UMKM Jadi Tumpuan Menggerakkan Ekonomi
loading...
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki (tengah) memberikan paparannya saat acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Jakarta, kemarin. Foto/Koran SINDO/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Penyaluran dana bantuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terdampak pandemi corona (Covid-19) terus didorong agar bisa kembali membangkitkan aktivitas ekonomi. Sektor ini menjadi salah satu tumpuan karena merupakan kontributor utama perekonomian yang menyerap separuh tenaga kerja secara nasional.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (Menkop dan UKM) Teten Masduki menyatakan penyerapan dana bantuan untuk UMKM yang terdampak Covid-19 sudah mencapai 61%. Realisasi penyaluran anggaran tersebut dipercepat karena banyak pengusaha mikro yang belum pernah mengajukan kredit ke perbankan, sedangkan modal mereka tergerus untuk konsumsi sehari-hari. (Baca: Usai Diperika Dewan pengaas KPK, Firli Bahuri Memilih Bungkam)
“Sejak di-launching 18 Agustus lalu kita perlu percepat. Kalau tidak segera diberi hibah, mereka akan semakin sulit berusaha lagi,” kata Teten dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual bertema “Bantuan UMKM, Sudah Efektifkah?” kemarin di Jakarta.
Seperti diketahui, bantuan yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut diberikan kepada 12 juta pelaku usaha. Adapun besarannya adalah Rp2,4 juta per orang.
“Sumber daya pemerintah diarahkan ke UMKM dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan akibat Covid-19,” katanya.
Teten menambahkan, pada tahap awal pemerintah menyiapkan dana Rp22 triliun dan akan disalurkan hingga September 2020. Jika ada anggaran yang tersisa, Kementerian Koperasi dan UKM akan menambah 3 juta pelaku UMKM lagi. Namun hanya UMKM yang masih bertahan yang dibantu dengan syarat usahanya masih berproduksi dan ada permintaan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Pemerintah akan mendukung habis-habisan pelaku UMKM yang bisnisnya masih berjalan. Yang sudah tidak bisa bertahan, mereka masuk masyarakat miskin baru. Mereka didorong untuk masuk program bansos. Kalau dikasih (bantuan) ke perbankan, ini nanti macet malah memberatkan mereka,” tuturnya.
Menurut Teten, upaya menghidupkan UMKM bukan hanya dengan menyuntikkan dana segar, tetapi juga harus menyiapkan pasarnya. Maka yang bisa diharapkan membeli barang-barang dari pelaku usaha adalah pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Beberapa komoditas sudah tidak terserap pasar. Misalnya ikan hasil tangkapan nelayan, jagung, kopi, dan ayam,” ucapnya. (Baca juga: Memanas, Rusia Bakal Gelar Latihan di Laut Mediterania)
Kendati sudah terserap, menurut Teten, ada masalah lain yang dihadapi pelaku usaha karena mereka ternyata tidak memiliki gudang untuk menyimpan selama barang belum laku dijual. Merespons hal tersebut, pihaknya melakukan kerja sama dengan BUMN di bidang pangan untuk menyerap produk dari nelayan dan petani kopi tersebut. Dengan demikian ikan hasil tangkapan bisa disimpan di gudang berpendingin milik PT Perikanan Nusantara (Perinus).
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (Menkop dan UKM) Teten Masduki menyatakan penyerapan dana bantuan untuk UMKM yang terdampak Covid-19 sudah mencapai 61%. Realisasi penyaluran anggaran tersebut dipercepat karena banyak pengusaha mikro yang belum pernah mengajukan kredit ke perbankan, sedangkan modal mereka tergerus untuk konsumsi sehari-hari. (Baca: Usai Diperika Dewan pengaas KPK, Firli Bahuri Memilih Bungkam)
“Sejak di-launching 18 Agustus lalu kita perlu percepat. Kalau tidak segera diberi hibah, mereka akan semakin sulit berusaha lagi,” kata Teten dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual bertema “Bantuan UMKM, Sudah Efektifkah?” kemarin di Jakarta.
Seperti diketahui, bantuan yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut diberikan kepada 12 juta pelaku usaha. Adapun besarannya adalah Rp2,4 juta per orang.
“Sumber daya pemerintah diarahkan ke UMKM dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan akibat Covid-19,” katanya.
Teten menambahkan, pada tahap awal pemerintah menyiapkan dana Rp22 triliun dan akan disalurkan hingga September 2020. Jika ada anggaran yang tersisa, Kementerian Koperasi dan UKM akan menambah 3 juta pelaku UMKM lagi. Namun hanya UMKM yang masih bertahan yang dibantu dengan syarat usahanya masih berproduksi dan ada permintaan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Pemerintah akan mendukung habis-habisan pelaku UMKM yang bisnisnya masih berjalan. Yang sudah tidak bisa bertahan, mereka masuk masyarakat miskin baru. Mereka didorong untuk masuk program bansos. Kalau dikasih (bantuan) ke perbankan, ini nanti macet malah memberatkan mereka,” tuturnya.
Menurut Teten, upaya menghidupkan UMKM bukan hanya dengan menyuntikkan dana segar, tetapi juga harus menyiapkan pasarnya. Maka yang bisa diharapkan membeli barang-barang dari pelaku usaha adalah pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Beberapa komoditas sudah tidak terserap pasar. Misalnya ikan hasil tangkapan nelayan, jagung, kopi, dan ayam,” ucapnya. (Baca juga: Memanas, Rusia Bakal Gelar Latihan di Laut Mediterania)
Kendati sudah terserap, menurut Teten, ada masalah lain yang dihadapi pelaku usaha karena mereka ternyata tidak memiliki gudang untuk menyimpan selama barang belum laku dijual. Merespons hal tersebut, pihaknya melakukan kerja sama dengan BUMN di bidang pangan untuk menyerap produk dari nelayan dan petani kopi tersebut. Dengan demikian ikan hasil tangkapan bisa disimpan di gudang berpendingin milik PT Perikanan Nusantara (Perinus).
Lihat Juga :
