Mentan Amran Kecewa Gabah Dibeli di Bawah HPP! Pimwil BULOG Kalsel Dicopot
Rabu, 19 Maret 2025 - 07:48 WIB
loading...
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merasa kecewa atas kinerja BULOG yang dinilai pasif dalam menyerap gabah petani saat panen raya. Foto/Dok
A
A
A
TANAH LAUT - Keluhan petani di Kalimantan Selatan akhirnya berbuntut panjang. Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Kalimantan Selatan resmi dicopot dari jabatannya, Selasa malam (18/3/2025), setelah pada selasa paginya, Menteri Pertanian ( Mentan ) Andi Amran Sulaiman merasa kecewa atas kinerja BULOG yang dinilai pasif dalam menyerap gabah petani saat panen raya.
“Saya kecewa dengan BULOG hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi BULOG malah menunggu di gudang. Ini nggak bisa dibiarkan! Harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir!” tegas Mentan Amran saat menghadiri panen raya di Kabupaten Tanah Laut.
Keluhan petani di Tanah Laut semakin menjadi sorotan. Mereka mengungkapkan bahwa saat ini gabah mereka terpaksa dijual ke tengkulak dengan harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu hanya Rp5.300 hingga Rp5.600 per kilogram. Hal ini terjadi karena BULOG di Kalimantan Selatan dinilai kurang responsif dan sulit dihubungi ketika petani membutuhkan kepastian penyerapan.
Baca Juga: Kawal Harga Gabah Petani Rp6.500 per Kg, Kementan Gandeng TNI
“Bulog di sini susah sekali dihubungi, mereka juga jarang turun ke lapangan. Padahal sekarang petani lagi panen raya, tapi nggak ada kepastian. Akhirnya, kami terpaksa jual ke tengkulak meskipun harganya jauh di bawah HPP,” keluh seorang petani di Tanah Laut.
Keluhan serupa juga datang dari petani lain di Tanah Laut dan sekitarnya. Ada petani yang mengaku memiliki 151 karung gabah, tetapi belum ada kepastian kapan BULOG akan membelinya, sehingga menyimpan gabah di rumahnya.
Selain itu, banyak petani mengeluhkan bahwa BULOG masih memberikan persyaratan yang terlalu ketat, seperti mewajibkan gabah dalam kondisi benar-benar kering, sehingga makin menyulitkan petani. Bahkan, mereka juga mengeluhkan pembayaran dari BULOG yang sering terlambat hingga satu minggu, menyebabkan mereka kesulitan dalam perputaran modal.
Situasi ini membuat banyak petani akhirnya memilih menjual gabah mereka ke tengkulak meskipun dengan harga lebih rendah, daripada harus berhadapan dengan ketidakpastian dari BULOG. Hal ini menjadi pukulan bagi para petani yang seharusnya bisa mendapatkan harga lebih baik sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Sebagai respons tegas atas situasi ini, Mentan Amran memastikan bahwa pencopotan pimpinan BULOG Kalsel bukan sekadar hukuman, tetapi juga langkah serius untuk memperbaiki sistem serapan gabah ke depannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam ketika petani dirugikan akibat lambannya kinerja BULOG.
“Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan. Harus ada perbaikan nyata, BULOG harus turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu di gudang! Ke depan, kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal,” tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Patok Harga Gabah Kering Rp6.500, Gerbang Tani: Perlu Dikawal di Lapangan
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani, memastikan harga gabah tetap stabil, serta menjamin bahwa tidak ada lagi petani yang merasa diabaikan saat panen raya. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal kesejahteraan petani dan memastikan kebijakan yang berpihak pada mereka benar-benar terlaksana di lapangan.
“Saya kecewa dengan BULOG hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi BULOG malah menunggu di gudang. Ini nggak bisa dibiarkan! Harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir!” tegas Mentan Amran saat menghadiri panen raya di Kabupaten Tanah Laut.
Keluhan petani di Tanah Laut semakin menjadi sorotan. Mereka mengungkapkan bahwa saat ini gabah mereka terpaksa dijual ke tengkulak dengan harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu hanya Rp5.300 hingga Rp5.600 per kilogram. Hal ini terjadi karena BULOG di Kalimantan Selatan dinilai kurang responsif dan sulit dihubungi ketika petani membutuhkan kepastian penyerapan.
Baca Juga: Kawal Harga Gabah Petani Rp6.500 per Kg, Kementan Gandeng TNI
“Bulog di sini susah sekali dihubungi, mereka juga jarang turun ke lapangan. Padahal sekarang petani lagi panen raya, tapi nggak ada kepastian. Akhirnya, kami terpaksa jual ke tengkulak meskipun harganya jauh di bawah HPP,” keluh seorang petani di Tanah Laut.
Keluhan serupa juga datang dari petani lain di Tanah Laut dan sekitarnya. Ada petani yang mengaku memiliki 151 karung gabah, tetapi belum ada kepastian kapan BULOG akan membelinya, sehingga menyimpan gabah di rumahnya.
Selain itu, banyak petani mengeluhkan bahwa BULOG masih memberikan persyaratan yang terlalu ketat, seperti mewajibkan gabah dalam kondisi benar-benar kering, sehingga makin menyulitkan petani. Bahkan, mereka juga mengeluhkan pembayaran dari BULOG yang sering terlambat hingga satu minggu, menyebabkan mereka kesulitan dalam perputaran modal.
Situasi ini membuat banyak petani akhirnya memilih menjual gabah mereka ke tengkulak meskipun dengan harga lebih rendah, daripada harus berhadapan dengan ketidakpastian dari BULOG. Hal ini menjadi pukulan bagi para petani yang seharusnya bisa mendapatkan harga lebih baik sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Sebagai respons tegas atas situasi ini, Mentan Amran memastikan bahwa pencopotan pimpinan BULOG Kalsel bukan sekadar hukuman, tetapi juga langkah serius untuk memperbaiki sistem serapan gabah ke depannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam ketika petani dirugikan akibat lambannya kinerja BULOG.
“Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan. Harus ada perbaikan nyata, BULOG harus turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu di gudang! Ke depan, kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal,” tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Patok Harga Gabah Kering Rp6.500, Gerbang Tani: Perlu Dikawal di Lapangan
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani, memastikan harga gabah tetap stabil, serta menjamin bahwa tidak ada lagi petani yang merasa diabaikan saat panen raya. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal kesejahteraan petani dan memastikan kebijakan yang berpihak pada mereka benar-benar terlaksana di lapangan.
(akr)
Lihat Juga :
