Bank-bank di Israel Diminta Mengabaikan Sanksi Uni Eropa

JAKARTA - Bank-bank Israel diminta tetap memberikan layanan kepada warganya yang telah dijatuhi sanksi Uni Eropa (UE) , meskipun ada kemungkinan ikutan terkena dampak. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich.

Ia juga memperingatkan, bahwa bagi mereka yang tidak mematuhinya bisa dikenakan kompensasi besar. Bezalel Smotrich mengatakan, bahwa institusi keuangan di Israel harus "mengambil risiko terukur" dalam melayani pemukim yang menjadi sasaran sanksi Brussel pada tahun 2024.

Pada bulan Juli 2024 lalu, UE untuk pertama kalinya dalam sejarahnya memberlakukan sanksi hukum terhadap lima warga Israel, termasuk mereka yang disebut sebagai "pemukim ekstremis," dan tiga organisasi. Tuduhannya karena 'pelanggfaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis terhadap masyarakat Palestina' di Tepi Barat.

Baca Juga: Miliarder Rusia Gagal Membatalkan Sanksi Uni Eropa

Selain larangan masuk di seluruh Uni Eropa dan pembekuan aset, sanksi tersebut melarang "penyediaan dana atau sumber daya ekonomi, secara langsung atau tidak langsung," kepada warga negara Israel yang terkena dampak sanksi tersebut.

Dalam sebuah postingan di media sosial X (dulunya Twitter), pejabat yang dikenal dengan pandangan sayap kanannya itu mengatakan, bahwa ia telah mengirimkan surat kepada pengawas perbankan, Dani Khachiashvili, di mana ia menuntut agar dihentikannya "kebijakan 'nol risiko' dari pihak bank, yang mengakibatkan pengabaian nasabah Israel dengan kedok kepatuhan terhadap sanksi asing."

Smotrich menuduh institusi keuangan Israel 'picik' dan patuh tanpa pertanyaan terhadap sanksi EU yang "tidak adil." Ia berargumen bahwa bank sebenarnya "memiliki kemampuan signifikan untuk bertindak melawan" langkah-langkah punitif Brussels, dengan mengambil tindakan hukum dan memanfaatkan "koneksi ekonomi global" mereka.

Pejabat resmi mengancam bahwa jika seruannya tidak diindahkan, dia akan mendesak membentuk undang-undang yang akan memaksa lembaga keuangan Israel untuk membayar kompensasi yang besar kepada individu yang terkena dampak.

Menteri keuangan Israel lebih lanjut menulis, bahwa dia juga bisa mempromosikan undang-undang yang akan mewajibkan Bank of Israel untuk "membuka dan mengelola rekening bank bagi warga yang dikenakan sanksi."

Menkeu Israel Terancam Sanksi UE

Berbicara kepada AFP bulan lalu, Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard mengatakan, bahwa Stockholm akan "mendorong sanksi UE terhadap menteri Israel secara individu" karena tidak ada "perbaikan yang berarti bagi warga sipil di Gaza."

Baca Juga: Macron Ancam Sanksi Warga Israel Terkait Krisis Bantuan Gaza

Pada waktu yang bersamaan, Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon mengumumkan bahwa negaranya "sedang melihat kemungkinan sanksi terhadap Israel, bersama dengan Prancis dan Irlandia."

Juga pada bulan Mei, Inggris dan Kanada, yang bukan bagian dari Uni Eropa, bersama dengan Prancis, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk aksi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza.



Dokumen tersebut menuduh pemerintah Israel menolak "bantuan kemanusiaan yang penting kepada populasi sipil" di daerah kantong Palestina. London, Ottawa, dan Paris mengancam untuk "mengambil tindakan nyata lebih lanjut," termasuk "sanksi yang ditargetkan," jika "tindakan melampaui batas" dari pihak Israel terus berlanjut.

Pernyataan tersebut juga menuntut agar Israel menghentikan aktivitas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.