Ukraina Kelilit Utang Rp41,7 Triliun, Sebesar Rp10,6 T Jatuh Tempo Besok
Minggu, 01 Juni 2025 - 07:27 WIB
loading...
Ukraina gagal mencapai kesepakatan restrukturisasi utang dengan kelompok kreditor internasional yang dipimpin oleh hedge fund. Ukraina gagal membayar USD665 juta atau setara Rp10,6 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ukraina gagal mencapai kesepakatan restrukturisasi utang dengan kelompok kreditor internasional yang dipimpin oleh hedge fund. Ukraina gagal membayar USD665 juta atau setara Rp10,6 triliun (kurs Rp16.065 per USD) yang terutang kepada kreditor internasional.
Kepastian ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan Ukraina dalam sebuah pernyataan pada akhir pekan kemarin. Pembayaran tersebut berkaitan dengan sekuritas yang terhubung dengan PDB - utang yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi - dengan total USD2,6 miliar yang jika dirupiahkan mencapai Rp41,7 triliun, di mana sebesar USD665 juta bakal jatuh tempo pada 2 Juni 2025.
Baca Juga: Peringkat Utang Ukraina Jeblok, Masuk Zona Gagal Bayar
Ukraina awalnya dijadwalkan bakal melakukan pembayaran utang setahun yang lalu, tetapi moratorium pada penyelesaian obligasi, yang disetujui oleh pihak berwenang di Kiev, memungkinkan negara yang kekurangan dana tersebut untuk menghindari gagal bayar. "Moratorium itu akan tetap berlaku sampai utangnya direstrukturisasi," kata kementerian tersebut.
Kementerian Keuangan mencatat bahwa berdasarkan kesepakatan di tahun 2024 dengan kreditor internasional, klausul gagal bayar silang yang dikenal sudah dihapus. Klausul itu telah menetapkan bahwa kegagalan untuk membayar pada surat utang GDP dapat memicu default pada utang lainnya, termasuk obligasi internasional.
Dengan dihapusnya klausul tersebut, Ukraina tidak diwajibkan untuk menyatakan default pada obligasi internasionalnya, tegas kementerian. Pada bulan April, otoritas Ukraina mengatakan bahwa mereka telah gagal mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi sebagian dari utang negara, dengan nilai nominal sebesar USD3,2 miliar (Rp51,4 triliun).
Dilansir Bloomberg, Ukraina menawarkan dua pilihan kepada investor selama pembicaraan yang tidak berhasil itu, termasuk pertukaran penuh obligasi sovereign dengan membuka kembali catatan yang ada. Namun, kreditor dilaporkan hanya setuju untuk merestrukturisasi pembayaran Mei dan menuntut lebih dari USD400 juta dalam bentuk tunai, serta konversi lebih dari USD200 juta menjadi obligasi baru – sebuah kondisi yang ditolak Kiev.
Di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia, yang dimulai pada Februari 2022, pemerintah Ukraina menghadapi tenggat waktu yang mendesak. Jeda dua tahun untuk membayar utang, yang disepakati di awal konflik, akan berakhir pada awal Agustus. Hal ini dapat menyebabkan skenario gagal bayar lain untuk Kiev kecuali jika dapat mencapai kesepakatan.
Baca Juga: Perang Berkepanjangan, Ukraina Terbelit Utang Rp2.555 Triliun
Jika negosiasi dengan kreditor mengalami kebuntuan, Ukraina menghadapi kemungkinan gagal bayar di bulan Agustus, kecuali jika mereka melanjutkan pembayaran utang atau mendapatkan perpanjangan moratorium utang saat ini. Dukungan Dana Moneter Internasional (IMF) yang sedang berlangsung dapat terancam jika tingkat utang Ukraina dianggap tidak berkelanjutan, memberikan tekanan tambahan pada stabilitas keuangan negara.
Kepastian ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan Ukraina dalam sebuah pernyataan pada akhir pekan kemarin. Pembayaran tersebut berkaitan dengan sekuritas yang terhubung dengan PDB - utang yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi - dengan total USD2,6 miliar yang jika dirupiahkan mencapai Rp41,7 triliun, di mana sebesar USD665 juta bakal jatuh tempo pada 2 Juni 2025.
Baca Juga: Peringkat Utang Ukraina Jeblok, Masuk Zona Gagal Bayar
Ukraina awalnya dijadwalkan bakal melakukan pembayaran utang setahun yang lalu, tetapi moratorium pada penyelesaian obligasi, yang disetujui oleh pihak berwenang di Kiev, memungkinkan negara yang kekurangan dana tersebut untuk menghindari gagal bayar. "Moratorium itu akan tetap berlaku sampai utangnya direstrukturisasi," kata kementerian tersebut.
Kementerian Keuangan mencatat bahwa berdasarkan kesepakatan di tahun 2024 dengan kreditor internasional, klausul gagal bayar silang yang dikenal sudah dihapus. Klausul itu telah menetapkan bahwa kegagalan untuk membayar pada surat utang GDP dapat memicu default pada utang lainnya, termasuk obligasi internasional.
Dengan dihapusnya klausul tersebut, Ukraina tidak diwajibkan untuk menyatakan default pada obligasi internasionalnya, tegas kementerian. Pada bulan April, otoritas Ukraina mengatakan bahwa mereka telah gagal mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi sebagian dari utang negara, dengan nilai nominal sebesar USD3,2 miliar (Rp51,4 triliun).
Dilansir Bloomberg, Ukraina menawarkan dua pilihan kepada investor selama pembicaraan yang tidak berhasil itu, termasuk pertukaran penuh obligasi sovereign dengan membuka kembali catatan yang ada. Namun, kreditor dilaporkan hanya setuju untuk merestrukturisasi pembayaran Mei dan menuntut lebih dari USD400 juta dalam bentuk tunai, serta konversi lebih dari USD200 juta menjadi obligasi baru – sebuah kondisi yang ditolak Kiev.
Di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia, yang dimulai pada Februari 2022, pemerintah Ukraina menghadapi tenggat waktu yang mendesak. Jeda dua tahun untuk membayar utang, yang disepakati di awal konflik, akan berakhir pada awal Agustus. Hal ini dapat menyebabkan skenario gagal bayar lain untuk Kiev kecuali jika dapat mencapai kesepakatan.
Baca Juga: Perang Berkepanjangan, Ukraina Terbelit Utang Rp2.555 Triliun
Jika negosiasi dengan kreditor mengalami kebuntuan, Ukraina menghadapi kemungkinan gagal bayar di bulan Agustus, kecuali jika mereka melanjutkan pembayaran utang atau mendapatkan perpanjangan moratorium utang saat ini. Dukungan Dana Moneter Internasional (IMF) yang sedang berlangsung dapat terancam jika tingkat utang Ukraina dianggap tidak berkelanjutan, memberikan tekanan tambahan pada stabilitas keuangan negara.
(akr)
Lihat Juga :
