Pengusaha Usulkan Insentif untuk Hadapi Pandemi Corona
Pengusaha Usulkan Insentif untuk Hadapi Pandemi Corona
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan dunia transportasi nasional terpukul akibat pandemi virus corona. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah insentif dalam rangka menstimulus geliat bisnis transportasi di masa mendatang.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto, prihatin dengan kondisi Indonesia seiring terjadinya pandemik virus corona, dan berharap masa sulit ini dapat segera berakhir. Serangan virus corona di dunia usaha harus dihadapi dengan solidaritas yang kuat di antara sesama.
"Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas kita saat ini. Tapi tentunya setelah itu, kita perlu mencari cara agar geliat bisnis tetap dapat berjalan positif di masa mendatang," katanya di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Secara umum, kata Carmelita, kondisi seperti saat ini telah memukul dunia usaha, sehingga pada gilirannya memukul segi investasi di sektor transportasi karena terjadinya penurunan volume muatan barang dan orang baik di transportasi udara, laut, maupun darat.
Pukulan ini akan cukup terasa hingga beberapa waktu ke depan. Di sektor transportasi darat, insentif bisa diberikan dalam bentuk fiskal, menunda pemungutan pajak selama 6 bulan, yang mencakup pemberian fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), relaksasi pembebasan PPh 22 impor, pengurangan PPh 25, relaksasi restitusi PPN dipercepat. Insentif lainnya dapat pula berupa penangguhan pajak bahan bakar untuk operasional angkutan.
Selain itu, dibutuhkan juga dukungan perbankan dengan memberikan bunga yang kompetitif dan tenor panjang, juga relaksasi kredit terhadap pinjaman alat-alat produksi utama.
Sementara pada sektor pelayaran juga dibutuhkan insentif seperti, reschedule pembayaran pinjaman bank, discount rate pinjaman yang rendah dan pemberian grace periode pembayaran pinjaman, penghapusan pajak atas BBM, dan juga harga BBM yang kompetitif dengan supply yang stabil.
Demikian pula dipelabuhan, diharapkan ada diskon biaya pelabuhan dan handling petikemas. Hendaknya semua stakeholder bergandengan tangan pada saat ini untuk efisiensi.
Di sektor angkutan udara juga diharapkan adanya stimulus dalam bentuk penangguhan sementara waktu atas pemberlakuan dan pembayaran komponen-komponen biaya operasional berupa, seperti bea masuk atas impor barang suku cadang pesawat udara, PPN dan PPH atas impor barang sukung cadang pesawat udara, dan biaya-biaya bandara seperti Pelayanan Jasa Pendaratan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) dan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).
Sektor ini juga membutuhkan dukungan suku bunga rendah kepada bank pemerintah untuk mendukung kelancaran usaha penerbangan.
"Dunia usaha di sektor transportasi butuh insentif-insentif semacam ini untuk memunculkan geliat bisnis lagi setelah ekonomi kita diterpa virus corona," ungkapnya.
Sejak awal, pelaku usaha sudah meminta agar pandemik virus corona ini ditanggapi serius. Adapun yang diperlukan saat ini adalah cara-cara yang memperkecil potensi terjadinya penularan. Misalnya dengan menjaga agar masyarakat benar-benar melakukan social distancing di tempat umum dan khususnya di transportasi umum.
"Tidak seperti kemarin, yang tiba-tiba transportasi publik dikurangi tanpa pemberitahuan. Akhirnya terjadi penumpukan penumpang. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau perlu social distancing dikampanyekan lebih gencar."
Sarana dan prasarana angkutan, mulai dari terminal, shelter angkutan dan bahkan kendaraan angkutan juga perlu dilakukan penyemprotan desinfektan berkala oleh pemerintah, agar dapat dilaksanakan secara masif dan merata.
Imbauan work from home oleh pemerintah, dinilai Carmelita juga cukup baik. Meski demikian, diperlukan atau tidaknya work from home nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan yang diputuskan oleh pelaku usaha. Hingga saat ini, pelaku usaha masih mengkaji kemungkinan pengurangan pegawai di kantor, agar para pegawai cukup bekerja dari rumah.
"Dalam masa seperti ini, kita juga memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi pandemik virus corona ini. Jadi seluruhnya satu komando,” pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto, prihatin dengan kondisi Indonesia seiring terjadinya pandemik virus corona, dan berharap masa sulit ini dapat segera berakhir. Serangan virus corona di dunia usaha harus dihadapi dengan solidaritas yang kuat di antara sesama.
"Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas kita saat ini. Tapi tentunya setelah itu, kita perlu mencari cara agar geliat bisnis tetap dapat berjalan positif di masa mendatang," katanya di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Secara umum, kata Carmelita, kondisi seperti saat ini telah memukul dunia usaha, sehingga pada gilirannya memukul segi investasi di sektor transportasi karena terjadinya penurunan volume muatan barang dan orang baik di transportasi udara, laut, maupun darat.
Pukulan ini akan cukup terasa hingga beberapa waktu ke depan. Di sektor transportasi darat, insentif bisa diberikan dalam bentuk fiskal, menunda pemungutan pajak selama 6 bulan, yang mencakup pemberian fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), relaksasi pembebasan PPh 22 impor, pengurangan PPh 25, relaksasi restitusi PPN dipercepat. Insentif lainnya dapat pula berupa penangguhan pajak bahan bakar untuk operasional angkutan.
Selain itu, dibutuhkan juga dukungan perbankan dengan memberikan bunga yang kompetitif dan tenor panjang, juga relaksasi kredit terhadap pinjaman alat-alat produksi utama.
Sementara pada sektor pelayaran juga dibutuhkan insentif seperti, reschedule pembayaran pinjaman bank, discount rate pinjaman yang rendah dan pemberian grace periode pembayaran pinjaman, penghapusan pajak atas BBM, dan juga harga BBM yang kompetitif dengan supply yang stabil.
Demikian pula dipelabuhan, diharapkan ada diskon biaya pelabuhan dan handling petikemas. Hendaknya semua stakeholder bergandengan tangan pada saat ini untuk efisiensi.
Di sektor angkutan udara juga diharapkan adanya stimulus dalam bentuk penangguhan sementara waktu atas pemberlakuan dan pembayaran komponen-komponen biaya operasional berupa, seperti bea masuk atas impor barang suku cadang pesawat udara, PPN dan PPH atas impor barang sukung cadang pesawat udara, dan biaya-biaya bandara seperti Pelayanan Jasa Pendaratan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) dan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).
Sektor ini juga membutuhkan dukungan suku bunga rendah kepada bank pemerintah untuk mendukung kelancaran usaha penerbangan.
"Dunia usaha di sektor transportasi butuh insentif-insentif semacam ini untuk memunculkan geliat bisnis lagi setelah ekonomi kita diterpa virus corona," ungkapnya.
Sejak awal, pelaku usaha sudah meminta agar pandemik virus corona ini ditanggapi serius. Adapun yang diperlukan saat ini adalah cara-cara yang memperkecil potensi terjadinya penularan. Misalnya dengan menjaga agar masyarakat benar-benar melakukan social distancing di tempat umum dan khususnya di transportasi umum.
"Tidak seperti kemarin, yang tiba-tiba transportasi publik dikurangi tanpa pemberitahuan. Akhirnya terjadi penumpukan penumpang. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau perlu social distancing dikampanyekan lebih gencar."
Sarana dan prasarana angkutan, mulai dari terminal, shelter angkutan dan bahkan kendaraan angkutan juga perlu dilakukan penyemprotan desinfektan berkala oleh pemerintah, agar dapat dilaksanakan secara masif dan merata.
Imbauan work from home oleh pemerintah, dinilai Carmelita juga cukup baik. Meski demikian, diperlukan atau tidaknya work from home nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan yang diputuskan oleh pelaku usaha. Hingga saat ini, pelaku usaha masih mengkaji kemungkinan pengurangan pegawai di kantor, agar para pegawai cukup bekerja dari rumah.
"Dalam masa seperti ini, kita juga memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi pandemik virus corona ini. Jadi seluruhnya satu komando,” pungkasnya.
(ven)
Explore More