BI Lapor Utang Luar Negeri Turun Jadi USD427,2 Miliar per Februari 2025
Kamis, 17 April 2025 - 12:51 WIB
loading...
A
A
A
Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6% dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8%); Jasa Pendidikan (16,6%); Konstruksi (12,1%); Transportasi dan Pergudangan (8,7%) serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2%).
Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Sedangkan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Februari 2025 tercatat stabil pada kisaran USD194,8 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3% (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan 1,5% (yoy) pada bulan sebelumnya.
Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6% dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8%); Jasa Pendidikan (16,6%); Konstruksi (12,1%); Transportasi dan Pergudangan (8,7%) serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2%).
Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Sedangkan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Februari 2025 tercatat stabil pada kisaran USD194,8 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3% (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan 1,5% (yoy) pada bulan sebelumnya.
Lihat Juga :
