Daftar 5 Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Dua di Antaranya Misterius
Senin, 09 Juni 2025 - 16:02 WIB
loading...
Lima perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. FOTO/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat lima perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Namun, dua dari lima perusahaan tersebut masih menyimpan ketidakjelasan dalam hal kepemilikan dan operasionalnya.
"Tim inspektur tambang telah dikerahkan untuk melakukan evaluasi dan verifikasi di lapangan. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (8/6).
Baca Juga: Raja Ampat Diambang Kehancuran, Ridho Slank: Stop Penambangan Nikel untuk Selamanya
Satu-satunya perusahaan yang aktif berproduksi dengan status Kontrak Karya (KK). Anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) ini menguasai wilayah izin seluas 13.136 hektar. Awalnya dimiliki Asia Pacific Nickel Pty. Ltd (Australia), namun sejak 2008 sahamnya diakuisisi penuh oleh Antam.
Bagian dari Wanxiang Group, konglomerat nikel asal Tiongkok. Meski beroperasi, struktur kepemilikan lokalnya tidak diungkap secara transparan.
Perusahaan baru yang berdiri Agustus 2023 dan telah mengantongi izin dari Bupati Raja Ampat. Informasi kepemilikannya belum tersedia di sumber publik.
Beroperasi di Pulau Batang Pele, namun data kepemilikan dan struktur organisasinya sangat minim. Kantor pusatnya tercatat di The Boulevard Office, Jakarta.
5. PT Nurham
Tidak ada informasi resmi yang dapat diverifikasi mengenai kepemilikan maupun aktivitasnya.
Baca Juga: DPR Desak Bahlil Hentikan Permanen Izin Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan aktivitas tambang di Raja Ampat melanggar UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
"Pulau kecil seperti Raja Ampat seharusnya diprioritaskan untuk konservasi dan pariwisata, bukan pertambangan," tegas Hanif dalam konferensi pers, Minggu (9/6).
Polemik ini memanas setelah PT GAG Nikel dihentikan sementara operasinya pada 5 Juni 2025 akibat protes masyarakat atas dampak lingkungan. Pemerintah kini mengkaji langkah hukum untuk menertibkan aktivitas tambang di kawasan konservasi tersebut.
"Tim inspektur tambang telah dikerahkan untuk melakukan evaluasi dan verifikasi di lapangan. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (8/6).
Baca Juga: Raja Ampat Diambang Kehancuran, Ridho Slank: Stop Penambangan Nikel untuk Selamanya
Daftar 5 Perusahaan Tambang di Raja Ampat
1. PT GAG Nikel
Satu-satunya perusahaan yang aktif berproduksi dengan status Kontrak Karya (KK). Anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) ini menguasai wilayah izin seluas 13.136 hektar. Awalnya dimiliki Asia Pacific Nickel Pty. Ltd (Australia), namun sejak 2008 sahamnya diakuisisi penuh oleh Antam.
2. PT Anugerah Surya Pratama
Bagian dari Wanxiang Group, konglomerat nikel asal Tiongkok. Meski beroperasi, struktur kepemilikan lokalnya tidak diungkap secara transparan.
3. PT Kawei Sejahtera Mining
Perusahaan baru yang berdiri Agustus 2023 dan telah mengantongi izin dari Bupati Raja Ampat. Informasi kepemilikannya belum tersedia di sumber publik.
4. PT Mulia Raymond Perkasa
Beroperasi di Pulau Batang Pele, namun data kepemilikan dan struktur organisasinya sangat minim. Kantor pusatnya tercatat di The Boulevard Office, Jakarta.
5. PT Nurham
Tidak ada informasi resmi yang dapat diverifikasi mengenai kepemilikan maupun aktivitasnya.Baca Juga: DPR Desak Bahlil Hentikan Permanen Izin Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
Larangan Tambang di Pulau Kecil
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan aktivitas tambang di Raja Ampat melanggar UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
"Pulau kecil seperti Raja Ampat seharusnya diprioritaskan untuk konservasi dan pariwisata, bukan pertambangan," tegas Hanif dalam konferensi pers, Minggu (9/6).
Polemik ini memanas setelah PT GAG Nikel dihentikan sementara operasinya pada 5 Juni 2025 akibat protes masyarakat atas dampak lingkungan. Pemerintah kini mengkaji langkah hukum untuk menertibkan aktivitas tambang di kawasan konservasi tersebut.
(nng)
Lihat Juga :
