Kenapa Diskon Listrik 50% Juni-Juli 2025 Dibatalkan? Ini Alasan Pemerintah
Selasa, 03 Juni 2025 - 13:54 WIB
loading...
Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik Juni-Juli 2025. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah secara resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga yang seharusnya berlaku Juni-Juli 2025. Keputusan ini diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas kabinet di Istana Kepresidenan, Senin (2/6).
Menurut Sri Mulyani, pembatalan disebabkan keterlambatan proses penganggaran. Rencana awal program ini menyasar 79,3 juta pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA ke bawah sebagai bagian paket stimulus ekonomi. "Proses penganggarannya jauh lebih lambat dari rencana sehingga untuk Juni-Juli tidak bisa dijalankan," jelas Sri Mulyani dikutip, Selasa (3/6).
Baca Juga: Pemerintah Batal Kasih Diskon Tarif Listrik, Ternyata Ini Sebabnya
Sebagai alternatif, pemerintah akan mengalihkan anggaran ke Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan untuk 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer. "Kita ingin dampak pengungkit yang lebih baik dan kuat," ujar Sri Mulyani.
Keputusan ini mengubah paket stimulus ekonomi yang semula enam program menjadi lima program. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kementeriannya tidak terlibat dalam proses pembatalan karena ini merupakan kebijakan lintas kementerian.
Diskon listrik sebelumnya diterapkan Februari-Maret 2025 untuk meringankan beban masyarakat. Kali ini pemerintah memprioritaskan BSU yang dinilai lebih tepat sasaran dan mudah didistribusikan. Selain BSU, stimulus lain berupa diskon transportasi senilai Rp940 miliar tetap berjalan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan rencana diskon listrik sebagai salah satu dari enam paket stimulus pemerintah. Namun, akhirnya pemerintah hanya menggelontorkan lima stimulus tanpa diskon listrik.
Baca Juga: Kelas Menengah Gelisah, Diskon Tarif Listrik Perlu Diperluas ke 2.200 VA
Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kementeriannya tidak terlibat dalam pembatalan tersebut karena kebijakan ini merupakan domain kementerian terkait dan koordinasi antar lembaga.
Diskon tarif listrik sempat diterapkan pada Februari dan Maret 2025 untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga daya beli. Selain BSU, pemerintah juga memberikan stimulus berupa diskon tiket transportasi seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut dengan total anggaran sekitar Rp 940 miliar untuk periode Juni-Juli 2025.
Pembatalan diskon listrik ini merupakan langkah pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan stimulus dengan kondisi fiskal dan kesiapan data penerima bantuan agar program bantuan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Sri Mulyani, pembatalan disebabkan keterlambatan proses penganggaran. Rencana awal program ini menyasar 79,3 juta pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA ke bawah sebagai bagian paket stimulus ekonomi. "Proses penganggarannya jauh lebih lambat dari rencana sehingga untuk Juni-Juli tidak bisa dijalankan," jelas Sri Mulyani dikutip, Selasa (3/6).
Baca Juga: Pemerintah Batal Kasih Diskon Tarif Listrik, Ternyata Ini Sebabnya
Sebagai alternatif, pemerintah akan mengalihkan anggaran ke Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan untuk 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer. "Kita ingin dampak pengungkit yang lebih baik dan kuat," ujar Sri Mulyani.
Keputusan ini mengubah paket stimulus ekonomi yang semula enam program menjadi lima program. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kementeriannya tidak terlibat dalam proses pembatalan karena ini merupakan kebijakan lintas kementerian.
Diskon listrik sebelumnya diterapkan Februari-Maret 2025 untuk meringankan beban masyarakat. Kali ini pemerintah memprioritaskan BSU yang dinilai lebih tepat sasaran dan mudah didistribusikan. Selain BSU, stimulus lain berupa diskon transportasi senilai Rp940 miliar tetap berjalan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan rencana diskon listrik sebagai salah satu dari enam paket stimulus pemerintah. Namun, akhirnya pemerintah hanya menggelontorkan lima stimulus tanpa diskon listrik.
Baca Juga: Kelas Menengah Gelisah, Diskon Tarif Listrik Perlu Diperluas ke 2.200 VA
Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kementeriannya tidak terlibat dalam pembatalan tersebut karena kebijakan ini merupakan domain kementerian terkait dan koordinasi antar lembaga.
Diskon tarif listrik sempat diterapkan pada Februari dan Maret 2025 untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga daya beli. Selain BSU, pemerintah juga memberikan stimulus berupa diskon tiket transportasi seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut dengan total anggaran sekitar Rp 940 miliar untuk periode Juni-Juli 2025.
Pembatalan diskon listrik ini merupakan langkah pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan stimulus dengan kondisi fiskal dan kesiapan data penerima bantuan agar program bantuan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.
(nng)
Lihat Juga :
