Anggaran Terbatas, Ini Siasat KemenPU Agar Proyek Tol Tidak Mangkrak
Jum'at, 21 Februari 2025 - 19:37 WIB
loading...
Kementerian PU mengkaji rencana pembentukan BLU baru di sektor jalan tol. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menggodok rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) baru di sektor jalan tol. Hal ini sebagai siasat mendanai proyek jalan tol di tengah keterbatasan anggaran imbas efisiensi.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) unsur Pemangku Kepentingan, Kementerian PU, Sony Sulaksono menjelaskan, BLU jalan tol ini sebetulnya telah sempat dibahas sebelumnya bersama Kementerian Keuangan. Targetnya, BLU Jalan Tol akan rampung pada tahun ini.
"Sebetulnya kita di tol akan membangun yang namanya badan layanan umum (BLU) jalan tol, artinya ada hal yang misalnya kita dapat pendanaan dari pembebasan lahan, atau apa, dana yang bisa kita tampung di BLU itu nanti bisa kita bantu untuk tol - tol yang sedang suffering (menderita) atau membangun tol baru," kata Sony saat ditemui usai jumpa pers di Kementerian PU, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Kementerian PU Tak Boleh Bahayakan Pengguna Jalan
Lebih lanjut, Sony menjelaskan salah satu alasan utama pembentukan BLU Jalan Tol ini untuk menyaring antara setoran dana PNBP agar bisa dikelola untuk pengembangan jalan tol lain di Indonesia.
Sebagai contoh misalnya, penugasan operator tol trans Sumatera oleh PT Hutama Karya (HK) (Persero) melalui skema PBBL (pembayaran berkala berbasis layanan). Pemerintah melalui Kementerian PU mengalokasikan dana untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan ruas tol.
Akan tetapi, pengumpulan tarif tol dari ruas-ruas yang dioperasikan HK hanya masuk ke Kementerian PU sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang kemudian disetorkan ke negara. Kedepan harapannya, setoran PBBL ini akan masuk ke BLU Jalan Tol untuk pengembangan ruas tol baru atau membantu ruas yang kurang bagus trafik-nya.
"(Pendapatan BLU) misalnya dari PBBL, ada ruas di Sumatera itu HK pegang tol, dikasih kewajiban rawat jalan tol. Misal kebutuhannya Rp3 triliun per tahun, oleh pemerintah dikasih. Jadi pengguna jalan itu bayar tidak ke HK, tapi bisa ditampung ke BLU tadi," jelas Sony.
Baca Juga: Daftar Proyek Tol Berpotensi Mangkrak Imbas Efisiensi Anggaran KemenPU
Selain itu, potensi pendapatan BLU Jalan Tol ini juga nantinya akan memanfaatkan pemasangan jasa iklan di jalan tol, kelebihan pembayaran yang bukan hak jalan tol. Jika selama ini kembali ke kas negara, maka ke depan akan ditampung oleh BLU Jalan Tol.
"Jadi gini, banyak tol yang sebenarnya, misalnya ada dana yang bisa kita ambil dari jalan tol, misalnya, ini kelebihan pembayarannya, yang bukan hak nya jalan tol, itu kita ambil, uangnya kita ambil ke BLU, itu bisa kita nanti pakai lagi untuk pakai jalan tol. Misalnya penggunaan iklan, itu kan bisa kita manfaatkan," kata Sony.
"BLU ini sudah digodok di Kementerian Keuangan, sudah oke, harapannya tahun ini sudah bisa jadi. Pembentukan BLU ini kita harapkan 1 bulan beres, kalau secara prinsip oke, kemudian pembentukan BLU -nya, kemudian ada satkernya, kemudian ada direksinya dan sebagai macam, itu harus ada SK keluar, baru BLU jadi," tutupnya.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) unsur Pemangku Kepentingan, Kementerian PU, Sony Sulaksono menjelaskan, BLU jalan tol ini sebetulnya telah sempat dibahas sebelumnya bersama Kementerian Keuangan. Targetnya, BLU Jalan Tol akan rampung pada tahun ini.
"Sebetulnya kita di tol akan membangun yang namanya badan layanan umum (BLU) jalan tol, artinya ada hal yang misalnya kita dapat pendanaan dari pembebasan lahan, atau apa, dana yang bisa kita tampung di BLU itu nanti bisa kita bantu untuk tol - tol yang sedang suffering (menderita) atau membangun tol baru," kata Sony saat ditemui usai jumpa pers di Kementerian PU, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Kementerian PU Tak Boleh Bahayakan Pengguna Jalan
Lebih lanjut, Sony menjelaskan salah satu alasan utama pembentukan BLU Jalan Tol ini untuk menyaring antara setoran dana PNBP agar bisa dikelola untuk pengembangan jalan tol lain di Indonesia.
Sebagai contoh misalnya, penugasan operator tol trans Sumatera oleh PT Hutama Karya (HK) (Persero) melalui skema PBBL (pembayaran berkala berbasis layanan). Pemerintah melalui Kementerian PU mengalokasikan dana untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan ruas tol.
Akan tetapi, pengumpulan tarif tol dari ruas-ruas yang dioperasikan HK hanya masuk ke Kementerian PU sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang kemudian disetorkan ke negara. Kedepan harapannya, setoran PBBL ini akan masuk ke BLU Jalan Tol untuk pengembangan ruas tol baru atau membantu ruas yang kurang bagus trafik-nya.
"(Pendapatan BLU) misalnya dari PBBL, ada ruas di Sumatera itu HK pegang tol, dikasih kewajiban rawat jalan tol. Misal kebutuhannya Rp3 triliun per tahun, oleh pemerintah dikasih. Jadi pengguna jalan itu bayar tidak ke HK, tapi bisa ditampung ke BLU tadi," jelas Sony.
Baca Juga: Daftar Proyek Tol Berpotensi Mangkrak Imbas Efisiensi Anggaran KemenPU
Selain itu, potensi pendapatan BLU Jalan Tol ini juga nantinya akan memanfaatkan pemasangan jasa iklan di jalan tol, kelebihan pembayaran yang bukan hak jalan tol. Jika selama ini kembali ke kas negara, maka ke depan akan ditampung oleh BLU Jalan Tol.
"Jadi gini, banyak tol yang sebenarnya, misalnya ada dana yang bisa kita ambil dari jalan tol, misalnya, ini kelebihan pembayarannya, yang bukan hak nya jalan tol, itu kita ambil, uangnya kita ambil ke BLU, itu bisa kita nanti pakai lagi untuk pakai jalan tol. Misalnya penggunaan iklan, itu kan bisa kita manfaatkan," kata Sony.
"BLU ini sudah digodok di Kementerian Keuangan, sudah oke, harapannya tahun ini sudah bisa jadi. Pembentukan BLU ini kita harapkan 1 bulan beres, kalau secara prinsip oke, kemudian pembentukan BLU -nya, kemudian ada satkernya, kemudian ada direksinya dan sebagai macam, itu harus ada SK keluar, baru BLU jadi," tutupnya.
(nng)
Lihat Juga :
