Utang Pinjol Bisa Bikin Susah Ajukan KPR, Pengembang Wanti-wanti Program 3 Juta Rumah
Senin, 05 Mei 2025 - 19:35 WIB
loading...
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengatakan, skema pinjaman online (pinjol) menjadi momok dalam mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo - Gibran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan, skema pinjaman online (pinjol) menjadi momok dalam mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.
Sebab menurutnya, jika masyarakat yang punya tunggakan pinjol sekecil apapun akan menjadi catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan praktis tidak bisa untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah.
Junaidi Abdillah menyayangkan jika riwayat kredit Pinjol tergabung dalam catatan SLIK OJK. Sebab, pinjamannya rerata relatif kecil, tapi punya dampak besar terhadap akses kepemilikan rumah masyarakat khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
Baca Juga: Ingin Punya Rumah Terganjal SLIK, Menteri Ara Ajak Pengembang, Bank, dan OJK, Diskusi
"SLIK itu ada semacam standar kolektivitasnya, kolektivitas inilah, kalau itu memang karena pinjol, saya pikir perlu pertimbangan, karena ini tidak seberapa, ada yang (tunggakan) Rp20 ribu, ratusan ribu, tapi masyarakat dihukum dengan seumur hidup (tidak bisa KPR)," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Senin (5/5/2025).
Menurut Ketum APERSI itu saat ini pinjaman online sendiri sudah banyak diakses masyarakat karena unggul dari sisi fleksibilitas dan kemudahan pencairan dana. Hal ini menurutnya, membuat jutaan orang tidak bisa mengakses pembiayaan perumahan berapapun jumlah tagihan pinjol yang dimiliki.
"Inilah yang merugikan masyarakat, kalau (SLIK) untuk menyaring (calon konsumen), kita setuju, filter perlu. Tetapi kalau hanya dikarenakan pinjol (tidak bisa KPR ), saya pikir perlu jalan keluar. Karena sekian juta orang tidak bisa mengambil rumah salah satunya permasalahan pinjol," kata Junaidi Abdillah.
Menurutnya, pemerintah perlu membedakan SLIK Pinjol dengan kredit lainnya. Sebab, tunggakan besar di pinjaman online sendiri kadang berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh masing-masing platform.
"Pinjol kan pinjamannya kecil, tetapi masa depan dia sudah tidak bisa mengambil rumah dan kredit lainnya," kata Junaidi Abdillah.
"Karena kalau ada tunggakan di pinjol itu pasti di tolak (KPR), kan kasihan. Misalnya, seperti saya contoh, pernah macet di pinjol Rp20 ribu, tapi perusahaan pinjol tidak ada lagi, orang tidak bisa melunasi, tetapi tetap dia tercatat punya kolektivitas jelek," tambahnya.
Sehingga menurut Junaidi Abdillah, pinjol ini akan menjadi hambatan untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini sudah tembus sekitar 15 juta. Program 3 juta yang diproyeksikan bakal banyak proyek perumahan baru akan sulit terserap pasar meski punya harga murah karena terganjal SLIK OJK.
Baca Juga: Pengganti BI Checking, Ini Cara Cek SLIK OJK Online
"Kan kasian masyarakat kecil akhirnya. Intinya untuk rumah khususnya KPR Subsidi, terkait SLIK Pinjol ini harus ada perlakuan khusus," pungkasnya.
Sebab menurutnya, jika masyarakat yang punya tunggakan pinjol sekecil apapun akan menjadi catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan praktis tidak bisa untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah.
Junaidi Abdillah menyayangkan jika riwayat kredit Pinjol tergabung dalam catatan SLIK OJK. Sebab, pinjamannya rerata relatif kecil, tapi punya dampak besar terhadap akses kepemilikan rumah masyarakat khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
Baca Juga: Ingin Punya Rumah Terganjal SLIK, Menteri Ara Ajak Pengembang, Bank, dan OJK, Diskusi
"SLIK itu ada semacam standar kolektivitasnya, kolektivitas inilah, kalau itu memang karena pinjol, saya pikir perlu pertimbangan, karena ini tidak seberapa, ada yang (tunggakan) Rp20 ribu, ratusan ribu, tapi masyarakat dihukum dengan seumur hidup (tidak bisa KPR)," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Senin (5/5/2025).
Menurut Ketum APERSI itu saat ini pinjaman online sendiri sudah banyak diakses masyarakat karena unggul dari sisi fleksibilitas dan kemudahan pencairan dana. Hal ini menurutnya, membuat jutaan orang tidak bisa mengakses pembiayaan perumahan berapapun jumlah tagihan pinjol yang dimiliki.
"Inilah yang merugikan masyarakat, kalau (SLIK) untuk menyaring (calon konsumen), kita setuju, filter perlu. Tetapi kalau hanya dikarenakan pinjol (tidak bisa KPR ), saya pikir perlu jalan keluar. Karena sekian juta orang tidak bisa mengambil rumah salah satunya permasalahan pinjol," kata Junaidi Abdillah.
Menurutnya, pemerintah perlu membedakan SLIK Pinjol dengan kredit lainnya. Sebab, tunggakan besar di pinjaman online sendiri kadang berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh masing-masing platform.
"Pinjol kan pinjamannya kecil, tetapi masa depan dia sudah tidak bisa mengambil rumah dan kredit lainnya," kata Junaidi Abdillah.
"Karena kalau ada tunggakan di pinjol itu pasti di tolak (KPR), kan kasihan. Misalnya, seperti saya contoh, pernah macet di pinjol Rp20 ribu, tapi perusahaan pinjol tidak ada lagi, orang tidak bisa melunasi, tetapi tetap dia tercatat punya kolektivitas jelek," tambahnya.
Sehingga menurut Junaidi Abdillah, pinjol ini akan menjadi hambatan untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini sudah tembus sekitar 15 juta. Program 3 juta yang diproyeksikan bakal banyak proyek perumahan baru akan sulit terserap pasar meski punya harga murah karena terganjal SLIK OJK.
Baca Juga: Pengganti BI Checking, Ini Cara Cek SLIK OJK Online
"Kan kasian masyarakat kecil akhirnya. Intinya untuk rumah khususnya KPR Subsidi, terkait SLIK Pinjol ini harus ada perlakuan khusus," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
