Pemerintah dan DPR Didorong Implementasikan Rekomendasi Revisi UU Jasa Konstruksi
Kamis, 20 Februari 2025 - 20:31 WIB
loading...
A
A
A
Lalu, peningkatanperan serta masyarakat industri konstruksi dan keterlibatan sektor swasta yang lebih signifikanserta perbaikan tata kelola kerja sama pemerintah dan badan usaha terkait investasi proyek-proyek konstruksi yang dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi beban fiskal pemerintahyang terbatas.
Viby yang juga Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaanpada Otorita IKN ini berharap, hasil seminar menjadi wadah untuk mengakomodirperubahan regulasi yang dapat diterapkan secara efektif dan berdampak postif padapembangunan dan pengelolaan infrastruktur nasional.
Baca Juga: Daftar Proyek Tol Berpotensi Mangkrak Imbas Efisiensi Anggaran KemenPU
Terlebih, Seminar Nasional yang diketuai Esther Gultom yang merupakan anggota GATAKI ini menyatakan forum nasional pertama yangmengolaborasikan sektor pemerintah, akademisi, pihak swasta, tenaga kerja, dan masyarakat dalam satu kesempatan baik untuk mendiskusikan Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.
"Undang-Undang Jasa Konstruksi sangat diperlukan guna mendorong perubahan ke arah yanglebih baik pada sektor dan industri konstruksi di Indonesia," kata Viby.
Sementara itu, praktisi hukum konstruksi FinsensiusMendrofa merekomendasikan agar dalam Revisi UU Jasa Konstruksi diperlukan harmonisasi dengan regulasi lain, seperti pembentukan forumlintas kementerian untuk mengiring proses harmonisasi. "Supaya tidak ada tumpang tindih kebijakan," kata Finsensius.
Viby yang juga Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaanpada Otorita IKN ini berharap, hasil seminar menjadi wadah untuk mengakomodirperubahan regulasi yang dapat diterapkan secara efektif dan berdampak postif padapembangunan dan pengelolaan infrastruktur nasional.
Baca Juga: Daftar Proyek Tol Berpotensi Mangkrak Imbas Efisiensi Anggaran KemenPU
Terlebih, Seminar Nasional yang diketuai Esther Gultom yang merupakan anggota GATAKI ini menyatakan forum nasional pertama yangmengolaborasikan sektor pemerintah, akademisi, pihak swasta, tenaga kerja, dan masyarakat dalam satu kesempatan baik untuk mendiskusikan Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.
"Undang-Undang Jasa Konstruksi sangat diperlukan guna mendorong perubahan ke arah yanglebih baik pada sektor dan industri konstruksi di Indonesia," kata Viby.
Sementara itu, praktisi hukum konstruksi FinsensiusMendrofa merekomendasikan agar dalam Revisi UU Jasa Konstruksi diperlukan harmonisasi dengan regulasi lain, seperti pembentukan forumlintas kementerian untuk mengiring proses harmonisasi. "Supaya tidak ada tumpang tindih kebijakan," kata Finsensius.
Lihat Juga :
