APTMA Audiensi dengan Dirjen Bea Cukai Bahas Tarif Cukai Tembakau Madura
Jum'at, 16 Mei 2025 - 20:21 WIB
loading...
A
A
A
"Regulasi tidak boleh dibuat dari ruang ber-AC saja. Pemerintah perlu hadir ke Madura, melihat kondisi riil kami, dan mendengar aspirasi pelaku usaha secara langsung," tambahnya.
Lebih lanjut, APTMA menyoroti pentingnya kebijakan yang bersifat resolutif dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Holili menegaskan bahwa penindakan harus diimbangi dengan pembinaan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha legal untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
"Kami tidak anti pemberantasan rokok ilegal. Namun, itu harus dibarengi dengan pembinaan yang memberi ruang hidup bagi pelaku usaha sah, termasuk dengan penambahan golongan pabrik jenis SKM dan SPM serta penyesuaian tarif cukai," tegas Holili.
Menanggapi usulan tersebut, Akbar Harfianto, perwakilan dari DJBC, menyampaikan apresiasi atas masukan APTMA. Ia menyebut bahwa usulan penambahan variabel SKM adalah opsi yang paling memungkinkan dan relevan secara kebijakan fiskal.
"Kehadiran APTMA sangat tepat waktunya. Dalam waktu dekat, kami akan memasuki fase pembahasan bersama mitra strategis termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal. Kami akan mengkaji secara mendalam usulan ini dan akan diagendakan bersama Pak Febrio Kacaribu, Kepala BKF," jelas Akbar.
Lebih lanjut, APTMA menyoroti pentingnya kebijakan yang bersifat resolutif dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Holili menegaskan bahwa penindakan harus diimbangi dengan pembinaan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha legal untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
"Kami tidak anti pemberantasan rokok ilegal. Namun, itu harus dibarengi dengan pembinaan yang memberi ruang hidup bagi pelaku usaha sah, termasuk dengan penambahan golongan pabrik jenis SKM dan SPM serta penyesuaian tarif cukai," tegas Holili.
Menanggapi usulan tersebut, Akbar Harfianto, perwakilan dari DJBC, menyampaikan apresiasi atas masukan APTMA. Ia menyebut bahwa usulan penambahan variabel SKM adalah opsi yang paling memungkinkan dan relevan secara kebijakan fiskal.
"Kehadiran APTMA sangat tepat waktunya. Dalam waktu dekat, kami akan memasuki fase pembahasan bersama mitra strategis termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal. Kami akan mengkaji secara mendalam usulan ini dan akan diagendakan bersama Pak Febrio Kacaribu, Kepala BKF," jelas Akbar.
Lihat Juga :
