Dilema Lockdown, Begini Gambaran Dampak Ekonominya
Senin, 23 Maret 2020 - 16:34 WIB
Dilema Lockdown, Begini Gambaran Dampak Ekonominya
A
A
A
JAKARTA - Penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia masih terus berlangsung di tengah upaya pemerintah menanggulanginya. Hingga hari ini, tercatat sebanyak 579 teridentifikasi positif terjangkit corona, 49 meninggal dan 30 pasien sembuh.
Perkembangan penularan virus corona yang cepat menimbulkan desakan agar pemerintah segera mengambil langkah lebih dari sekadar work from home (WFH) dan social distancing, yakni melakukan penguncian penuh (lockdown) seperti yang telah diterapkan beberapa negara di dunia.
Menyikapi wacana tersebut, Ekonom Indef Bhima Yudisthira mengungkapkan dampak jika Indonesia menerapkan lockdown. Keuntungan langkah itu jelas, yakni mengurangi bahkan memutus rantai penularan virus corona. Namun, imbuh Bhima, menerapkan lockdown pun memiliki konsekuensi yang luar biasa.
Penerapan lockdown, kata dia, akan mengganggu ketersediaan pangan dan kebutuhan bahan pokok, terutama di kota-kota besar yang pasokannya selama ini berasal dari luar daerah. Arus distribusi barang jelas akan terganggu jika lockdown dilakukan. "Kelangkaan bahan pokok, khususnya jelang Ramadhan akan menyeret kenaikan harga. Inflasi bisa tembus di atas 6% memukul daya beli masyarakat se-Indonesia," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (23/3/2020).
Dia melanjutkan, kelangkaan bahan pokok berpotensi memicu panic buying yang sejauh ini belum bisa diantisipasi. Masyarakat yang panik menurutnya akan menyerbu pusat perbelanjaan. Bukan hanya makanan minuman, ujarnya, obat-obatan juga bisa ludes diborong massa. "Kemarin waktu terjadi panic buying di beberapa daerah, pemerintah tidak punya pencegahan apapun," katanya mengingatkan.
Bhima mengkhawatirkan masyarakat kelas menengah ke bawah yang kemampuannya untuk menimbun bahan pangan tidak sekuat kelas menengah atas. Jika panic buying terjadi, kata dia, golongan bawah itu akan semakin terpuruk. "Angka kemiskinan bisa naik, bahkan bisa menyebabkan kelaparan," cetusnya.
Dampak lockdown lainnya, sambung dia, membuat peredaran uang terganggu. Pasalnya, jelas Bhima, akibat lockdown aktivitas semua perusahaan akan terganggu. Dia mencontohkan, ada 1,2 juta unit kantor di Jabodetabek, kemudian ada 7,3 juta orang karyawan yang bekerja di sana. Para karyawan ini, kata dia, tidak hanya semuanya menetap di Jabodetabek, tapi ada juga yang berasal dari daerah sekitarnya.
"Pastinya pendapatan mereka terganggu, padahal banyak pekerja yang punya cicilan motor, rumah, bayar tagihan listrik dan utang lainnya," tandasnya.
Bhima berharap pemerintah memikirkan kelompok rentan ini, juga UMKM yang akan terkena imbas paling parah. "Driver ojol tidak bisa bekerja. Gelombang PHK naik, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan. Krisis makin cepat," jelasnya.
Namun sisi positifnya, dengan melakukan lockdown laju penyebaran virus corona di Indonesia akan berkurang karena pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat di atas segalanya. Dilema ini jelas hanya pemerintah yang wajib menjawabnya.
Perkembangan penularan virus corona yang cepat menimbulkan desakan agar pemerintah segera mengambil langkah lebih dari sekadar work from home (WFH) dan social distancing, yakni melakukan penguncian penuh (lockdown) seperti yang telah diterapkan beberapa negara di dunia.
Menyikapi wacana tersebut, Ekonom Indef Bhima Yudisthira mengungkapkan dampak jika Indonesia menerapkan lockdown. Keuntungan langkah itu jelas, yakni mengurangi bahkan memutus rantai penularan virus corona. Namun, imbuh Bhima, menerapkan lockdown pun memiliki konsekuensi yang luar biasa.
Penerapan lockdown, kata dia, akan mengganggu ketersediaan pangan dan kebutuhan bahan pokok, terutama di kota-kota besar yang pasokannya selama ini berasal dari luar daerah. Arus distribusi barang jelas akan terganggu jika lockdown dilakukan. "Kelangkaan bahan pokok, khususnya jelang Ramadhan akan menyeret kenaikan harga. Inflasi bisa tembus di atas 6% memukul daya beli masyarakat se-Indonesia," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (23/3/2020).
Dia melanjutkan, kelangkaan bahan pokok berpotensi memicu panic buying yang sejauh ini belum bisa diantisipasi. Masyarakat yang panik menurutnya akan menyerbu pusat perbelanjaan. Bukan hanya makanan minuman, ujarnya, obat-obatan juga bisa ludes diborong massa. "Kemarin waktu terjadi panic buying di beberapa daerah, pemerintah tidak punya pencegahan apapun," katanya mengingatkan.
Bhima mengkhawatirkan masyarakat kelas menengah ke bawah yang kemampuannya untuk menimbun bahan pangan tidak sekuat kelas menengah atas. Jika panic buying terjadi, kata dia, golongan bawah itu akan semakin terpuruk. "Angka kemiskinan bisa naik, bahkan bisa menyebabkan kelaparan," cetusnya.
Dampak lockdown lainnya, sambung dia, membuat peredaran uang terganggu. Pasalnya, jelas Bhima, akibat lockdown aktivitas semua perusahaan akan terganggu. Dia mencontohkan, ada 1,2 juta unit kantor di Jabodetabek, kemudian ada 7,3 juta orang karyawan yang bekerja di sana. Para karyawan ini, kata dia, tidak hanya semuanya menetap di Jabodetabek, tapi ada juga yang berasal dari daerah sekitarnya.
"Pastinya pendapatan mereka terganggu, padahal banyak pekerja yang punya cicilan motor, rumah, bayar tagihan listrik dan utang lainnya," tandasnya.
Bhima berharap pemerintah memikirkan kelompok rentan ini, juga UMKM yang akan terkena imbas paling parah. "Driver ojol tidak bisa bekerja. Gelombang PHK naik, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan. Krisis makin cepat," jelasnya.
Namun sisi positifnya, dengan melakukan lockdown laju penyebaran virus corona di Indonesia akan berkurang karena pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat di atas segalanya. Dilema ini jelas hanya pemerintah yang wajib menjawabnya.
(fjo)
Lihat Juga :
