Utang Luar Negeri Indonesia Naik Tembus Rp7.039 Triliun per April 2025
Senin, 16 Juni 2025 - 12:06 WIB
loading...
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per April 2025 mengalami kenaikan signifikan. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per April 2025 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Total ULN tercatat sebesar USD431,5 miliar atau setara Rp7.039 triliun, tumbuh 8,2 persen secara tahunan (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 yang sebesar 6,4 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa peningkatan ULN pada April disebabkan oleh pertumbuhan sektor publik serta pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap sebagian besar mata uang global.
"Perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik. Kenaikan juga dipengaruhi oleh faktor nilai tukar," ujar Ramdan dalam keterangan tertulis, Senin (16/6).
Baca Juga: Baru Awal Tahun, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp224,3 Triliun
Ramdan mengatakan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga dengan nilai mencapai USD208,8 miliar pada April 2025. Jumlah ini meningkat 10,4 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 7,6 persen pada bulan sebelumnya.
Kenaikan ini dipicu oleh penarikan pinjaman dan meningkatnya aliran dana asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati dan akuntabel. ULN dimanfaatkan sebagai bagian dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 22,3 persen, Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 18,7 persen, Pendidikan 16,4 persen, Konstruksi 12 persen, serta Transportasi dan Pergudangan 8,7 persen. Sebagian besar utang pemerintah ini berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,9 persen.
Baca Juga: Tangis Buruh di RI, 61.000 Orang Tiba-tiba Kena PHK dalam 4 Bulan
Sementara, ULN sektor swasta justru mencatatkan kontraksi. Per April 2025, ULN swasta tercatat sebesar USD194,8 miliar, menyusut 0,6 persen lebih dalam dibanding kontraksi 1 persen pada Maret.
Kontraksi tersebut terutama berasal dari ULN sektor korporasi non-keuangan, yang mencatat penyusutan sebesar 2,9 persen. Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, kelistrikan, serta pertambangan masih menjadi penyumbang utama ULN swasta dengan porsi mencapai 80 persen.
Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 30,3 persen, menurun dibandingkan Maret sebesar 30,6 persen. ULN Indonesia juga didominasi oleh pinjaman jangka panjang mencakup 85,1 persen dari total utang.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa peningkatan ULN pada April disebabkan oleh pertumbuhan sektor publik serta pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap sebagian besar mata uang global.
"Perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik. Kenaikan juga dipengaruhi oleh faktor nilai tukar," ujar Ramdan dalam keterangan tertulis, Senin (16/6).
Baca Juga: Baru Awal Tahun, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp224,3 Triliun
Ramdan mengatakan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga dengan nilai mencapai USD208,8 miliar pada April 2025. Jumlah ini meningkat 10,4 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 7,6 persen pada bulan sebelumnya.
Kenaikan ini dipicu oleh penarikan pinjaman dan meningkatnya aliran dana asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati dan akuntabel. ULN dimanfaatkan sebagai bagian dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 22,3 persen, Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 18,7 persen, Pendidikan 16,4 persen, Konstruksi 12 persen, serta Transportasi dan Pergudangan 8,7 persen. Sebagian besar utang pemerintah ini berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,9 persen.
Baca Juga: Tangis Buruh di RI, 61.000 Orang Tiba-tiba Kena PHK dalam 4 Bulan
Sementara, ULN sektor swasta justru mencatatkan kontraksi. Per April 2025, ULN swasta tercatat sebesar USD194,8 miliar, menyusut 0,6 persen lebih dalam dibanding kontraksi 1 persen pada Maret.
Kontraksi tersebut terutama berasal dari ULN sektor korporasi non-keuangan, yang mencatat penyusutan sebesar 2,9 persen. Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, kelistrikan, serta pertambangan masih menjadi penyumbang utama ULN swasta dengan porsi mencapai 80 persen.
Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 30,3 persen, menurun dibandingkan Maret sebesar 30,6 persen. ULN Indonesia juga didominasi oleh pinjaman jangka panjang mencakup 85,1 persen dari total utang.
(nng)
Lihat Juga :
