India Mendesak Pakta Digital BRICS, Bunyikan Lonceng Peringatan Hegemoni AS
Rabu, 11 Juni 2025 - 22:34 WIB
loading...
India mendorong terbentuknya pakta digital dalam kelompok negara BRICS melawan hegemoni AS. FOTO/Shutterstock
A
A
A
JAKARTA - India mendorong terbentuknya pakta digital dalam kelompok negara BRICS sebagai strategi memperkuat kerja sama ekonomi berbasis teknologi dan menantang dominasi sistem keuangan global yang selama ini didominasi negara-negara Barat. Inisiatif ini mencuat dalam Pertemuan Menteri Komunikasi BRICS ke-11 di Brasilia, Brasil, pekan ini.
Dalam forum tersebut, Menteri Komunikasi India, Pemmasani Chandra Sekhar, mempresentasikan Digital Public Infrastructure (DPI) India sebagai model pembangunan digital yang terbuka, inklusif, dan dapat direplikasi. Ia menyebut DPI sebagai cetak biru masa depan ekonomi digital global, sekaligus alat untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam isu-isu seperti mata uang digital dan regulasi kripto.
"Model DPI India membuktikan bahwa pembangunan digital bisa mempercepat inklusi keuangan, tata kelola yang baik, dan inovasi teknologi, tanpa menyerahkan kedaulatan kepada dominasi infrastruktur Barat," ujar Chandra seperti dikutip Watcher Guru, Rabu (11/6).
Baca Juga: Indonesia Bergabung dengan BRICS, Apa Untung Ruginya?
India menyoroti pencapaiannya melalui sistem identitas digital Aadhaar yang telah mencakup lebih dari 950 juta warga, serta sistem pembayaran real-time UPI (Unified Payments Interface) yang kini menyumbang 46 persen dari total transaksi digital dunia. Kedua inisiatif ini menjadi bagian dari pilar penting transformasi digital India yang kini dijadikan model untuk BRICS.
Pakta digital yang diusulkan mencakup kerja sama dalam keamanan siber, perlindungan data, dan kepercayaan digital. Program Digital Bharat Nidhi, yang mendanai proyek-proyek seperti BharatNet, telah menghubungkan lebih dari 218.000 dewan desa dengan jaringan serat optik, mendekatkan infrastruktur digital ke masyarakat akar rumput.
Dengan perluasan keanggotaan BRICS yang kini mencakup 11 negara termasuk Indonesia, Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab, inisiatif ini menandai fase baru dalam arah kebijakan ekonomi global. Koalisi ini memiliki kekuatan ekonomi kolektif yang cukup untuk membentuk regulasi kripto dan perdagangan digital di luar pengaruh dolar AS.
"Digitalisasi bukan cuma soal teknologi, tetapi soal membentuk ulang arsitektur global," kata Chandra.
Ia menegaskan bahwa penguatan kerja sama digital BRICS akan menjadi batu loncatan menuju integrasi sistem keuangan yang lebih seimbang dan multilateral. India juga menyoroti kemajuan dalam adopsi teknologi 4G dan 5G, yang kini menjangkau masing-masing 95% dan 80% populasi.
Dengan tarif data termurah di dunia, India menjelma menjadi negara dengan akses digital paling terjangkau, memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam transformasi digital. Platform seperti Sanchar Saathi, yang membantu mencegah penipuan telekomunikasi, dan kerangka hukum India yang kian matang, menjadi landasan ekosistem digital yang aman dan transparan. Hal ini sejalan dengan aspirasi BRICS untuk mengembangkan sistem keuangan digital yang lebih berdaulat.
Inisiatif ini, jika disepakati, akan membuka jalan bagi pengembangan mata uang digital BRICS yang dapat digunakan untuk perdagangan internasional antarnegaranya. Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menciptakan sistem baru yang lebih multipolar.
Baca Juga: Rusia Tuding Pemimpin Jerman Dorong Berlin Berperang Melawan Moskow
Meski belum menjadi kebijakan resmi, usulan India mendapat dukungan awal dari beberapa negara anggota yang juga sedang membangun kapabilitas digital nasionalnya. Indonesia, sebagai anggota baru BRICS, disebut berpotensi memainkan peran strategis dalam konsolidasi ekonomi digital Global South.
Pergeseran ini menandai babak baru dalam kontestasi pengaruh ekonomi global, di mana teknologi digital menjadi arena baru untuk menantang dominasi lama. Pakta digital BRICS bukan hanya soal pertukaran data, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketimpangan struktural lama dalam sistem keuangan dunia.
Dalam forum tersebut, Menteri Komunikasi India, Pemmasani Chandra Sekhar, mempresentasikan Digital Public Infrastructure (DPI) India sebagai model pembangunan digital yang terbuka, inklusif, dan dapat direplikasi. Ia menyebut DPI sebagai cetak biru masa depan ekonomi digital global, sekaligus alat untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam isu-isu seperti mata uang digital dan regulasi kripto.
"Model DPI India membuktikan bahwa pembangunan digital bisa mempercepat inklusi keuangan, tata kelola yang baik, dan inovasi teknologi, tanpa menyerahkan kedaulatan kepada dominasi infrastruktur Barat," ujar Chandra seperti dikutip Watcher Guru, Rabu (11/6).
Baca Juga: Indonesia Bergabung dengan BRICS, Apa Untung Ruginya?
India menyoroti pencapaiannya melalui sistem identitas digital Aadhaar yang telah mencakup lebih dari 950 juta warga, serta sistem pembayaran real-time UPI (Unified Payments Interface) yang kini menyumbang 46 persen dari total transaksi digital dunia. Kedua inisiatif ini menjadi bagian dari pilar penting transformasi digital India yang kini dijadikan model untuk BRICS.
Pakta digital yang diusulkan mencakup kerja sama dalam keamanan siber, perlindungan data, dan kepercayaan digital. Program Digital Bharat Nidhi, yang mendanai proyek-proyek seperti BharatNet, telah menghubungkan lebih dari 218.000 dewan desa dengan jaringan serat optik, mendekatkan infrastruktur digital ke masyarakat akar rumput.
Dengan perluasan keanggotaan BRICS yang kini mencakup 11 negara termasuk Indonesia, Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab, inisiatif ini menandai fase baru dalam arah kebijakan ekonomi global. Koalisi ini memiliki kekuatan ekonomi kolektif yang cukup untuk membentuk regulasi kripto dan perdagangan digital di luar pengaruh dolar AS.
"Digitalisasi bukan cuma soal teknologi, tetapi soal membentuk ulang arsitektur global," kata Chandra.
Ia menegaskan bahwa penguatan kerja sama digital BRICS akan menjadi batu loncatan menuju integrasi sistem keuangan yang lebih seimbang dan multilateral. India juga menyoroti kemajuan dalam adopsi teknologi 4G dan 5G, yang kini menjangkau masing-masing 95% dan 80% populasi.
Dengan tarif data termurah di dunia, India menjelma menjadi negara dengan akses digital paling terjangkau, memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam transformasi digital. Platform seperti Sanchar Saathi, yang membantu mencegah penipuan telekomunikasi, dan kerangka hukum India yang kian matang, menjadi landasan ekosistem digital yang aman dan transparan. Hal ini sejalan dengan aspirasi BRICS untuk mengembangkan sistem keuangan digital yang lebih berdaulat.
Inisiatif ini, jika disepakati, akan membuka jalan bagi pengembangan mata uang digital BRICS yang dapat digunakan untuk perdagangan internasional antarnegaranya. Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menciptakan sistem baru yang lebih multipolar.
Baca Juga: Rusia Tuding Pemimpin Jerman Dorong Berlin Berperang Melawan Moskow
Meski belum menjadi kebijakan resmi, usulan India mendapat dukungan awal dari beberapa negara anggota yang juga sedang membangun kapabilitas digital nasionalnya. Indonesia, sebagai anggota baru BRICS, disebut berpotensi memainkan peran strategis dalam konsolidasi ekonomi digital Global South.
Pergeseran ini menandai babak baru dalam kontestasi pengaruh ekonomi global, di mana teknologi digital menjadi arena baru untuk menantang dominasi lama. Pakta digital BRICS bukan hanya soal pertukaran data, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketimpangan struktural lama dalam sistem keuangan dunia.
(nng)
Lihat Juga :
