Kepala BKPM Akui Pungli Masih Jadi Hambatan Investasi

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan masih ada pungutan liar (pungli) di sektor investasi. Pungli menjadi salah satu kendala investasi yang disampaikan dunia usaha selain infrastruktur, regulasi, dan pembebasan lahan.

"Kalau masih ada pungli, tolong laporkan saja ke DPMPTSP, mereka akan bantu untuk laporkan ke Polisi. BKPM sudah ada Nota Kesepahaman langsung dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk pengamanan investasi. Laporkan saja," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (27/2/2020)

Bahlil juga menyampaikan kepada perusahaan terkait adanya permasalahan lahan yang harus diselesaikan dengan sistem adat, perusahaan harus hati-hati dalam melakukan sosialisasi dengan penduduk setempat.

"Menjalankan bisnis di Papua itu mudah, asal masuknya pas dan benar. Perlu perhatian khusus dalam konteks sosialisasi dengan rakyat,” jelas Bahlil.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat juga menyampaikan beberapa usulan, antara lain terkait anggaran dalam melakukan pengawalan investasi. Banyak perusahaan yang sulit sekali menyampaikan data realisasi investasinya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPM menyampaikan saat ini BKPM akan segera mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Bappenas. "Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi saat Rakornas Investasi 2020 minggu lalu, DAK akan diberikan sebagai tambahan anggaran 2020 ini,” ucap Bahlil.

Selain itu, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Papua Barat Bungaran Sitanggang menyampaikan masih kurangnya keterbukaan investor terkait masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. "Kami harap investor dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya, sehingga kami dapat bantu memfasilitasi permasalahan yang dihadapi,” ujar Bungaran.

Kepala BKPM mengharapkan dengan adanya pertemuan ini, pengusaha dan pemerintah daerah dapat sama-sama lebih terbuka dan saling bersinergi. Bahlil berpesan kepada Kepala Dinas DPMPTSP yang hadir untuk terus membantu dan mempermudah pengusaha dalam menjalankan usahanya di wilayah Papua Barat ini.

"Jangan hanya melihat besar kecilnya investasi, tapi juga lihat investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, yang dapat menciptakan multiplier effects,” pesan Bahlil.

Bahlil menyampaikan bahwa 76% total pendapatan negara itu berasal dari pajak badan, yang bukan lain adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan investasinya di Indonesia. "Kita bantu hidupkan pengusaha, sama dengan kita bantu negara. Kalau pengusaha di sini mati, maka negara yang akan rugi. Jadi, kita harus support pengusaha,” tegas Bahlil.