Inovasi Pajak di Jakarta, Transaksi BPHTB Kini Lebih Cepat dan Efisien
Selasa, 08 April 2025 - 15:08 WIB
loading...
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda terus menghadirkan berbagai inovasi layanan perpajakan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus menghadirkan berbagai inovasi layanan perpajakan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Salah satu kemudahan terbaru adalah proses transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini dapat dilakukan tanpa harus menunggu terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2.
"Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan transaksi BPHTB lebih awal di tahun berjalan. Artinya, proses pelaporan dan pembayaran BPHTB kini bisa dilakukan secara praktis tanpa harus menunggu penerbitan SPPT PBB-P2," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).
Baca Juga: Pemprov Jakarta Hadirkan 3 Cara Praktis untuk Akses SPPT PBB, Makin Mudah!
Menurut dia masyarakat cukup menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang sudah tersedia dalam sistem Pajak Online Jakarta. Melalui sistem ini, transaksi BPHTB dapat langsung diproses tanpa perlu menunggu terbitnya Surat Keterangan NJOP secara terpisah. Hal ini tentu mempercepat proses administrasi dan memberikan efisiensi waktu bagi wajib pajak.
Bagi masyarakat yang tetap membutuhkan Surat Keterangan NJOP untuk keperluan lain, layanan pengajuan surat tersebut tetap tersedia melalui sistem Pajak Online Jakarta. Wajib pajak dapat mengaksesnya secara daring dengan mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Baca Juga: Jual Beli Properti di Jakarta, Wajib Tahu Soal BPHTB!
Apabila terjadi perbedaan antara NJOP yang digunakan dalam transaksi BPHTB dengan NJOP yang tercantum pada SPPT PBB-P2 setelah diterbitkan, dan selisih tersebut menyebabkan kekurangan pembayaran pajak, maka wajib pajak diimbau untuk:
1. Melakukan pembetulan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB, dan
2. Melunasi kekurangan pajak sesuai hasil perhitungan yang dikoreksi.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap mencermati dan memastikan data yang digunakan sudah sesuai sebelum menyelesaikan transaksi. Melalui inovasi ini, masyarakat akan mendapatkan sejumlah manfaat, antara lain:
1. Proses lebih cepat: Transaksi BPHTB tidak lagi bergantung pada terbitnya SPPT PBB-P2.
2. Kemudahan akses: Seluruh proses dapat dilakukan secara online melalui sistem Pajak Online Jakarta.
3. Efisiensi administratif: Mengurangi hambatan proses karena keterlambatan dokumen.
4. Fleksibilitas layanan: Pengajuan Surat Keterangan NJOP tetap dapat dilakukan bila diperlukan.
"Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan transaksi BPHTB lebih awal di tahun berjalan. Artinya, proses pelaporan dan pembayaran BPHTB kini bisa dilakukan secara praktis tanpa harus menunggu penerbitan SPPT PBB-P2," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).
Baca Juga: Pemprov Jakarta Hadirkan 3 Cara Praktis untuk Akses SPPT PBB, Makin Mudah!
Menurut dia masyarakat cukup menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang sudah tersedia dalam sistem Pajak Online Jakarta. Melalui sistem ini, transaksi BPHTB dapat langsung diproses tanpa perlu menunggu terbitnya Surat Keterangan NJOP secara terpisah. Hal ini tentu mempercepat proses administrasi dan memberikan efisiensi waktu bagi wajib pajak.
Bagi masyarakat yang tetap membutuhkan Surat Keterangan NJOP untuk keperluan lain, layanan pengajuan surat tersebut tetap tersedia melalui sistem Pajak Online Jakarta. Wajib pajak dapat mengaksesnya secara daring dengan mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Baca Juga: Jual Beli Properti di Jakarta, Wajib Tahu Soal BPHTB!
Apabila terjadi perbedaan antara NJOP yang digunakan dalam transaksi BPHTB dengan NJOP yang tercantum pada SPPT PBB-P2 setelah diterbitkan, dan selisih tersebut menyebabkan kekurangan pembayaran pajak, maka wajib pajak diimbau untuk:
1. Melakukan pembetulan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB, dan
2. Melunasi kekurangan pajak sesuai hasil perhitungan yang dikoreksi.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap mencermati dan memastikan data yang digunakan sudah sesuai sebelum menyelesaikan transaksi. Melalui inovasi ini, masyarakat akan mendapatkan sejumlah manfaat, antara lain:
1. Proses lebih cepat: Transaksi BPHTB tidak lagi bergantung pada terbitnya SPPT PBB-P2.
2. Kemudahan akses: Seluruh proses dapat dilakukan secara online melalui sistem Pajak Online Jakarta.
3. Efisiensi administratif: Mengurangi hambatan proses karena keterlambatan dokumen.
4. Fleksibilitas layanan: Pengajuan Surat Keterangan NJOP tetap dapat dilakukan bila diperlukan.
(nng)
Lihat Juga :
