Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.750 Triliun, Pengusaha Tunggu Imbal Hasil Pemerintah
Senin, 16 Juni 2025 - 13:28 WIB
loading...
Sejumlah anak bermain di atas bangunan pengamanan pantai atau tanggul laut di Kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu (20/9/2017). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) sepanjang pantai utara Jawa dari Jakarta hingga Gresik dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp1.750 triliun. Proyek ambisius ini ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Perekonomian, Muhammad Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembiayaan proyek ini melibatkan sebesar mungkin pihak swasta.
"APBN tidak cukup untuk mendanai proyek sebesar ini, sementara kita masih punya prioritas lain seperti program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan," jelas Rachmat dikutip Senin (16/6).
Baca Juga: Prabowo Cari Pramono Anung saat Bahas Tanggul Laut Raksasa: Selidiki Kenapa Tak Hadir
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, pemerintah akan menawarkan proyek ini kepada investor melalui skema Land Value Capture (LVC).
"Lahan di atas tanggul bisa dimanfaatkan untuk jalan tol, real estate, bahkan pembangkit listrik tenaga surya terapung," ujarnya. Skema ini diharapkan bisa memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor swasta.
Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan para pengusaha masih menghitung matang-matang potensi imbal hasil investasi ini. "Pendanaan jangka panjang seperti ini membutuhkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif," tegas Anindya.
Baca Juga: Prabowo Bakal Bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura
Perhitungan kasar mantan Dirjen SDA Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menunjukkan, proyek sepanjang 700 km ini membutuhkan biaya sekitar Rp2,5 triliun per kilometer. "Untuk tahap pertama Jakarta-Ancol saja butuh Rp53 triliun untuk 21 km," jelas Bob.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Perekonomian, Muhammad Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembiayaan proyek ini melibatkan sebesar mungkin pihak swasta.
"APBN tidak cukup untuk mendanai proyek sebesar ini, sementara kita masih punya prioritas lain seperti program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan," jelas Rachmat dikutip Senin (16/6).
Baca Juga: Prabowo Cari Pramono Anung saat Bahas Tanggul Laut Raksasa: Selidiki Kenapa Tak Hadir
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, pemerintah akan menawarkan proyek ini kepada investor melalui skema Land Value Capture (LVC).
"Lahan di atas tanggul bisa dimanfaatkan untuk jalan tol, real estate, bahkan pembangkit listrik tenaga surya terapung," ujarnya. Skema ini diharapkan bisa memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor swasta.
Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan para pengusaha masih menghitung matang-matang potensi imbal hasil investasi ini. "Pendanaan jangka panjang seperti ini membutuhkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif," tegas Anindya.
Baca Juga: Prabowo Bakal Bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura
Perhitungan kasar mantan Dirjen SDA Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menunjukkan, proyek sepanjang 700 km ini membutuhkan biaya sekitar Rp2,5 triliun per kilometer. "Untuk tahap pertama Jakarta-Ancol saja butuh Rp53 triliun untuk 21 km," jelas Bob.
(nng)
Lihat Juga :
