Efisiensi Anggaran Dipastikan Berlaku 2 Putaran, Targetnya Capai Rp750 Triliun
Minggu, 16 Februari 2025 - 10:27 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L), serta Pemerintah Daerah (Pemda) diberlakukan dua putaran. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) , serta Pemerintah Daerah (Pemda) diberlakukan dua putaran. Dimana target dana yang bisa dihemat mencapai ratusan triliun rupiah.
Angka efisiensi disampaikan Kepala Negara HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025). Adapun dasar hukumnya berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: BEM UI Tolak Efisiensi Anggaran, Evaluasi MBG, hingga Resah Kebijakan Ugal-ugalan
Fase pertama efisiensi anggaran tengah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan target Rp300 triliun. “Memang penghematan yang lagi ramai, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp300 triliun," ujar Prabowo.
Tahap kedua, penghematan anggaran di lingkup K/L dan Pemda dengan total Rp308 triliun. Namun Rp58 triliun akan dikembalikan lagi ke K/L sehingga nilainya menjadi Rp250 triliun.
Adapun, waktu pemberlakuan pemangkasan anggaran fase kedua belum disampaikan Kepala Negara, namun potensi ini bisa saja berlaku pada 2026.
"Penghematan putaran kedua Rp308 triliun. Dividen dari BUMN Rp300 triliun, Rp100 triliun dikembalikan. Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun," kata dia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut rekonstruksi atas efisiensi anggaran K/L dan Pemda di 2025 dijadikan baseline atau acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 nanti.
Hal itu disampaikan saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025). Menurutnya, efisiensi anggaran bisa menciptakan sebuah budaya baru di level birokrasi. "Kami menyetujui bahwa dari efisiensi di kementerian dan lembaga di 2025 akan dijadikan sebagai baseline,” ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Prabowo Pastikan Gaji PNS Aman Tak Kena Pangkas
“Kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan (RAPBN) 2026," lanjut dia.
Angka efisiensi disampaikan Kepala Negara HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025). Adapun dasar hukumnya berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: BEM UI Tolak Efisiensi Anggaran, Evaluasi MBG, hingga Resah Kebijakan Ugal-ugalan
Fase pertama efisiensi anggaran tengah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan target Rp300 triliun. “Memang penghematan yang lagi ramai, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp300 triliun," ujar Prabowo.
Tahap kedua, penghematan anggaran di lingkup K/L dan Pemda dengan total Rp308 triliun. Namun Rp58 triliun akan dikembalikan lagi ke K/L sehingga nilainya menjadi Rp250 triliun.
Adapun, waktu pemberlakuan pemangkasan anggaran fase kedua belum disampaikan Kepala Negara, namun potensi ini bisa saja berlaku pada 2026.
"Penghematan putaran kedua Rp308 triliun. Dividen dari BUMN Rp300 triliun, Rp100 triliun dikembalikan. Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun," kata dia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut rekonstruksi atas efisiensi anggaran K/L dan Pemda di 2025 dijadikan baseline atau acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 nanti.
Hal itu disampaikan saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025). Menurutnya, efisiensi anggaran bisa menciptakan sebuah budaya baru di level birokrasi. "Kami menyetujui bahwa dari efisiensi di kementerian dan lembaga di 2025 akan dijadikan sebagai baseline,” ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Prabowo Pastikan Gaji PNS Aman Tak Kena Pangkas
“Kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan (RAPBN) 2026," lanjut dia.
(akr)
Lihat Juga :
