Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Tak Dicabut, Ini Perintah Prabowo
Selasa, 10 Juni 2025 - 13:44 WIB
loading...
PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tidak termasuk dalam 4 perusahaan tambang yang dicabut izin usahanya di Raja Ampat, namun Presiden Prabowo perintahkan ini ke Bahlil. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat , Papua Barat Daya. Keempat perusahaan yang izinnya dicabut itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.
Sejatinya terdapat satu perusahaan lainnya yang beroperasi di Raja Ampat, yakni PT Gag Nikel. Namun, kontrak karya (KK) PT Gag tidak turut dicabut. Baca Juga: Siapa Pemilik PT Gag Nikel? Penambang di Balik Surga Raja Ampat
PT Gag Nikel merupakan anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), anggota holding tambang MIND ID yang bergerak di bidang usaha pertambangan nikel di Pulau Gag, Papua Barat.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk mengawasi ketat operasional PT Gag, meski kontrak karya (KK) perusahaan itu tak dicabut.
"Sekalipun PT Gag tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita awasi khusus dalam implementasinya," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Sejatinya terdapat satu perusahaan lainnya yang beroperasi di Raja Ampat, yakni PT Gag Nikel. Namun, kontrak karya (KK) PT Gag tidak turut dicabut. Baca Juga: Siapa Pemilik PT Gag Nikel? Penambang di Balik Surga Raja Ampat
PT Gag Nikel merupakan anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), anggota holding tambang MIND ID yang bergerak di bidang usaha pertambangan nikel di Pulau Gag, Papua Barat.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk mengawasi ketat operasional PT Gag, meski kontrak karya (KK) perusahaan itu tak dicabut.
"Sekalipun PT Gag tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita awasi khusus dalam implementasinya," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Lihat Juga :
