Menteri LH: Tambang Nikel di Raja Ampat Melanggar Undang-Undang
Minggu, 08 Juni 2025 - 21:00 WIB
loading...
Aktivitas penambangan nikel di wilayah Raja Ampat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. FOTO/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan aktivitas penambangan nikel di wilayah Raja Ampat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan Hanif dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6).
Hanif menjelaskan, lokasi penambangan nikel berada di pulau-pulau kecil yang kaya akan keanekaragaman hayati dan wajib dilindungi. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, kegiatan pertambangan di pulau kecil tidak diperbolehkan.
"Secara prinsip memang tidak dibenarkan adanya kegiatan tambang di pulau kecil, ini mandatnya Undang-undang, bukan mandat Lingkungan Hidup saja. Jadi, ini yang harus kita lakukan bersama," ujar Hanif.
Baca Juga: Anak Buah Bahlil: Tidak Ada Masalah di Wilayah Tambang Nikel Raja Ampat
Larangan ini tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan, penelitian, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan berkelanjutan, pertanian organik, peternakan, serta pertahanan dan keamanan negara.
Hanif menjelaskan, lokasi penambangan nikel berada di pulau-pulau kecil yang kaya akan keanekaragaman hayati dan wajib dilindungi. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, kegiatan pertambangan di pulau kecil tidak diperbolehkan.
"Secara prinsip memang tidak dibenarkan adanya kegiatan tambang di pulau kecil, ini mandatnya Undang-undang, bukan mandat Lingkungan Hidup saja. Jadi, ini yang harus kita lakukan bersama," ujar Hanif.
Baca Juga: Anak Buah Bahlil: Tidak Ada Masalah di Wilayah Tambang Nikel Raja Ampat
Larangan ini tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan, penelitian, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan berkelanjutan, pertanian organik, peternakan, serta pertahanan dan keamanan negara.
Lihat Juga :
