Genjot Investasi, Bahlil Minta Dana Alokasi Khusus ke Sri Mulyani
Genjot Investasi, Bahlil Minta Dana Alokasi Khusus ke Sri Mulyani
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong investasi di Indonesia. Untuk itu, dia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk memberikan dana alokasi khusus (DAK) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Bahlil beralasan, selama ini DPMPTSP seperti dianaktirikan karena suku dinas lainnya mendapatkan DAK. Adapun DAK adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu yang tujuannya mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
"Selama ini kan kebijakan pemerintah pusat selalu dipaksakan ke daerah, kadang kadang kita tidak mengerti apa maunya daerah. Kami rapat sama mereka melahirkan banyak poin, tapi ada tiga poin penting. Mereka ini merasa seperti anak tiri di bangsa ini. kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK-nya untuk kabupaten kota," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Bahlil mengaku, informasi bahwa DPMPTSP selama ini tak mendapat DAK disambut tawa oleh Sri Mulyani. Namun, Bahlil tegas mengatakan bahwa permintaan ini perlu untuk meningkatkan kinerja Investasi di 2020.
"Begitu saya menyampaikan tidak ada DAK-nya, Menkeu Sri Mulyani langsung ketawa. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk teman-teman (DPMPTSP)," katanya.
Bahlil mengakui, untuk menyelesaikan hambatan investasi tidaklah mudah. Menyelesaikan hambatan investasi menurutnya tidak cukup dengan pendekatan regulasi. Harus ada kerja di lapangan untuk memberantas "hantu berdasi" yang menghambat investasi.
"Paling banyak sekali masalah, baik hantu berdasi maupun hantu tak berdasi. Mereka ini seperti dapat dirasakan tapi tidak bisa dipegang, seperti angin. Coba tanya bupati, walikota dan gubernur, pasti mereka akan teretawa dalam batinnya, karena tahu betul mereka ini siapa," jelasnya.
Bahlil beralasan, selama ini DPMPTSP seperti dianaktirikan karena suku dinas lainnya mendapatkan DAK. Adapun DAK adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu yang tujuannya mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
"Selama ini kan kebijakan pemerintah pusat selalu dipaksakan ke daerah, kadang kadang kita tidak mengerti apa maunya daerah. Kami rapat sama mereka melahirkan banyak poin, tapi ada tiga poin penting. Mereka ini merasa seperti anak tiri di bangsa ini. kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK-nya untuk kabupaten kota," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Bahlil mengaku, informasi bahwa DPMPTSP selama ini tak mendapat DAK disambut tawa oleh Sri Mulyani. Namun, Bahlil tegas mengatakan bahwa permintaan ini perlu untuk meningkatkan kinerja Investasi di 2020.
"Begitu saya menyampaikan tidak ada DAK-nya, Menkeu Sri Mulyani langsung ketawa. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk teman-teman (DPMPTSP)," katanya.
Bahlil mengakui, untuk menyelesaikan hambatan investasi tidaklah mudah. Menyelesaikan hambatan investasi menurutnya tidak cukup dengan pendekatan regulasi. Harus ada kerja di lapangan untuk memberantas "hantu berdasi" yang menghambat investasi.
"Paling banyak sekali masalah, baik hantu berdasi maupun hantu tak berdasi. Mereka ini seperti dapat dirasakan tapi tidak bisa dipegang, seperti angin. Coba tanya bupati, walikota dan gubernur, pasti mereka akan teretawa dalam batinnya, karena tahu betul mereka ini siapa," jelasnya.
(fjo)
Explore More