HKTI Dorong Penyederhanaan Regulasi Perkuat Industri Hasil Tembakau
Jum'at, 23 Mei 2025 - 14:06 WIB
loading...
HKTI mendorong penyederhanaan regulasi dan penguatan perlindungan terhadap industri padat karya khususnya industri hasil tembakau. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendorong penyederhanaan regulasi dan penguatan perlindungan terhadap industri padat karya khususnya industri hasil tembakau (IHT) guna meningkatkan kesejahteraan petani tembakau sekaligus menjaga keberlangsungan industri.
Pengurus Pusat HKTI Delima Hasri Azahari mengatakan deregulasi yang sedang digalakkan pemerintah dapat menjadi angin segar bagi sektor pertanian termasuk para petani tembakau. Dengan penyederhanaan birokrasi dan kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang lebih berpihak kepada petani, pemerintah dapat menjangkau petani secara lebih cepat dan tepat sasaran sehingga berdampak positif signifikan.
"Tujuannya agar setiap rantai kebijakan dari pemerintah bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga yang diuntungkan adalah para petani sebagai tulang punggung ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia," ujar Delima dalam pernyataannya, Jumat (23/5).
Baca Juga: Serikat Pekerja Dorong Deregulasi PP 28/2024 dan Moratorium Kenaikan CHT
Dia menambahkan, penyederhanaan regulasi juga mampu meningkatkan hasil panen dan mengatasi persoalan distribusi pupuk yang selama ini menjadi kendala di lapangan. Selain itu, Delima menekankan pentingnya penguatan organisasi petani, seperti Wanita Tani dan Pemuda Tani, sebagai upaya strategis meningkatkan daya saing petani di tengah tekanan pasar yang semakin ketat.
"Pemerintah harus melindungi sekaligus menyejahterakan petani. Kehadiran Wanita Tani dan Pemuda Tani menunjukkan perhatian pemerintah terhadap persoalan pertanian," kata dia.
Delima menggarisbawahi perlunya sinergi antara petani, pemerintah, dan pelaku industri. Ia mendorong penguatan riset untuk mengembangkan varietas tembakau yang tahan terhadap kondisi ekstrem dan memiliki produktivitas tinggi.
"Selain itu, membangun kemitraan yang kuat antara petani dan industri sangat penting, terutama dalam hal akses pembiayaan dan perlindungan seperti asuransi pertanian," tambahnya.
Dia menegaskan bahwa tata kelola dan regulasi yang mendukung harus terus diperbarui agar pasokan tembakau tetap diprioritaskan dan terlindungi.
"Regulasi dan tata kelola yang baik akan menjamin keberlangsungan pasokan tembakau," ujarnya.
Menurut Delima, sektor IHT merupakan industri padat karya yang berbasis pertanian dengan peran besar dalam perekonomian nasional. Jutaan orang bergantung pada sektor ini, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh linting, hingga pekerja distribusi dan sektor kreatif.
"Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif yang didukung riset dan dialog lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan lapangan kerja di sektor ini," kata dia.
Baca Juga: Cukai Rakyat Bisa Jadi Solusi Pelaku Usaha Rokok Kecil di Madura
Delima mengajak semua pihak terkait untuk duduk bersama dan berdialog secara konstruktif demi menciptakan harapan bagi petani dan industri tembakau. "Semua pihak harus mau duduk satu meja dan berdialog secara konstruktif," ujar dia.
Pihaknya berharap pemerintah terus menjamin perluasan pasar bagi petani dan pelaku IHT melalui kolaborasi kebijakan yang sinergis. Perlindungan terhadap petani dan pekerja di industri padat karya tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh.
"Harapan saya, pemerintah, apa pun kondisinya, harus menjaga dan menjamin perluasan pasar petani dan IHT," tutup Delima.
Pengurus Pusat HKTI Delima Hasri Azahari mengatakan deregulasi yang sedang digalakkan pemerintah dapat menjadi angin segar bagi sektor pertanian termasuk para petani tembakau. Dengan penyederhanaan birokrasi dan kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang lebih berpihak kepada petani, pemerintah dapat menjangkau petani secara lebih cepat dan tepat sasaran sehingga berdampak positif signifikan.
"Tujuannya agar setiap rantai kebijakan dari pemerintah bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga yang diuntungkan adalah para petani sebagai tulang punggung ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia," ujar Delima dalam pernyataannya, Jumat (23/5).
Baca Juga: Serikat Pekerja Dorong Deregulasi PP 28/2024 dan Moratorium Kenaikan CHT
Dia menambahkan, penyederhanaan regulasi juga mampu meningkatkan hasil panen dan mengatasi persoalan distribusi pupuk yang selama ini menjadi kendala di lapangan. Selain itu, Delima menekankan pentingnya penguatan organisasi petani, seperti Wanita Tani dan Pemuda Tani, sebagai upaya strategis meningkatkan daya saing petani di tengah tekanan pasar yang semakin ketat.
"Pemerintah harus melindungi sekaligus menyejahterakan petani. Kehadiran Wanita Tani dan Pemuda Tani menunjukkan perhatian pemerintah terhadap persoalan pertanian," kata dia.
Delima menggarisbawahi perlunya sinergi antara petani, pemerintah, dan pelaku industri. Ia mendorong penguatan riset untuk mengembangkan varietas tembakau yang tahan terhadap kondisi ekstrem dan memiliki produktivitas tinggi.
"Selain itu, membangun kemitraan yang kuat antara petani dan industri sangat penting, terutama dalam hal akses pembiayaan dan perlindungan seperti asuransi pertanian," tambahnya.
Dia menegaskan bahwa tata kelola dan regulasi yang mendukung harus terus diperbarui agar pasokan tembakau tetap diprioritaskan dan terlindungi.
"Regulasi dan tata kelola yang baik akan menjamin keberlangsungan pasokan tembakau," ujarnya.
Menurut Delima, sektor IHT merupakan industri padat karya yang berbasis pertanian dengan peran besar dalam perekonomian nasional. Jutaan orang bergantung pada sektor ini, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh linting, hingga pekerja distribusi dan sektor kreatif.
"Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif yang didukung riset dan dialog lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan lapangan kerja di sektor ini," kata dia.
Baca Juga: Cukai Rakyat Bisa Jadi Solusi Pelaku Usaha Rokok Kecil di Madura
Delima mengajak semua pihak terkait untuk duduk bersama dan berdialog secara konstruktif demi menciptakan harapan bagi petani dan industri tembakau. "Semua pihak harus mau duduk satu meja dan berdialog secara konstruktif," ujar dia.
Pihaknya berharap pemerintah terus menjamin perluasan pasar bagi petani dan pelaku IHT melalui kolaborasi kebijakan yang sinergis. Perlindungan terhadap petani dan pekerja di industri padat karya tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh.
"Harapan saya, pemerintah, apa pun kondisinya, harus menjaga dan menjamin perluasan pasar petani dan IHT," tutup Delima.
(nng)
Lihat Juga :
