Sentimen Negatif Industri Tambang Bergema Luas, Apakah Sektor Ini Masih Dibutuhkan?
Senin, 09 Juni 2025 - 17:21 WIB
loading...
Sentimen negatif terhadap sektor ini kian menguat, terutama terkait dampak lingkungan dan konservasi. FOTO/iStock
A
A
A
JAKARTA - Polemik penambangan nikel di Raja Ampat kembali memicu perdebatan mengenai masa depan industri pertambangan di Indonesia. Sentimen negatif terhadap sektor ini kian menguat, terutama terkait dampak lingkungan dan konservasi. Namun, di tengah kritik yang mengemuka, pelaku industri meyakini bahwa pertambangan tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian dan transisi energi nasional.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO), Anggawira, menegaskan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, bukan hanya sebagai sumber devisa, tetapi juga sebagai pendukung teknologi masa depan.
"Tanpa nikel dan tembaga dari Indonesia, dunia akan kesulitan memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi," ujar dia dalam pernyataan resmi, Senin (9/6).
Baca Juga: Amman Lanjutkan Penambangan Fase 8 di Batu Hijau, Cadangan Capai 460 Juta Ton
Anggawira menyebutkan, sektor pertambangan menyumbang 6-7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap ratusan ribu tenaga kerja, serta memberikan penerimaan negara berupa pajak dan royalti yang terus meningkat. Ia juga menyoroti keberadaan UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 96 Tahun 2021 yang mengatur pengelolaan tambang berbasis nilai tambah, lingkungan, dan partisipasi masyarakat.
"Regulasi sudah memadai, tantangannya kini terletak pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi," tambahnya.
Di tengah kritik, sejumlah perusahaan tambang disebut telah menerapkan praktik berkelanjutan, seperti reklamasi pascatambang dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, hal ini belum sepenuhnya mengubah persepsi publik, terutama setelah kasus kerusakan lingkungan di Raja Ampat dan wilayah lain.
Baca Juga: Menteri LH: Tambang Nikel di Raja Ampat Melanggar Undang-Undang
Pemerintah diminta memperkuat pengawasan agar industri tambang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga memastikan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO), Anggawira, menegaskan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, bukan hanya sebagai sumber devisa, tetapi juga sebagai pendukung teknologi masa depan.
"Tanpa nikel dan tembaga dari Indonesia, dunia akan kesulitan memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi," ujar dia dalam pernyataan resmi, Senin (9/6).
Baca Juga: Amman Lanjutkan Penambangan Fase 8 di Batu Hijau, Cadangan Capai 460 Juta Ton
Anggawira menyebutkan, sektor pertambangan menyumbang 6-7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap ratusan ribu tenaga kerja, serta memberikan penerimaan negara berupa pajak dan royalti yang terus meningkat. Ia juga menyoroti keberadaan UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 96 Tahun 2021 yang mengatur pengelolaan tambang berbasis nilai tambah, lingkungan, dan partisipasi masyarakat.
"Regulasi sudah memadai, tantangannya kini terletak pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi," tambahnya.
Di tengah kritik, sejumlah perusahaan tambang disebut telah menerapkan praktik berkelanjutan, seperti reklamasi pascatambang dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, hal ini belum sepenuhnya mengubah persepsi publik, terutama setelah kasus kerusakan lingkungan di Raja Ampat dan wilayah lain.
Baca Juga: Menteri LH: Tambang Nikel di Raja Ampat Melanggar Undang-Undang
Pemerintah diminta memperkuat pengawasan agar industri tambang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga memastikan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
(nng)
Lihat Juga :
