Harus Profesional, Ekonom Minta Danantara Tak Diganggu Urusan Politik
Selasa, 25 Februari 2025 - 13:26 WIB
loading...
Ekonom berharap Danantara dalam kiprahnya tak diganggu urusan politik sehingga mampu mewujudkan harapan pembentukannya. FOTO/Ilustrasi/Dok.
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) awal pekan ini. Dengan besarnya harapan yang digantungkan pada induk dana investasi pemerintah ini, ekonom berharap pengelolaannya dilakukan secara profesional.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menegaskan, Danantara harus bergerak secara profesional untuk bisa membawa ekonomi Indonesia ke level global. Dia berharap, Danantara berjalan tanpa diganggu urusan politik.
Baca Juga: Pimpinan DPR: Danantara Batu Loncatan Menyongsong Indonesia Emas 2045
"Itu (Danantara) tidak boleh diganggu (intervensi politik) juga. Kalau masuk cawe-cawe politik itu sangat berat. Jadi Danantara ini dalam visi ke depan seharusnya dia bisa membawa ekonomi Indonesia itu melompat ke global," ujar Didik dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).
Selain itu, dalam pelaksanaannya Didik berharap Danantara memiliki pengawasan dan tata kelola yang tepat sehingga tidak terjadi moral hazard atau penyimpangan moral. Didik melanjutkan, penunjukan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai CEO patut dikawal ketat, jangan sampai direcoki kepentingan politik.
Baca Juga: Istana Sebut Mantan Presiden Diajak Jadi Penasihat BPI Danantara, Ini Rencana Prabowo
"Tapi sementara ini saya percaya, Rosan Roeslani, dia adalah mantan Ketua Umum Kadin, adalah figur yang profesional, di dalam kiprahnya. Tapi harus hati-hati, meskipun profesional, tapi dia (jangan) diganggu oleh politik. Jadi biarkan Rosan dengan tim bekerja," harapnya.
Didik juga berharap Danantara dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Di sisi lain Danantara juga tidak boleh sebatas menjadi pemain lokal, mengingat sudah ada BUMN yang menjadi penguasa domesik.
"Jadi Danantara itu tidak boleh menjadi pemain lokal, di Purwokerto, di Sidoarjo, enggak bisa. Kalau seperti ini Danantara menjadi lembaga useless. Mengapa? Karena Pertamina kan menguasai domestik, menjadi pengecer di domestik. Perbankan juga sudah mayoritas itu melayani perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah karena itu, harus ya, dia harus global," tandasnya.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menegaskan, Danantara harus bergerak secara profesional untuk bisa membawa ekonomi Indonesia ke level global. Dia berharap, Danantara berjalan tanpa diganggu urusan politik.
Baca Juga: Pimpinan DPR: Danantara Batu Loncatan Menyongsong Indonesia Emas 2045
"Itu (Danantara) tidak boleh diganggu (intervensi politik) juga. Kalau masuk cawe-cawe politik itu sangat berat. Jadi Danantara ini dalam visi ke depan seharusnya dia bisa membawa ekonomi Indonesia itu melompat ke global," ujar Didik dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).
Selain itu, dalam pelaksanaannya Didik berharap Danantara memiliki pengawasan dan tata kelola yang tepat sehingga tidak terjadi moral hazard atau penyimpangan moral. Didik melanjutkan, penunjukan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai CEO patut dikawal ketat, jangan sampai direcoki kepentingan politik.
Baca Juga: Istana Sebut Mantan Presiden Diajak Jadi Penasihat BPI Danantara, Ini Rencana Prabowo
"Tapi sementara ini saya percaya, Rosan Roeslani, dia adalah mantan Ketua Umum Kadin, adalah figur yang profesional, di dalam kiprahnya. Tapi harus hati-hati, meskipun profesional, tapi dia (jangan) diganggu oleh politik. Jadi biarkan Rosan dengan tim bekerja," harapnya.
Didik juga berharap Danantara dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Di sisi lain Danantara juga tidak boleh sebatas menjadi pemain lokal, mengingat sudah ada BUMN yang menjadi penguasa domesik.
"Jadi Danantara itu tidak boleh menjadi pemain lokal, di Purwokerto, di Sidoarjo, enggak bisa. Kalau seperti ini Danantara menjadi lembaga useless. Mengapa? Karena Pertamina kan menguasai domestik, menjadi pengecer di domestik. Perbankan juga sudah mayoritas itu melayani perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah karena itu, harus ya, dia harus global," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
