DPR Nilai Sawit Merupakan Komoditas Strategis
Jum'at, 04 September 2020 - 11:15 WIB
loading...
Foto: dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komoditas kelapa sawit memiliki nilai yang strategis bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, dari tanaman ini menjadi sumber devisa negara dan penopang ekonomi nasional.
“Bangsa Indonesia wajib bersyukur karena memperoleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan berupa tumbuh suburnya kelapa sawit yang menjadi sumber devisa negara dan menjadi penopang ekonomi nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin di Jakarta kemarin.
Nilai ekspor produk minyak sawit termasuk oleokimia dan biodiesel pada 2019 mencapai sekitar USD20 miliar. Tingginya ekspor minyak sawit dan produk turunannya ini, kata Hasan Aminuddin, menjadikan neraca perdagangan Indonesia bisa lebih baik. (Baca: Diancam Barcelona, Messi Pilih Selesaikan Kontrak)
Menurut Hasan, perkebunan kelapa sawit yang umumnya dibangun di daerah terpencil dan minim sarana-prasarana ekonomi, telah mampu mendorong berkembangnya satu wilayah menjadi sentra ekonomi.
“Daerah di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat, telah berkembang pesat ekonominya karena kelapa sawit,” kata anggota DPR dari Fraksi Nasdem ini.
Hal itu, kata Hasan, sejalan dengan kebijakan nasional untuk memfokuskan pembangunan di daerah pinggiran. Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.
Ke depan, peran kelapa sawit diharapkan akan semakin penting. Terutama karena terkait dengan permintaan yang semakin meningkat untuk dukungan penyediaan pangan dan energi secara berkelanjutan. (Baca juga: Mulai Hari Ini Seluruh ASN DKI Hanya Bekerja 5,5 Jam Perhari)
Oleh karena itu, Hasan meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam melontarkan pernyataan terkait kelapa sawit. Sebab jika tidak pas, justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik terhadap sektor kelapa sawit yang meminta agar pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia juga mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan lingkungan. “Boleh saja ada kebun sawit, tetapi harus di tempat yang tidak merusak hutan,” kata Megawati dalam pidatonya di acara pengumuman calon kepala daerah PDIP, Jumat (28/8).
Senada dengan Hasan Aminuddin, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebutkan, komoditas sawit sudah menjadi industri strategis karena sumbangannya yang luar biasa besar, baik dalam hal pembukaan peluang kerja maupun sumbangan devisa bagi negara.
Karena itu, ke depan, Luluk berharap pemerintah lebih mengoptimalkan potensi sawit dengan membuat berbagai produk turunan dari kelapa sawit sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya para petani sawit rakyat. (Baca juga: Banyuwangi Bakal jadi Pusat Wisata Bahari Kelas Dunia)
Di sisi lain, Luluk mengakui adanya kampanye hitam yang dilakukan komunitas-komunitas internasional terkait sawit. “Ini dilakukan negara Eropa yang menjadi negara tujuan ekspor. Ya memang ada kepentingan ekonomi yang sengaja didesain dengan isu-isu lingkungan hidup,” katanya.
Luluk menyatakan, para komunitas internasional gencar melakukan kampanye hitam dengan pendekatan yang seolah-olah bisa diterima secara scientific bahwa produk dari olahan sawit berbahaya secara kesehatan. Belum soal isu lingkungan.
“Mereka menggunakan pendekatan-pendekatan dengan riset, misalnya produk dari sawit dianggap ada lemak jenuhnya yang bisa mengganggu jantung. Bagi mereka, intinya sawit harus diperangi karena tidak mendukung gaya hidup sehat. Kedua, soal isu lingkungan hidup. Jadi, kita ini dipepet dari ujung ke ujung baik isu kesehatan maupun lingkungan," katanya. (Lihat videonya: Kapal Induk dan Kapal Perang Asing Bernuansa Nama Nusantara)
Karena itu, Luluk mendorong pemerintah untuk membuat counter issue. Misalnya dalam persoalan lingkungan, pemerintah harus menunjukkan langkah konkret bahwa mereka sudah melakukan pengawasan dan pembinaan secara benar agar tidak terjadi perusakan lingkungan. “Harus ada pemberdayaan petani-petani terutama sawit rakyat," tuturnya. (Sudarsono)
“Bangsa Indonesia wajib bersyukur karena memperoleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan berupa tumbuh suburnya kelapa sawit yang menjadi sumber devisa negara dan menjadi penopang ekonomi nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin di Jakarta kemarin.
Nilai ekspor produk minyak sawit termasuk oleokimia dan biodiesel pada 2019 mencapai sekitar USD20 miliar. Tingginya ekspor minyak sawit dan produk turunannya ini, kata Hasan Aminuddin, menjadikan neraca perdagangan Indonesia bisa lebih baik. (Baca: Diancam Barcelona, Messi Pilih Selesaikan Kontrak)
Menurut Hasan, perkebunan kelapa sawit yang umumnya dibangun di daerah terpencil dan minim sarana-prasarana ekonomi, telah mampu mendorong berkembangnya satu wilayah menjadi sentra ekonomi.
“Daerah di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat, telah berkembang pesat ekonominya karena kelapa sawit,” kata anggota DPR dari Fraksi Nasdem ini.
Hal itu, kata Hasan, sejalan dengan kebijakan nasional untuk memfokuskan pembangunan di daerah pinggiran. Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.
Ke depan, peran kelapa sawit diharapkan akan semakin penting. Terutama karena terkait dengan permintaan yang semakin meningkat untuk dukungan penyediaan pangan dan energi secara berkelanjutan. (Baca juga: Mulai Hari Ini Seluruh ASN DKI Hanya Bekerja 5,5 Jam Perhari)
Oleh karena itu, Hasan meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam melontarkan pernyataan terkait kelapa sawit. Sebab jika tidak pas, justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik terhadap sektor kelapa sawit yang meminta agar pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia juga mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan lingkungan. “Boleh saja ada kebun sawit, tetapi harus di tempat yang tidak merusak hutan,” kata Megawati dalam pidatonya di acara pengumuman calon kepala daerah PDIP, Jumat (28/8).
Senada dengan Hasan Aminuddin, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebutkan, komoditas sawit sudah menjadi industri strategis karena sumbangannya yang luar biasa besar, baik dalam hal pembukaan peluang kerja maupun sumbangan devisa bagi negara.
Karena itu, ke depan, Luluk berharap pemerintah lebih mengoptimalkan potensi sawit dengan membuat berbagai produk turunan dari kelapa sawit sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya para petani sawit rakyat. (Baca juga: Banyuwangi Bakal jadi Pusat Wisata Bahari Kelas Dunia)
Di sisi lain, Luluk mengakui adanya kampanye hitam yang dilakukan komunitas-komunitas internasional terkait sawit. “Ini dilakukan negara Eropa yang menjadi negara tujuan ekspor. Ya memang ada kepentingan ekonomi yang sengaja didesain dengan isu-isu lingkungan hidup,” katanya.
Luluk menyatakan, para komunitas internasional gencar melakukan kampanye hitam dengan pendekatan yang seolah-olah bisa diterima secara scientific bahwa produk dari olahan sawit berbahaya secara kesehatan. Belum soal isu lingkungan.
“Mereka menggunakan pendekatan-pendekatan dengan riset, misalnya produk dari sawit dianggap ada lemak jenuhnya yang bisa mengganggu jantung. Bagi mereka, intinya sawit harus diperangi karena tidak mendukung gaya hidup sehat. Kedua, soal isu lingkungan hidup. Jadi, kita ini dipepet dari ujung ke ujung baik isu kesehatan maupun lingkungan," katanya. (Lihat videonya: Kapal Induk dan Kapal Perang Asing Bernuansa Nama Nusantara)
Karena itu, Luluk mendorong pemerintah untuk membuat counter issue. Misalnya dalam persoalan lingkungan, pemerintah harus menunjukkan langkah konkret bahwa mereka sudah melakukan pengawasan dan pembinaan secara benar agar tidak terjadi perusakan lingkungan. “Harus ada pemberdayaan petani-petani terutama sawit rakyat," tuturnya. (Sudarsono)
(ysw)
Lihat Juga :
