Rumah Subsidi Diperkecil Jadi 25 Meter, Kadin Ungkap Bagaimana Trennya
Kamis, 05 Juni 2025 - 22:57 WIB
loading...
Kadin menilai konsep rumah minimalis ini memang mengadopsi pengembangan perumahan di negara-negara maju. Masyarakat cenderung membutuhkan hunian yang dekat dengan tempat bekerja. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan draft Keputusan Menteri (Kepmen) PKP tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan .
Melalui draft Keputusan Menteri itu, untuk jenis Rumah Umum Tapak luas tanah ditetapkan paling rendah 25 meter persegi, dan paling tinggi 200 meter persegi. Sedangkan untuk luas lantai rumah subsidi akan ditetapkan paling rendah 18 meter persegi, dan paling tinggi 35 meter persegi.
Baca Juga: Blak-blakan Soal Rencana Memperkecil Luas Rumah Subsidi, Menteri Ara: Tunggu Kejutannya
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dhony Rahajoe menilai konsep rumah minimalis ini memang mengadopsi pengembangan perumahan di negara-negara maju. Masyarakat cenderung membutuhkan hunian yang dekat dengan tempat bekerja.
Harga tanah yang semakin tinggi dekat kawasan perkotaan menjadi tantangan untuk penyediaan rumah yang terjangkau atau subsidi untuk masyarakat. Oleh sebab itu, mau tidak mau volume rumah yang dikecilkan untuk pemanfaatan lahan yang ada.
"Memang mau tidak mau volume dikecilkan, ini harus diimbangi dengan teknologi pengolahan limbahnya, pembangunan high rise (bertingkat), kemudian juga furniture yang multifungsi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (3/6).
Dhony mencontohkan, dengan keterbatasan lahan ini mau tidak mau pemilihan furniture juga harus disesuaikan. Contohnya pemilihan meja makan yang bisa dilipat agar tidak memakan tempat, hingga tempat tidur yang dibangun bertingkat.
"Bagaimana mengembangkan ruang kecil tetapi fungsinya optimal, secara ekonomi juga terjangkau," tambahnya.
Jika tidak demikian, maka menurutnya rumah yang diperkecil itu kurang cocok diadopsi di Indonesia dengan menilik perbedaan budaya. Orang Indonesia hidup cenderung bersamaan, yang mana dalam satu tempat tinggal bisa dihuni oleh beberapa anggota keluarga.
Maka rumah yang dibangun, meskipun kecil, bisa terserap oleh pasar secara optimal jika memenuhi aspek tersebut. Paling tidak dapat dihuni oleh sepasang suami istri, dan masih muat untuk ditinggali bersama anak.
Baca Juga: Revisi Kriteria MBR, Pekerja Single Bergaji di Bawah Rp12 Juta Bisa Akses Rumah Subsidi
"Kita di negara timur kan ada masalah budaya, maka tidak makan yang penting kumpul. Kalau di luar negeri memang mereka hidup sendiri, tidak mau punya anak, ada seperti itu. Kalau di Indonesia belum," kata Dhony.
"Nah ukuran ini apakah desain yang dibuat itu, harus dengan teknologi dan kekompakan dari interior. Bisa tidak rumah itu (meski berukuran kecil) mewadahi kegiatan anggota keluarga, paling tidak bisa menampung suami-istri, dan ada anak," pungkasnya.
Melalui draft Keputusan Menteri itu, untuk jenis Rumah Umum Tapak luas tanah ditetapkan paling rendah 25 meter persegi, dan paling tinggi 200 meter persegi. Sedangkan untuk luas lantai rumah subsidi akan ditetapkan paling rendah 18 meter persegi, dan paling tinggi 35 meter persegi.
Baca Juga: Blak-blakan Soal Rencana Memperkecil Luas Rumah Subsidi, Menteri Ara: Tunggu Kejutannya
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dhony Rahajoe menilai konsep rumah minimalis ini memang mengadopsi pengembangan perumahan di negara-negara maju. Masyarakat cenderung membutuhkan hunian yang dekat dengan tempat bekerja.
Harga tanah yang semakin tinggi dekat kawasan perkotaan menjadi tantangan untuk penyediaan rumah yang terjangkau atau subsidi untuk masyarakat. Oleh sebab itu, mau tidak mau volume rumah yang dikecilkan untuk pemanfaatan lahan yang ada.
"Memang mau tidak mau volume dikecilkan, ini harus diimbangi dengan teknologi pengolahan limbahnya, pembangunan high rise (bertingkat), kemudian juga furniture yang multifungsi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (3/6).
Dhony mencontohkan, dengan keterbatasan lahan ini mau tidak mau pemilihan furniture juga harus disesuaikan. Contohnya pemilihan meja makan yang bisa dilipat agar tidak memakan tempat, hingga tempat tidur yang dibangun bertingkat.
"Bagaimana mengembangkan ruang kecil tetapi fungsinya optimal, secara ekonomi juga terjangkau," tambahnya.
Jika tidak demikian, maka menurutnya rumah yang diperkecil itu kurang cocok diadopsi di Indonesia dengan menilik perbedaan budaya. Orang Indonesia hidup cenderung bersamaan, yang mana dalam satu tempat tinggal bisa dihuni oleh beberapa anggota keluarga.
Maka rumah yang dibangun, meskipun kecil, bisa terserap oleh pasar secara optimal jika memenuhi aspek tersebut. Paling tidak dapat dihuni oleh sepasang suami istri, dan masih muat untuk ditinggali bersama anak.
Baca Juga: Revisi Kriteria MBR, Pekerja Single Bergaji di Bawah Rp12 Juta Bisa Akses Rumah Subsidi
"Kita di negara timur kan ada masalah budaya, maka tidak makan yang penting kumpul. Kalau di luar negeri memang mereka hidup sendiri, tidak mau punya anak, ada seperti itu. Kalau di Indonesia belum," kata Dhony.
"Nah ukuran ini apakah desain yang dibuat itu, harus dengan teknologi dan kekompakan dari interior. Bisa tidak rumah itu (meski berukuran kecil) mewadahi kegiatan anggota keluarga, paling tidak bisa menampung suami-istri, dan ada anak," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
