikelola dengan profesional akan dapat diandalkan untuk mendukung laju pertumbuhan 8% sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk menghindari persepsi bahwa LCPKS bersifat berbahaya, meskipun tidak mengandung unsur B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), perlu dilakukan perubahan istilah LCPKS dari limbah cair menjadi air limbah," ungkap Prof Yanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Baca Juga: Peneliti LPEM UI Sebut Aturan Plasma 30% untuk Sawit Bisa Merusak Investasi
Dia mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan sejumlah kesepakatan dari Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Penyempurnaan Kebijakan Peraturan Pengolahan/Pemanfaatan LCPKS secara Optimal dan Berkelanjutan’ yang diadakan PUSAKA KALAM, pada pekan lalu di Bogor, Jawa Barat.
Lebih jauh, dia menjelaskan manfaat LCPKS yang begitu besar bagi perekonomian. Menurutnya, LCPKS terproses memiliki berbagai kandungan hara yang dapat dijadikan sebagai nutrisi organik bagi tanaman kelapa sawit melalui land application (LA). Di mana, land application merupakan salah satu teknik pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan cara mengalirkan limbah cair melalui sistem parit ke kebun.
"Keuntungan agronomis, berdasarkan kajian data dari 15 pabrik kelapa sawit (PKS), sebanyak 80% mengalami peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) pada lahan yang diaplikasikan LCPKS dibandingkan dengan lahan yang tidak diaplikasikan, sedangkan 20% tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan," jelas Ketua Dewan Pakar Pusaka Kalam ini.
Yanto juga mengungkapkan bahwa LCPKS terbentuk dari senyawa-senyawa karbon yang dapat berpotensi dijadikan sebagai sumber bahan bakar terbaharukan bagi kendaraan maupun pembangkit tenaga listrik. Selain itu, pemanfaatan LCPKS melalui sistem methane capture atau biodigester dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). "Meskipun investasi awal tinggi pada teknologi methane capture dan biodigester, keuntungan yang diperoleh dari penggantian BBM untuk boiler dan penjualan cangkang kelapa sawit memberikan nilai ekonomi yang signifikan," jelasnya.
Methane capture merupakan teknologi yang digunakan untuk menangkap gas metana hasil pembakaran limbah sawit. Adapun biodigester adalah alat yang digunakan untuk mengubah limbah organik menjadi biogas. Karena itu, dengan adanya land application, dapat menguntungkan secara ekonomi dalam penghematan pupuk sekitar Rp57 miliar per tahun per PKS. Nilai ini menunjukkan potensi besar dalam efisiensi biaya produksi melalui pengelolaan limbah cair yang berkelanjutan.
Beberapa alternatif dari pemanfaatan LCPKS selain LA dan MC, misalnya dengan pengolahan berbasis alam dengan kombinasi LCPKS dan lalat Black Soldier Fly (BSF) dalam jangka panjang dapat menghasilkan produk bioplastik.
Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai Palm Acid Oil (PAO), salah satu produk turunan LCPKS yang memiliki berbagai manfaat.
Baca Juga: GAPKI Dukung Peningkatan Baku Mutu Limbah Sawit Kurangi Emisi Karbon
Hanya saja, saat ini terdapat berbagai kelemahan dalam penanganan LCPKS dari aspek teknis. Diantaranya, masih kurangnya pemahaman tentang multi-manfaat LCPKS padahal LCPKS memiliki potensi manfaat agronomis, ekonomi, dan lingkungan yang besar. Selain itu, pembangunan kolam IPAL masih banyak ditemukan bersifat tidak permanen
(tidak menggunakan konstruksi beton) sehingga dikhawatirkan akan terjadinya kebocoran.
"Patut diduga masih terdapat beberapa perusahaan yang kurang disiplin dalam pelaksanaan aplikasi LCPKS di lapangan sehingga terindikasi adanya kebocoran/limpasan LCPKS yang menyebabkan pencemaran lingkungan," ungkapnya.
Yanto juga menyebut minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan industri sawit. "Investasi terhadap teknologi pengelolaan LCPKS tergolong mahal sehingga diperlukan adanya sistem insentif yang berkelanjutan agar pengelolaan LCPKS dapat optimal," tandasnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santosa. Menurut dia, jika LCPKS dikelola dengan profesional akan dapat diandalkan untuk mendukung laju pertumbuhan 8% sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk menghindari persepsi bahwa LCPKS bersifat berbahaya, meskipun tidak mengandung unsur B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), perlu dilakukan perubahan istilah LCPKS dari limbah cair menjadi air limbah," ungkap Prof Yanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Baca Juga: Peneliti LPEM UI Sebut Aturan Plasma 30% untuk Sawit Bisa Merusak Investasi
Dia mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan sejumlah kesepakatan dari Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Penyempurnaan Kebijakan Peraturan Pengolahan/Pemanfaatan LCPKS secara Optimal dan Berkelanjutan’ yang diadakan PUSAKA KALAM, pada pekan lalu di Bogor, Jawa Barat.
Lebih jauh, dia menjelaskan manfaat LCPKS yang begitu besar bagi perekonomian. Menurutnya, LCPKS terproses memiliki berbagai kandungan hara yang dapat dijadikan sebagai nutrisi organik bagi tanaman kelapa sawit melalui land application (LA). Di mana, land application merupakan salah satu teknik pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan cara mengalirkan limbah cair melalui sistem parit ke kebun.
"Keuntungan agronomis, berdasarkan kajian data dari 15 pabrik kelapa sawit (PKS), sebanyak 80% mengalami peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) pada lahan yang diaplikasikan LCPKS dibandingkan dengan lahan yang tidak diaplikasikan, sedangkan 20% tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan," jelas Ketua Dewan Pakar Pusaka Kalam ini.
Yanto juga mengungkapkan bahwa LCPKS terbentuk dari senyawa-senyawa karbon yang dapat berpotensi dijadikan sebagai sumber bahan bakar terbaharukan bagi kendaraan maupun pembangkit tenaga listrik. Selain itu, pemanfaatan LCPKS melalui sistem methane capture atau biodigester dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). "Meskipun investasi awal tinggi pada teknologi methane capture dan biodigester, keuntungan yang diperoleh dari penggantian BBM untuk boiler dan penjualan cangkang kelapa sawit memberikan nilai ekonomi yang signifikan," jelasnya.
Methane capture merupakan teknologi yang digunakan untuk menangkap gas metana hasil pembakaran limbah sawit. Adapun biodigester adalah alat yang digunakan untuk mengubah limbah organik menjadi biogas. Karena itu, dengan adanya land application, dapat menguntungkan secara ekonomi dalam penghematan pupuk sekitar Rp57 miliar per tahun per PKS. Nilai ini menunjukkan potensi besar dalam efisiensi biaya produksi melalui pengelolaan limbah cair yang berkelanjutan.
Beberapa alternatif dari pemanfaatan LCPKS selain LA dan MC, misalnya dengan pengolahan berbasis alam dengan kombinasi LCPKS dan lalat Black Soldier Fly (BSF) dalam jangka panjang dapat menghasilkan produk bioplastik.
Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai Palm Acid Oil (PAO), salah satu produk turunan LCPKS yang memiliki berbagai manfaat.
Baca Juga: GAPKI Dukung Peningkatan Baku Mutu Limbah Sawit Kurangi Emisi Karbon
Hanya saja, saat ini terdapat berbagai kelemahan dalam penanganan LCPKS dari aspek teknis. Diantaranya, masih kurangnya pemahaman tentang multi-manfaat LCPKS padahal LCPKS memiliki potensi manfaat agronomis, ekonomi, dan lingkungan yang besar. Selain itu, pembangunan kolam IPAL masih banyak ditemukan bersifat tidak permanen
(tidak menggunakan konstruksi beton) sehingga dikhawatirkan akan terjadinya kebocoran.
"Patut diduga masih terdapat beberapa perusahaan yang kurang disiplin dalam pelaksanaan aplikasi LCPKS di lapangan sehingga terindikasi adanya kebocoran/limpasan LCPKS yang menyebabkan pencemaran lingkungan," ungkapnya.
Yanto juga menyebut minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan industri sawit. "Investasi terhadap teknologi pengelolaan LCPKS tergolong mahal sehingga diperlukan adanya sistem insentif yang berkelanjutan agar pengelolaan LCPKS dapat optimal," tandasnya.
(nng)
Lihat Juga :
