Biar Cepat Terserap, Pemerintah Realokasikan Dana PEN ke Program Lain

JAKARTA - Metode penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di sektor perlindungan sosial akan diubah. Ini untuk mempercepat serapan anggaran PEN yang dialokasikan sebesar Rp697 triliun ke sejumlah sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin menyebut, pihaknya telah berdiskusi dan melakukan evaluasi terkait penyaluran dana di sektor sosial tersebut. Dia bilang, pihaknya menyadari pentingnya perubahan atau penyesuaian metode penyaluran. (Baca: Mulai Hari Ini Seluruh ASN DKI Bekerja Hanya 5,5 Jam Perhari)

Salah satu penyesuaian adalah dilakukan realokasi anggaran kepada program lainnya. Meski begitu, dia tidak merinci program mana saja yang akan direalokasi anggarannya.

“Kami menyadari bahwa kami perlu melakukan penyesuaian metode penyalurannya. Daripada menyerahkan uang secara langsung pada masyarakat miskin di desa, yang mana mereka mungkin sudah mendapat bantuan dari program serupa lainnya, maka kami bisa menyalurkan dalam bentuk program lain yang diperuntukkan bagi desa-desa,” ujar Budi di Jakarta, kemarin.

Budi juga mengatakan, pihaknya melakukan penyesuaian dan pembinaan terhadap beberapa program di sektor perlindungan sosial. Seperti, program bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dia mengungkapkan, dalam program subsidi bunga UMKM, anggaran yang disediakan sebesar Rp35 triliun. Tetapi, realisasinya baru tercapai Rp3 triliun atau sekitar 7,20%. Namun dana yang sudah tersalurkan itu sudah menjangkau 7,8 juta UMKM dengan kredit tersalurkan mencapai Rp317 triliun.

Sementara itu, terkait program besar terbaru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Budi pun merinci realisasinya dananya. Untuk bantuan Presiden Produktif dengan DIPA anggaran Rp22 triliun dan target 9,1 juta pelaku usaha mikro, realisasi saat ini sudah mencapai 31,79%. (Baca juga: Diancam Barcelona Lionel Messi Pilih Selesaikan Kontrak)

“Kami cukup bangga bahwa dalam dua minggu sejak diluncurkan, program ini terserap sebanyak Rp27 triliun. Kami yakin akan mencapai target pada September ini dan melakukan percepatan dalam penyalurannya,” ujar dia.

Selanjutnya, subsidi gaji pada para karyawan perusahaan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Anggaran tersedia Rp37,8 triliun dengan target 15,72 juta pekerja, dengan proyeksi serapan pada September ini mencapai Rp19 triliun atau 7,9%.

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengutarakan, pihaknya telah merumuskan beberapa program baru yang ditargetkan akan direalisasikan dalam waktu dekat ini. Program itu bertujuan untuk menyerap anggaran PEN yang bernilai ratusan triliun tersebut. (Baca juga: Pentagon: China Lirik Indonesia untuk Jadi Pangkalan Militernya)

“Kami dari komite berusaha mengeluarkan program tambahan yang Alhamdulillah, program ini untuk mempercepat penyerapan (anggaran PEN),” ujar Erick dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, Rabu (2/9).

Meski begitu, Erick belum mau membocorkan rencana sejumlah program yang tengah dibahas bersama Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto. Dalam perumusan sejumlah program PEN itu pun komite melibatkan sejumlah stakeholder seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta pihak terkait. Pihak-pihak tersebut pun memberikan masukan yang berharga bagi penanganan dampak pandemi di sejumlah sektor bisnis.

Sementara itu Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani mengatakan, akan terus memberikan masukan secara berkala khususnya kepada Ketua Satgas PEN, agar implementasi program-program yang ada di PEN berjalan lebih cepat. “Sehingga implementasi dari program yang sudah dicanangkan ini bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat, transparan terbuka dan roll outnya bisa dirasakan seluruh masyarakat,” ujarnya. (Lihat videonya: Kapal Induk dan Kapal Perang Asing Bernama Nuansa Nusantara)

Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak pemerintah agar mempercepat belanja pemerintah, termasuk di antaranya anggaran PEN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga terhindar dari jurang resesi ekonomi.

Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani mengatakan yang harus dibenahi pemerintah dalam jangka waktu dekat adalah cara belanja. Kendalanya adalah cara yang digunakan masih business as usual, sedangkan kondisi saat ini tidak lagi seperti biasanya.

Karena itu dibutuhkan reformasi dalam mekanisme belanja pemerintah dalam jangka pendek. “Karena yang dikhawatirkan kita akan masuk resesi di kuartal tiga, tapi sampai kuartal empat masih belum bisa belanja juga,” ujar Aviliani dalam webinar Forum Diskusi Finansial, Selasa (1/9). (Suparjo Ramlan)