QRIS Diprotes AS, Begini Tanggapan Menko Airlangga
Jum'at, 25 April 2025 - 16:20 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara mengenai kritik yang disampaikan Amerika Serikat (AS) terkait sistem pembayaran QRIS dan GPN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara mengenai kritik yang disampaikan Amerika Serikat (AS) terkait sistem pembayaran QRIS dan GPN . Airlangga menyampaikan bahwa dalam hal ini Indonesia terbuka untuk para operator luar negeri termasuk Mastercard dan VISA.
Untuk sektor kartu kredit, Menko Airlangga menyebut tidak ada perubahan, sementara untuk sektor gateway payment, para operator terbuka untuk masuk di dalam front end. Baca Juga: Dukung BI, QRIS Tap Bisa Dipakai lewat Wondr by BNI
“Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (25/4/2025).
Sebagai informasi, Pemerintah AS menilai kebijakan QRIS memberi keunggulan bagi pelaku usaha dalam negeri dan membatasi ruang gerak perusahaan asing, termasuk dari AS. Di mana, AS melihat keberadaan QRIS dan GPN sebagai bentuk hambatan non-tarif yang dianggap merugikan pelaku usaha Amerika.
Baca Juga: Bayar QRIS Cuma Tempel HP Berlaku di 2025, Begini Cara Pakainya
Terkait hal ini, Bank Indonesia (BI) juga telah memberikan respons. BI menegaskan, kerja sama dalam sistem pembayaran antarnegara sangat bergantung pada kesiapan masing-masing pihak.
Lebih lanjut, BI tidak membeda-bedakan negara manapun dalam kerja sama sistem pembayaran. Artinya, BI terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan negara manapun, termasuk AS, apabila kedua pihak sama-sama siap.
Untuk sektor kartu kredit, Menko Airlangga menyebut tidak ada perubahan, sementara untuk sektor gateway payment, para operator terbuka untuk masuk di dalam front end. Baca Juga: Dukung BI, QRIS Tap Bisa Dipakai lewat Wondr by BNI
“Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (25/4/2025).
Sebagai informasi, Pemerintah AS menilai kebijakan QRIS memberi keunggulan bagi pelaku usaha dalam negeri dan membatasi ruang gerak perusahaan asing, termasuk dari AS. Di mana, AS melihat keberadaan QRIS dan GPN sebagai bentuk hambatan non-tarif yang dianggap merugikan pelaku usaha Amerika.
Baca Juga: Bayar QRIS Cuma Tempel HP Berlaku di 2025, Begini Cara Pakainya
Terkait hal ini, Bank Indonesia (BI) juga telah memberikan respons. BI menegaskan, kerja sama dalam sistem pembayaran antarnegara sangat bergantung pada kesiapan masing-masing pihak.
Lebih lanjut, BI tidak membeda-bedakan negara manapun dalam kerja sama sistem pembayaran. Artinya, BI terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan negara manapun, termasuk AS, apabila kedua pihak sama-sama siap.
(akr)
Lihat Juga :
